JAKARTA - Upaya peningkatan partisipasi perusahaan lokal di sektor minyak dan gas bumi (migas) terus dilakukan. Kali ini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka lebar peluang masuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan migas di daerahnya masing-masing.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo mengatakan, BUMD memang memiliki hak untuk mendapatkan participating interest (PI) pada lapangan migas di daerahnya. Namun, untuk tahap awal, BUMD bisa belajar mengelola sumur-sumur minyak tua yang masih bisa berproduksi. "Sumur tua khusus kita sediakan untuk koperasi maupun BUMD," ujarnya kemarin (15/5).
Menurut Evita, untuk bisa ikut mengelola lapangan atau blok migas besar, BUMD harus memiliki kemampuan modal besar dan penguasaan teknologi tinggi. Karena itu, jika memang belum mampu, maka BUMD disarankan untuk terjun dulu di pengelolaan sumur-sumur minyak tua. "Untuk mencapai yang besar, harus dimulai dari yang kecil dulu," katanya.
Evita mengatakan, koperasi dan BUMD yang ingin mengelola sumur minyak tua bisa mengajukan permohonan kepada KKKS yang menjadi operator blok migas setempat dengan tembusan kepada Menteri ESDM cq Dirjen Migas dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas). "Skema pengerjaannya adalah imbal jasa," ucapnya.
Hingga saat ini, beberapa perjanjian kerja sama pengusahaan sumur tua telah ditandatangani. Antara lain antara PT Pertamina EP dengan dua BUMD PT Sarana Patra Jateng dan PT Blora Patra Energi untuk memproduksikan 74 sumur tua di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebelumnya pada Maret 2009, Pertamina EP menandatangani kerja sama serupa dengan KUD Wargo Tani Makmur untuk pengelolaan 24 sumur tua di Blora Jawa Tengah. "Potensinya masih banyak karena di Indonesia total terdapat 13.824 sumur tua yang bisa dikelola," sebut Evita.
Sementara itu, lanjut Evita, pemerintah kini juga mendorong peningkatkan peran perusahaan nasional seperti operatorship oleh perusahaan nasional, serta penggunaan SDM nasional dan penggunaan barang dan jasa nasional. "Untuk meningkatkan operatorship, strategi yang dilakukan adalah pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua dan pengembalian bagian wilayah kerja yang tidak dimanfaatkan oleh KKKS dalam rangka peningkatan produksi migas," jelasnya.
Langkah lainnya memberikan participating interest sebesar 10 persen kepada perusahaan nasional untuk lapangan-lapangan yang sudah mendapatkan persetujuan plan of development (POD) I, secara business to business dimungkinkan untuk pengalihan working interest dan badan usaha dimungkinkan untuk mengikuti sistem pelelangan dalam pengelolaan wilayah kerja (WK) migas. (owi)