Sel08042015

Last update05:45:25 AM

Back Anda disini: Home

Artikel

Stop Mengebiri KPK

Sejak berdiri pada 29 Desember 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan performa yang meyakinkan. Satu demi satu komisi antirasuah tersebut 
mengungkap skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara. Ratusan miliar uang negara berhasil diselamatkan. Hanya dalam satu dekade, KPK menjadi lembaga primadona bagi rakyat Indonesia.
Tentu, tantangan ke depan lebih besar. Korupsi belum benar-benar hilang dari negeri ini. Tugas KPK semakin berat. Karena itu, komisi tersebut harus diperkuat. Bukan malah diperlemah seperti yang terjadi sekarang. Mencuatnya rencana revisi Undang- Undang (UU) KPK di parlemen membuat kita khawatir. Mau diapakah lagi KPK?
Satu demi satu kewenangan KPK yang sejatinya adalah senjata untuk mengungkap kasus korupsi, bakal dipereteli. Soal penyadapan, misalnya. Kita tahu bahwa mayoritas kasus yang berhasil diungkap KPK memanfaatkan instrumen penyadapan. Ketika modus kejahatan sudah begitu canggih, tidak ada cara lain untuk melawannya selain dengan kecanggihan pula. Nah, penyadapan adalah salah satu cara jitu untuk mengungkap skenario jahat para koruptor. Kalau KPK tidak lagi bisa menyadap, betapa lemahnya mereka.
KPK memang jangan terus dianak emaskan.
Namun, yang lebih penting adalah KPK jangan dikebiri. Bahwa ada hal-hal tertentu dari KPK yang harus diperbaiki, itu memang harus dilakukan. Misalnya, terkait dengan fungsi pengawasan. Hal itu penting untuk untuk menjaga dan memastikan kinerja para semua unsur di KPK berjalan sesuai aturan. Di luar itu, KPK justru harus diperkuat.
Sedih rasanya melihat pukulan bertubi- tubi yang menghantam KPK. Mulai dari kriminalisasi terhadap para pimpinan hingga gerakan merongrong kekuatan KPK dengan bergulirnya revisi UU yang diinisiasi DPR. Perjuangan memberangus korupsi sejatinya bukan tanggung jawab KPK semata. Ada penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Namun, kita tahu bersama bahwa kinerja dua lembaga itu belum sesuai dengan harapan. Fakta itu pula yang dulu menginspirasi para pemimpin negeri ini melahirkan KPK.
Sebagai salah satu anak kandung dari perjuangan reformasi, KPK tidak boleh mati. Kita berharap pembahasan revisi UU KPK tidak ditunggangi kepentingan politik yang kotor. Jangan sampai ini adalah upaya balas dendam dari politikus setelah banyak dari rekan mereka terjerat korupsi dan menjadi tahanan KPK. Semoga masih ada semangat positif dari para anggota DPR untuk menjadikan KPK lebih kuat. (*)