Back Anda disini: Home

Artikel

Aktivis Resah Marak Somasi

JAKARTA - Tren somasi yang diajukan sejumlah pejabat atau politikus mengakibatkan sebagian aktivis resah. Dalam berbagai kasus, somasi dinilai mulai bermunculan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui kuasa hukumnya menggugat sejumlah politikus dalam kaitan kasus Bank Century.
    Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyatakan, dalam catatan yang telah dikumpulkan, setidaknya sudah ada delapan aktivis yang digugat karena berbagai pernyataannya. Para pejabat atau politikus melayangkan somasi lantaran pernyataan aktivis dinilai merugikan atau mencemarkan. "Sejak Pak SBY menyomasi Rizal Ramli dan Fahri Hamzah, sepertinya tren somasi menjalar ke mana-mana," ujar Ray di Deli Caf", Jakarta, kemarin (23/2).
    Salah seorang aktivis yang kini mendapatkan somasi adalah aktivis Indonesia Budget Center Apung Widadi. PSSI menggugat Apung terkait dengan status Facebook Apung yang mempertanyakan transparansi anggaran siaran langsung timnas U-19. Ada pula kasus aktivis Seknas Fitra Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digugat Partai Golkar karena meminta akuntabilitas dana kampanye di wilayah tersebut. Tak lupa, ada juga kasus yang menimpa jurnalis Sindo Deni Irawan yang digugat caleg Partai Demokrat Fadlin Akbar gara-gara status BlackBerry Messenger-nya. "Banyak kelompok elite yang mempergunakan cara ini dalam rangka melakukan semacam pembungkaman politik," cetus Ray.
    Menurut dia, setelah tren somasi itu, sejumlah aktivis memilih bersikap hati-hati. Mayoritas gugatan dilayangkan dengan menggunakan Undang-Undang (UU) 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ray meragukan keseimbangan antara akses hukum pelapor dan para aktivis yang menjadi terlapor. "Tidak terbayang betapa sulit akses hukum bagi kawan-kawan di Fitra NTB," ujarnya.
    Apung yang hadir dalam keterangan pers itu menyatakan, somasi kepada dirinya baru saja diungkapkan kepada media. Namun, baru mendengar berita somasi, kuasa hukum PSSI Aristo Pangaribuan sudah melaporkan Apung secara pidana ke Mabes Polri pada 14 Februari. "Status Aristo ini patut dipertanyakan," cetus dia.
    Menurut Apung, dalam statuta PSSI, jika terdapat gugatan, hal itu harus dilakukan ketua umum PSSI. Namun, laporan terhadap dirinya hanya bertanda tangan Aristo, mengatasnamakan Biro Hukum PSSI. Keberadaan Aristo juga menarik karena terdapat dualisme dalam statusnya sebagai pengacara. "Yang bersangkutan adalah pembela akun Benhan (Benny Handoko, Red) yang dijerat UU ITE. Namun, kini dia melaporkan orang dengan UU ITE," ungkapnya.
    Apung meminta kepolisian bersikap adil. Penjelasan pasal 28 UU ITE yang mengancam orang dengan sebutan menebar kebohongan harus dijelaskan secara detail. "Jangan hanya karena status Facebook, lantas dikriminalisasi," tandasnya. (bay/c9/fat/ndy)