PALEMBANG – Pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang sedang dibangun Manajemen Harian Pagi Sumatera Ekspres di Jl Kol H Barlian No 773, Km 6,5, tepatnya  depan Graha Pena (kantor pusat Sumatera Ekspres) sudah sesuai prosedur. Tak ada yang dirusak dari proses pembangunan tersebut.
Riri, dari PT Network Armas Artindo, konsultan dan pengawas pembangunan JPO dan dua halte Sumatera Ekspres menegaskan, lokasi jembatan menempati tanah Sumatera Ekspres dan tanah pemkot. “Tidak memakai tanah orang lain. Pembangunan jembatan itu, sudah tepat. Soal banjir sangat tidak ada kaitan dengan JPO Sumeks,” tegas Riri kemarin.
Ia sangat menyayangkan muncul pro dan kontra terkait pembangunan JPO ini. ““Pembangunan ini semua dana Sumatera Ekspres. Pemkot saja berterima kasih dengan Sumatera Ekspres karena sudah terbantu. Orang mau ke Punti Kayu bisa menggunakan JPO Sumatera Ekspres ini. Apalagi, Sumatera Ekspres juga bantu dua halte.”
Riri menambahkan, sejauh ini pembangunan JPO Sumatera Ekspres sudah 40 persen. Harapan, saat Idulfitri sudah bisa digunakan. “Ini murni jembatan masyarakat. Siapa pun bisa menyeberang lewat JPO Sumeks ini.”
Penegasan pihak PT Armas ini terkait dengan adanya penolakan sekitar 100-an warga yang mengatasnamakan Forum Perjuangan Rakyat (FPR), kemarin, saat mendatangi kantor Wali Kota Palembang. Menurut Koordinator Aksi FPR, Arifin Kalender, penolakan terhadap pembangunan tersebut karena akan menjadi penyebab banjir. Sebab, pembangunannya di atas saluran drainase. Selain itu, JPO itu juga dibangun di atas trotoar yang merupakan hak pejalan kaki.
“Walau JPO tak menggunakan dana APBN, tapi trotoar yang menjadi lokasi pembangunannya dibangun oleh pemerintah pusat,” ujar Arifin. Menurutnya, pembangunan JPO tersebut melanggar UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan. Ia menilai, pembangunan JPO tersebut tak sesuai peruntukan.
“Harusnya cari lokasi yang sesuai dengan peruntukan, pemerintah harus mengkaji ini lebih lanjut,” bebernya. Penempatan yang ideal menurutnya seperti di kawasan Seberang Ulu (SU) I. Di lokasi tersebut, kendaraan sangat padat, sehingga membuat warga kesulitan untuk menyeberang.
Asisten III Bidang Ekonomi dan Pembangunan Thaufik Syakroni mengungkapkan, akan menyampaikan tuntutan mereka pada Wali Kota Palembang. “Akan kita laporkan pada Pak Wali,” jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT saat peletakan batu pertama JPO mengatakan, fasilitas umum yang dibangun merupakan ide dan prakarsa dari Sumatera Ekspres. “Termasuk pembiayaannya juga dari Sumatera Ekspres. Kami dari Pemkot Palembang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian kepada masyarakat dengan pembangunan JPO ini,” ujar Eddy ketika itu.
Ia berharap, pembangunan JPO tersebut diikuti pihak swasta lain dalam membantu pemerintah menciptakan kenyamanan dan keselamatan kepada masyarakat.  Dalam pembangunannya, harus memperhatikan lokasi strategis dan tepat sehingga tak mengganggu keindahan kota dan bikin semrawut.
Menurut Eddy, JPO Sumatera Ekspres ini memang diperlukan karena bermanfaat bagi masyarakat. Baik yang berkunjung ke Hutan Wisata Punti Kayu atau masyarakat lainnya, termasuk pegawai di Sumatera Ekspres sendiri.
Dikatakan, dia akan membantu Sumatera Ekspres mengatasi pengendalian banjir saat membangun kantor baru di seberang Graha Pena. Apalagi, pemkot punya tiga tenaga ahli pengendali banjir. Ketiganya lulusan universitas di Belanda.
Spesifikasi JPO ini memiliki panjang 30 meter, lebar 2 meter dan tinggi 6 meter. Sementara haltenya 6x2 meter persegi. Konsultan pembangunnya adalah Armas Outdoor Media. CEO Jawa Pos Group Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, H Suparno Wonokromo mengatakan, pembangunan JPO ini berasal dari niat untuk membantu masyarakat dan karyawan Sumatera Ekspres sendiri dalam menyeberang jalan di lokasi yang padat kendaraan.
Menurutnya, bentuk kepedulian terhadap masyarakat tersebut dapat menciptakan lalu lintas yang lancar dan aman bagi warga, sehingga tak ada lagi masyarakat yang menyeberang melalui jalan raya.
Suparno melanjutkan, pembangunan jembatan ini sudah direncanakan empat tahun lalu di RUPS (rapat umum pemegang saham), tetapi belum ada izin pendirian dari Pemkot. Dalam ide awal pembangunan JPO, rencananya akan saling menghubungkan antara Graha Pena A dan gedung B yang ada di seberangnya.
JPO mewah yang akan dibangun ini, juga memberikan kesempatan bagi perusahaan lain yang ingin memasang iklan. Nilai iklannya tergantung dari ukuran yang ditetapkan Sumatera Ekspres, tapi tetap ada pajak kepada Pemkot Palembang. (rei)