Back Anda disini: Home

Artikel

DP Tinggi Gerus Kredit Properti

PALEMBANG - Kebijakan baru mengenai loan to value (LTV) yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) September tahun lalu berimbas pada penyaluran kredit properti. Turunnya pun cukup signifikan. Sebab perubahan tersebut membuat down payment (DP) rumah semakin tinggi khususnya untuk KPR rumah kedua dan ketiga. Ini tentu membebankan nasabah KPR untuk membeli rumah.     Kantor Perwakilan BI (KPBI) wilayah VII Palembang mencatat, ouststanding kredit properti pada kuartal IV 2013 hanya mencapai Rp20,7 triliun. Itu jauh turun dibanding kuartal III 2013 Rp23,3 triliun.

    Manager Survei dan Laison KPBI wilayah VII Palembang, Suzanna Kailani mengatakan, walaupun demikian kontribusi kredit perumahan terhadap total penyaluran kredit di Sumsel tetap besar. "Menyokong 32,1 persen dari total kredit kuartal IV 2013 Rp63,2 triliun," jelasnya. Tetapi, turunnya kredit properti bukan hanya karena LTV, juga dipengaruhi peningkatan suku bunga KPR. Ditambah lagi pembebanan biaya apresal (tim penaksir) kepada konsumen.
    Dia mengakui, penetapan LTV baru itu memang untuk mengerem laju kredit properti. "Jadi kami tak heran lagi jika ouststanding-nya turun," tuturnya. Pasalnya jika tidak demikian, maka dikhawatirkan harga rumah terus meningkat karena tingginya permintaan.
    "Jadi solusinya memang menaikkan LTV untuk menekan pasar dan kredit properti. Serta mencegah melajunya non perfoming loan (NPL) perbankan dari sektor properti," lanjut dia. Diharapkan kebijakan LTV ini membuat perbankan pun lebih meningkatkan aspek kehati-hatian dalam menyalurkan kredit perumahan.    
    "Kita juga ingin mengendalikan praktik spekulatif yang dilakukan oleh beberapa developer nakal.  Ini dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat yang belum memiliki rumah. Melalui kebijakan ini kan baru bisa akad kredit apabila rumah selesai dibangun," kata dia.
    Menurutnya, selama ini banyak juga spekulan (konsumen) yang mengambil keuntungan dengan cara membeli rumah yang dananya menggunakan pinjaman perbankan dan menjualnya kembali dengan harga lebih mahal. "Hal ini dikhawatirkan membuat harga rumah melonjak tak terkendali. Namun dengan kebijakan LTV, spekulan kesulitan mengajukan kredit," katanya.
    Tujuan lain melindungi konsumen dari developer nakal yang terkadang menunda pembangunan unit. Itu dikarenakan, saat LTV diterapkan, maka developer diharuskan menyediakan unit (ready stok) agar proses KPR disetujui pihak perbankan.
    "Dengan adanya aturan ini tentu akan menyulitkan developer yang memiliki modal minim karena selama ini (sebelum ada LTV, red), mereka mengandalkan bantuan bank dan uang muka konsumen dalam proses pembangunan rumah," imbuhnya.
    Dijelaskan, survei BI sejak ada ketetapan tersebut saat ini developer yang sering berspekulasi mulai kesusahan mendapat pinjaman perbankan, kenaikan DP beratkan konsumen, perbankan mulai menolak kredit yang kurang prospektif sebelum ada unit. (cj9/ce2/ndy)