JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti memanggil pihak-pihak yang keterangannya diperlukan untuk pengembangan kasus Angelina Sondakh. Kemarin (8/9) giliran Ketua Komisi X DPR-RI dr Mahyuddin NS dipanggil penyidik KPK. Selain dimintai keterangan soal peran Angie di komisi, dia pun diminta untuk menerangkan bagaimana proses pembahasan anggaran di kementerian.
“Yang bersangkutan kami periksa sebagai saksi untuk tersangka Angie,” kata juru bicara KPK Johan Budi di kantornya kemarin. Orang nomor satu di komisi yang membidangi olahraga dan pendidikan itu tiba di Gedung KPK Jalan Rasuna Said sekitar  pukul 09.00 WIB. Dia enggan berkomentar soal pemanggilannya tersebut.
Keterangan Mahyuddin memang sangat penting dalam pengembangan kasus Angie yang juga anggota Komisi X. Terutama dalam pembahasan anggaran yang terjadi di komisinya. Apalagi Mahyuddin juga merupakan politisi Partai Demokrat seperti Angie.
Selain Mahyuddin, kemarin KPK juga memanggil pejabat Kemendiknas sebagai saksi. Dia adalah Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas Haris Iskandar. Menurut Johan, biasanya dalam pemeriksaan pertama, pihak-pihak yang dipanggil akan dimintai keterangan yang normatif. Biasanya sekitar prosedur-prosedur yang seharusnya dilakukan.
Nah, karena Angie merupakan tersangka yang diduga menerima suap dalam pembahasan pembangunan wisma atlet dan pembahasan proyek di universitas, maka kedua orang tersebut ditanya soal mekanismenya.
Begitu selesai menjalani penyidikan sekitar pukul 16.00 WIB, kepada wartawan yang mencegatnya, Mahyuddin mengakui penyidik hanya menanyakan soal pembahasan anggaran di komisinya. Selain itu, penyidik juga menanyainya kementerian apa saja yang termasuk dalam tanggung jawab komisi yang dipimpinnya.
Namun saat ditanya lebih lanjut soal keterlibatan I Wayan Koster yang juga anggota Komisi X DPR, Mahyuddin enggan menjawab lebih lanjut. “Saya tekankan tidak ada pertanyaan yang menyinggung soal fee dalam pembahasan anggaran di komisi,” kata guru besar Ilmu Kebidanan Universitas Sriwijaya (Unsri) itu.
Memang, kini sasaran yang paling dekat dalam kasus ini adalah I Wayan Koster. Politisi PDIP tersebut memang begitu dekat dengan Angie. Bahkan dalam beberapa perbincangan di blackberry messenger antara Angie dengan Rosa, Angie menyebut bahwa Koster meminta jatah apel Malang dan Washington. Bahkan Luthfi Ardiansyah, sopir Permai Grup mengaku pernah mengantar uang Rp5 miliar ke ruang Koster di DPR.
Sebelumnya KPK juga memeriksa seorang staf I Wayan Koster yang bernama Budi Supriyatna. Tentu saja pemeriksaannya untuk mendalami kebenaran soal penerimaan uang yang dibungkus kardus rokok ke ruangan Koster. “Semua jawaban saksi yang tahu hanya penyidik,” kata Johan saat ditanya soal hasil pemeriksaan Budi.
Seorang sumber di KPK mengaku saksi memang kukuh membantah adanya pemberian yang tersebut. Namun tentu saja KPK memiliki bukti-bukti lain terkait keterlibatan Koster. Ya, tak lama lagi Koster akan dipanggil sebagai saksi untuk Angie.
Wakil Ketua KPK Zulkarnaen memastikan tak lama lagi akan nama Koster akan tercantum sebagai saksi Angie. Keterlibatan Koster memang sudah lama diincar KPK. Buktinya, komisi yang dipimpin Abraham Samad itu juga telah mencekalnya ke luar negeri sejak 3 Februari silam.
Sementara itu, saat disinggung soal ditetapkannya mantan Wakil Direktur Permai Grup Yulianis sebagai tersangka pemalsuan dokumen di Polda Metro Jaya, KPK mengaku pasrah, sebab itu merupakan kewenangan kepolisian.
“Kalau benar-benar ditetapkan tersangka dan ditahan, kami akan koordinasi bagaimana mekanismenya kalau kami ingin memeriksanya,” kata Johan. Selain itu, lanjut Johan, keterangan Yulianis sangat penting untuk keperluan pengembangan kasus-kasus yang bersangkutan dengan Muhammad Nazaruddin cs.
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar menjelaskan, Yulianis belum pernah diperiksa. Boy juga membantah Polda Metro Jaya menetapkan Yulianis sebagai tersangka atas pesanan orang tertentu. “Tidak ada itu, yang jelas penyidik sudah memeriksa saksi-saksi dalam kasus itu,” kata mantan Kapolres Pasuruan, Jawa Timur itu.
Boy menyebut, Yulianis bisa saja diperiksa dengan koordinasi dengan KPK. “Penyidik nanti akan berkomunikasi dengan KPK, tidak ada masalah,” katanya.(kuh/ rdl/ce2)