KAYUAGUNG – Meski Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) telah menetapkan tapal batas antara Kecamatan Kota Kayuagung dengan Kecamatan Pedamaran di kawasan Sepucuk Kayuagung melalui surat keputusan bupati, namun SK tersebut ditolak warga.   Pasalnya warga menilai SK tersebut merugikan Kelurahan Kedaton karena sebagian wilayahnya hilang dan masuk dalam wilayah  Pedamaran.Penolakan terungkap dalam rapat penyelesaian sengketa batas Kecamatan Pedamaran dan Kecamatan Kota Kayuagung yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI di Ruang Rapat Bende Seguguk I, Senin (14/5).  Rapat dihadiri oleh perwakilan masyarakat dalam Kecamatan Kota Kayuagung dari Kelurahan Kedaton, Desa Teloko dan Desa Lubuk Dalam.
Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab OKI, Arif Akhadi menjelaskan, pemkab telah berupaya menyelesaikan sengketa batas ini, dengan melakukan pertemuan bersama pihak-pihak yang berbatasan lengkap dengan dokumen masing-masing.  Dari beberapa kali rapat, diketahui bahwa tapal batas Kelurahan Kedaton adalah berada di Talang Pemecah Gambir. Hal ini berdasarkan fakta yang diajukan oleh warga Kedaton. Sementara itu dari  Kecamatan Pedamaran meyakini tapal batas Kelurahan Kedaton berada di Tugu Kayu Batu bedasarkan peta dari Bappeda OKI. “Dari perbedaan tersebut setidaknya ada selisih luas wilayah hingga 6,56 KM antara kedua wilayah. Karena tidak ditemukan kesepakatan, kedua belah pihak baik Kecamatan Pedamaran maupun Kayuagung menyerahkan sepenuhnya penetapan tapal batas ke Pemkab OKI,” ujarnya.    Ada dua opsi yang ditawarkan, dari Kecamatan Pedamaran meminta 2/3 dari luasan lahan atau 4,38 km, sementara dari Kelurahan Kedaton meminta separuh luas yang disengketakan masuk dalam wilayah Kedaton atau sekitar 3,28 km.“Atas perbedaan tersebut, Pemkab OKI dengan kewenangannya yang diatur undang-undang memutuskan tapal batas keduanya berada di Km 3,85 atau antara kedua opsi,  hal ini dituangkan dalam SK Bupati OKI,”  ujarnya. Jika masyarakat Kadaton tidak bisa menerima SK tersebut pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke Bupati OKI.
Kabag Pertanahan OKI, Drs Alamsyah mengatakan, pertemuan ini merupakan upaya untuk mengakomodir keinginan masyarakat.  “Kita sudah berupaya, namun ini jelas di luar kewenangan kami dan ini akan disampaikan bupati, nanti kita tunggu saja apa langkah yang akan diambil terkait persoalan tersebut,” ujarnya seraya mengatakan, dari tapal batas yang di-SK-kan tersebut juga belum tentu disetujui oleh masyarakat Kecamatan Pedamaran.Perwakilan masyarakat Kedaton, M Denin didampingi warga lainnya mengatakan, masyarakat Kedaton sudah terus berupaya untuk bersabar dalam penyelesaian tapal batas ini dengan harapan apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat terwujud.(hak/ce2)