JAKARTA - Industri hulu minyak dan gas (migas) tanah air memasuki masa sulit. Menuanya lapangan penghasil dan turunnya produksi menjadi masalah utama yang mengancam ketahanan energi nasional. Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA), Elisabeth Proust mengatakan, dibutuhkan keseriusan para pemangku kepentingan di industri migas dalam mengatasi hal tersebut.
”Perlu kolaborasi, kerja sama, dan koordinasi (3K) dari seluruh pemangku kepentingan terkait, mulai dari institusi pemerintah, perwakilan pemerintah pusat dan daerah, LSM, masyarakat, serta industri ini sendiri. Jika ini dilakukan, maka industri migas akan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional," ungkapnya, saat Konferensi Pers Pra-Konvensi dan Pameran IPA ke-36 di Jakarta, kemarin (8/5).
Menurut Elisabeth, Indonesia yang merupakan negara dengan pertumbuhan cepat membutuhkan energi untuk dapat terus berkembang. Namun, sebagian besar dari lapangan penghasil migas yang berada di wilayah barat saat ini telah menua dan mengalami penurunan produksi.
Sementara pengembangan baru di wilayah timur membutuhkan investasi yang sangat besar dan teknologi terkini untuk mengeksploitasi potensi cadangan yang ada.
”Maksimalisasi pemulihan produksi lapangan tua dan dorongan kegiatan eksplorasi serta pengembangan potensi cadangan energi yang sebagian besar terletak di daerah frontier menjadi fokus industri migas saat ini. Disinilah perlunya kolaborasi, kerja sama, dan koordinasi untuk melakukannya,” ujarnya.
Sementara itu, tadi malam (8/5) BP Migas melaksanakan pisah sambut Kepala Perwakilan BP Migas Sumbagsel di Hotel Arista Palembang. Terhitung 2 Mei, Setia Budi resmi menggantikan Elan Biantoro. Elan mengakui, Sumsel masuk dalam 4 wilayah yang mendapatkan perlakuan khusus di bidang eksplorasi migas. “Yang pertama Aceh, lalu Sumsel, Madura dan Papua. Industri kita ini salah satu industri yang vital,” jelas Elan.
Dia mengatakan, pemasukan terbesar APBN diperoleh dari sektor migas. Sumbangsihnya mencapai 35 persen atau senilai Rp350 triliun dari nilai APBN sebesar Rp1.100 triliun. "Apabila tidak dikelola dengan baik, tentu negara kita lah yang merugi,” katanya. (wek/ego)