sumeks online

Partai Demokrat gerah juga atas wacana reshuffle anggota kabinet yang belakangan marak. Mereka menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa didikte oleh siapa pun. Termasuk, oleh partai anggota koalisi.
    Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyatakan, wacana mendorong perombakan kabinet itu tidaklah sehat. Sebab, sesuai dengan konstitusi, hal tersebut murni hak prerogatif presiden. “Yakinlah, presiden itu tidak bisa didikte siapa pun,” tegas Ramadhan di gedung DPR kemarin (15/7).
    Dia menambahkan, soal reshuffle kabinet hanya SBY yang tahu. Karena itu, kalaupun ada pihak yang menyuruh presiden merombak kabinet, itu tidak akan banyak ditanggapi. “Pasti, beliau hanya akan diam,” imbuh anggota dewan yang mantan wartawan itu.
    Karena hal itu pulalah, menurut anggota Komisi I DPR tersebut, internal Demokrat tidak membicarakannya. “Kami tidak ribut, apalagi sampai membahas reshuffle. Tapi, kalau seperti ini (meributkan reshuffle), pasti ada udang di balik batu,” tandasnya.
    Seperti diberitakan, wacana reshuffle muncul setelah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengumumkan hasil evaluasi kinerja kementerian. Lembaga yang dipimpin Kuntoro Mankusubroto itu memberikan rapor merah kepada tiga kementerian. Yaitu, Kemenkominfo yang dipimpin Tifatul Sembiring (PKS), Kemenkum HAM yang dipimpin Patrialis Akbar (PAN), dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dipimpin Djoko Kirmanto (teknokrat).
    Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, hasil evaluasi tersebut bisa menjadi dasar melakukan reshuffle. Pernyataan itu memicu reaksi, terutama dari partai-partai asal sejumlah menteri yang mendapat rapor merah.
    Menurut pengamat politik dari Reform Institute Yudi Latif, kalaupun ada kementerian yang dianggap tidak maksimal bekerja, problem utamanya bukan pada menteri bersangkutan, melainkan inti masalah. Namun, inti masalahnya justru pada presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki visi dan fokus yang jelas terkait dengan prioritas program kementerian. “Karena itu, wajar kalau kementerian ikut tidak fokus, cenderung mengikuti irama di parlemen saja,” katanya.
    Dia menegaskan, ketidakmaksimalan kinerja kementerian sebenarnya bukan hanya tiga seperti yang telah diberi rapor merah oleh UKP4. Namun, hampir semua kementerian tidak maksimal.
    Dia menunjuk, salah satu yang juga pantas mendapat rapor merah adalah Kementerian ESDM yang dipimpin Darwin Zahedy. Politikus Partai Demokrat itu dianggap tidak memiliki visi yang jelas untuk menyelesaikan masalah krisis energi nasional. “Belum lagi, tabung gas meledak di mana-mana, semacam serial killer yang diputar berulang-ulang,” tandasnya, memberi contoh. (dyn/c2/agm)

Comments

Add New Search

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."