Back Anda disini: Home

Artikel

Wabup Ambil Alih Tugas

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri tidak dapat serta merta mencopot atau memberhentikan Yulius Nawawi dari jabatan bupati Ogan Komering Ulu (OKU). Praktis meskipun Yulius sudah mendekam di balik jeruji, negara masih mengakui ia sebagai bupati OKU, Sumatera Selatan. Ia juga secara sah masih memegang kekuasan di Pemerintah Kabupaten OKU.

                “Belum bisa (diberhentikan). Tunggu dia (Yulius) jadi terdakwa dulu baru bisa diberhentikan,” jelas Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzie melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, kepada Sumatera Ekspres di sela-sela pelantikan Gubernur Riau Annas Maamun dan Wakil Gubernur Riau, Andi Rachman di Jakarta, kemarin.
    Djohermansyah mengutarakan mekanisme pemberhentian seorang kepala daerah harus memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, kata Djohermansyah, ada peluang Wakil Bupati OKU, Syukrana Aziz, menjadi pelaksana tugas harian Bupati OKU. “Pemerintahan sehari-hari dapat dilimpahkan kepada wabupnya. Bupati OKU yang saat ini ditahan masih resmi menjabat,” jelasnya.
    Walaupun demikian, Gubernur Sumsel Alex Noerdin dapat mengusulkan kepada Mendagri Gamawan Fauzi pejabat yang akan mengisi kekosongan sementara.  Katanya, dalam pasal 30 UU No 32/2004 kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara (dinonaktifkan) tanpa melalui usulan Dewan Pewakilan Rakyat (DPRD) OKU karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
            Lalu untuk pemberhentian tetap Bupati OKU, Yulius Nawawi dilakukan apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa melalui usulan DPRD OKU. “Pemberhentian tetap menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, apabila dinyatakan terbukti bersalah dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan (korupsi),” jelasnya.
     Terpisah, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin tak berkomentar banyak terkait  terkait penahanan Bupati OKU Yulius Nawawi. Ia hanya menyatakan, jika kepala daerah berhalangan maka tugasnya akan dilakukan wakilnya. “Sesuai ketentuan, wakil bupati (wabup) mewakili jika bupatinya berhalangan,” terangnya melalui pesan singkat yang diterima wartawan koran ini. 
    Hal senada diungkap Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Sumsel, Mukti Sulaiman. Katanya, jika terkait pemerintahan pihaknya akan melihat perkembangan pengadilan terlebih dahulu. “Ini masih 20 hari pertama dan belum inkracht.”
     Ia berpendapat proses ini merupakan masalah hukum dan di luar kewenangan pihaknya selaku pemerintah provinsi (pemprov). “Yang jelas untuk mengisi pemerintahan ada mekanisme yang mengatur dan akan kita jalankan sesuai dengan aturan,” ungkap Mukti singkat.
    Staf Ahli Bidang Gubernur Sumsel Bidang Hukum dan Politik Ardani SH MH juga tak berkomentar banyak. Menurutnya, untuk mekanisme yang akan dilalui berpatokan pada peraturan yang ditetapkan. “Lebih jelasnya lihat saja di UU No 3/2004 tentang Pemerintahan Daerah,” tegasnya. 
    Bagaimana dengan Eddy Yusuf yang tercatat sebagai caleg DPR RI dari Hanura? Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Ferry Rizki Kurniansyah, menegaskan, meski Eddy Yusuf ditahan, ia belum bisa dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif 2014. “Ya (dicoret) menunggu ada kekuatan hukum yang bersifat tetap. Artinya kita menunggu adanya vonis pengadilan yang menyatakan bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan undang-undang,” ujarnya. 
    Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7/2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, kata Ferry KPU baru bisa mencoret nama caleg yang terbukti melakukan pelanggaran setelah adanya vonis pengadilan. Hal itu juga memberi peluang Eddy Yusuf untuk meraih suara dalam pileg meskipun ia sudah menjadi tersangka atau menjadi tahanan.
    “Yang bersangkutan (caleg) masih berhak untuk mendapatkan suara dalam pemilu. Karena belum bisa digugurkan keikutsertaannya,” lanjut Ferry. Namun meskipun ia lolos menjadi caleg sesuai perolehan minimun suara, KPU akan menunggu putusan pengadilan. Jika bersalah, dan Eddy Yusuf telah dilantik menjadi anggota DPR, barulah setelah itu dilakukan Pengganti Antar Waktu (PAW).
    Nama Eddy Yusuf dapat dicoret jika ia mengajukan pengunduran diri sebagai caleg. Ferry menegaskan, jika telah mengundurkan diri partai yang mengusungnya tidak dapat mengajukan gantinya. Karena DCT sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah dan sudah surat suara sedang dalam proses pencetakan. (rip/ran/afi/gti/gsm/ce1/ndy)