PALEMBANG – Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) oleh pihak Pertamina belakangan dikeluhkan para sopir angkutan kota (angkot) maupun bus kota. Mereka menilai kebijakan pengurangan kuota itu malah menyusahkan.
“Kalau seperti ini terus (BBM habis) lebih baik naik sekalian. Lain cerito. Kalo naik, ongkos pacak kito naikkan jugo,” ujar Yanto, sopir angkot Km 5 - Pasar 16 Ilir, kemarin. Menurut dia, SPBU kehabisan premium dan solar sudah terjadi sebulan belakangan.
“Setelah BBM batal naik awal April itu, jingok-lah dewek. Duo hari BBM ado di SPBU, setelah itu, ado tulisan premium habis atau solar habis. Kondisi ini nyusahke kami para sopir ni,” tukasnya.
Senada diungkap Rian, pengojek yang biasa mangkal di dekat kompleks Perguruan Balayudha. “Susah dek nyari bensin sekarang. Ini aku lah keliling, ketemu di SPBU Romi Herton. Cubo kemaren sekalian bae naik, biar dak katek pembatasan lagi,” gerutunya sambil menyodorkan uang kepada petugas SPBU.
Pantauan lapangan, lantaran banyak SPBU kehabisan BBM, di sejumlah SPBU lain terjadi antrian panjang. Misalnya di SPBU seberang Korem 044/Gapo, dimana antrian mobil yang hendak mengisi BBM hingga ke jalan raya, kemarin pagi. Ini menyebabkan kemacetan lalu lintas kendaraan lain yang hendak lalu lalang.
Ketua Hiswana Migas Sumsel H Junaidi Ramli yang juga owner SPBU di samping TMP Ksatria Ksetra Siguntang mengungkapkan hal senada. “Kalau bagi kita dan masyarakat, lebih baik harganya naik tapi barangnya ada, dari pada dibatasi seperti ini,” cetusnya.
Diakuinya, saat ini suplai BBM dari Pertamina ke SPBU di seluruh Sumsel dijatah. Ia mencontohkan, untuk SPBU miliknya solar hanya 50 ton seminggu, dari biasanya dapat 70 ton. Sedangkan premium 30 ton per hari.
Dengan adanya pembatasan itu, pihaknya harus pintar-pintar mengatur penjualan solar dan premium jika tidak mau terjadi kekosongan selama dua hari. Junaidi yang juga anggota DPRD Sumsel ini mengungkapkan, DPRD Sumsel sudah bertemu jajaran BPH Migas di Jakarta.
Kepada instansi pengatur kuota BBM se-Indonesia itu, DPRD Sumsel mengusulkan adanya penambahan kuta BBM di Sumsel. ”Tapi tampaknya tidak ada respon, padahal kita katanya lumbung energi nasional.”
Asisten Manager Pertamina Fuel Retail Marketing Region II Sumbagsel, Roberth MV mengatakan, pihaknya hanya akan memasok BBM sesuai kuota yang dimiliki setiap daerah. “Kita tidak akan melayani permintaan penambahan kuota di luar kuota yang sudah ditetapkan tersebut,”ucapnya.
Kebijakan tersebut dilakukan agar kuota BBM bersubsidi tetap dapat disalurkan hingga akhir tahun. Ia mencontohkan, realisasi BBM bersubsidi April lalu over kuota cukup banyak. Premium, dari kuota April yang hanya 53.152 KL, yang tersalurkan mencapai 69.420 KL atau 131 persen.
Sedangkan solar, dari kuota 44.864 KL, tersalur 47.090 KL atau 105 persen. Penyaluran yang melebihi kuota ini salah satunya disebabkan gejolak “panic buying. “Kalau tidak diambil kebijakan pembatasan ini, kuota yang ada tidak akan mencukupi kebutuhan hingga Desember nanti. Kelebihan tiap bulan akan mengambil kuota bulan berikutnya,” tukas Roberth.
Khusus Palembang, kuota BBM bersubsidi premium 200.790 kl dan solar 190.762 kl. Nah, penyaluran kuota itu dibagi dalam dua wilayah. Sebagian besar untuk memenuhi kuota retail (SPBU), premium 196.501 kl dan solar 165.862 kl. Sisanya untuk wilayah perairan, premium 4.289 kl dan solar 24.900 kl.
Melalui sistem manajemen stok SPBU (MS2), Pertamina memonitoring ketersediaan stok BBM bersubsidi di setiap SPBU di Sumsel. Sistem ini juga mengantisipasi konsumsi BBM yang melebihi kondisi normal akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.
Pertamina, kata Roberth,  menyediakan bahan bakar khusus (BBK) dalam hal ini pertamax bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan premium. “Kita menghimbau dan mengajak masyarakat yang punya kendaraan dengan RON diatas 90 agar gunakan pertamax. Ini untuk mendukung penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran,” pungkasnya.  (tha/nni)