Jum07032015

Last update09:28:05 AM

Back Anda disini: Home

Artikel

KPK 4 Jam Geledah Rumah Pahri

PALEMBANG - Penyidik KPK bergerak cepat untuk membongkar kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan 2015, Kabupaten Musi Banyuasin. Selain mencekal Bupati Pahri Azhari, kemarin (21/6), KPK selama empat jam menggeledah kediaman pribadi orang nomor 1 di Muba tersebut. 
“(Penggeledahan di rumah Bupati Muba) terkait kasus OTT. Kita juga menggeledah tiga rumah tersangka lainnya,” kata (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, kemarin. 
Menurutnya, KPK masih mendalami dugaan keterlibatan Bupati Muba dalam praktik suap tersebut. "Masih pendalaman dan proses penyidikan. Masih dalam batas-batas secrecy yang belum layak untuk dipublikasi," tukas Indriyanto.
  Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terjadi pada Jumat (19/6) sekitar pukul 20.40. Empat pejabat di Muba sudah ditetapkan menjadi tersangka. Keempatnya, anggota DPRD Musi Banyuasin Bambang Karyanto (BK) dari Fraksi PDIP dan Adam Munandar (AM) dari Fraksi Gerindra. Lalu, Syamsudin Fei (SF), kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Terakhir,  Faisyar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Dalam OTT di kediaman Bambang, Jl Sanjaya, Palembang, Sumsel, itu, uang senilai Rp2,6 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu diamankan. Rencananya, uang itu akan dibagikan kepada pihak lain guna memuluskan pembahasan APBD Perubahan Musi Banyuasin yang tengah bergulir di DPRD. Uang Rp2,6 miliar itu juga bukan merupakan pemberian pertama.
Pantauan Sumatera Ekspres, KPK mendatangi kediaman pribadi Pahri di Jl Supeno, sekitar pukul 14.00 WIB. Empat jam kemudian, pukul 18.00, baru kelar. Sayangnya, selama masa penggeledahan, awak media dilarang mendekati lokasi dan hanya bisa memantau dari luar pagar.


Kondisi rumah senyap. Kedai Tiga Nyonya di lantai dasar rumah dua lantai yang tengah beroperasi, langsung  tutup saat KPK datang. Di halaman parkir rumah kayu itu terdapat enam mobil.
Tiga di antaranya dalam kondisi standby dengan mesin hidup dan sopir siap jalan. Yakni mobil Toyota Avanza bernopol BG 1531I J dan B 1146 PVB serta Toyota Innova bernopol BG 1558 ZI.


Terlihat beberapa petugas penjaga rumah di pos keamanan dalam rumah tersebut. Juga ada beberapa personel berseragam Brimob wara wiri berjaga di depan pagar dan tepat di depan pintu rumah Pahri di lantai dua. 
Eddy Kostrad, salah satu warga yang mengetahui kejadian sejak awal menuturkan, dirinya melihat tiga mobil memasuki kediaman Pahri. Lalu, dengan cepat petugas keamanan menutup pagar dan langsung menggemboknya.
“Di tiga mobil itu ada sekitar 6-8 orang. Sekitar lebih dari 30 menit, beberapa petugas menurunkan kardus dengan isi berkas-berkas,” ujarnya.


Eddy menyebutkan, memang sudah lama, ia dan warga sekitar tidak melihat Pahri Azhari. Namun, sepengetahuannya saat ini ada Lucy Pahri di dalam rumah tersebut. “Kami hanya lihat istrinya. Kalo Pak Pahri katanya di Jakarta,” terang dia.


Pukul 16.55 WIB, satu mobil Innova bernopol BG1558ZI bergerak dari lokasi standby-nya.
Lalu, pukul 18.00 WIB, mobil kedua dan ketiga pun keluar. Dari kejauhan, ada sekitar 6-8 orang menggunakan jaket KPK memasuki beberapa mobil yang sudah siap di halaman belakang. 
Dengan cekatan beberapa petugas mengangkut tas dan wadah berkas ke dalam mobil-mobil tersebut. Lalu, satu persatu anggota KPK masuk ke dalam mobil. Tidak terlihat adanya Pahri atau Lucy serta anggota keluarga yang lain. “Sudah-sudah, maaf ya, Mas. Mobilnya mau lewat,” ujar seorang penjaga rumah. 
Baik Lucy maupun Pahri belum memberikan keterangan terkait kasus ini. “Bapak, Senin akan ngantor di Muba. Silakan tanya nanti,” ujar (Plt) Kabag Humas Setda Muba, Solekhan SAg MSi. 
  Dia kembali menegaskan, sikap pemerintah Muba memberikan kesempatan KPK menyelidiki kasus yang ada. “Silakan KPK bekerja dulu,” singkatnya.   
Resmi Dicekal
Bagaimana dengan cekal KPK terhadap Pahri? Solekhan juga enggan mengomentarinya. “Silakan tanya ke Bapak besok (hari ini, red).”
(Plt) Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji, menegaskan, KPK telah mengeluarkan surat permintaan cekal kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Bupati Muba, Pahri Azhari. “Sudah, Mas. Cekal (permintaan) sudah dikeluarkan suratnya. Untuk Bupati (Muba) melalui Ditjen Imigrasi,” tukasnya.  
Namun, ia menolak berkomentar lebih jauh siapa saja nama-nama yang dimintakan KPK untuk dicegah bepergian ke luar negeri itu. “Yang jelas kasus ini terbongkar salah satunya melalui penyadapan. Kasus OTT Muba merupakan bukti kuat bahwa penyadapan adalah marwah KPK yang primaritas sifatnya,” katanya.  
  Terpisah, (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi, belum mau berkomentar seputar alasan pencegahan tersebut. Secara umum dia menjelaskan seseorang dicegah bepergian ke luar negeri karena dibutuhkan keterangannya. “Seseorang dicegah ke luar negeri, jika sewaktu-waktu hendak dimintai keterangannya. Tidak sedang berada di luar negeri,” jelasnya. 
Masih katanya pihaknya akan mendalami inisiator penyuapan. Termasuk, keterlibatan pihak lain. Namun, untuk saat ini, pihaknya masih fokus terhadap empat tersangka tersebut.  
Johan juga membenarkan adanya penggeledahan di rumah Pahri. “Tim penyidik juga menggeledah rumah BK (Bambang Karyanto, red),” ujarnya.
  Penggeledahan di rumah Bambang hampir bersamaan dengan di rumah Pahri.  Sejumlah  anggota KPK yang melakukan penggeledahan dikawal ketat oleh anggota Kepolisian Brimob Polda Sumsel. Penggeledahan dimulai pukul 15.00 hingga 19.12 WIB.
Awalnya, petugas KPK memboyong orang tua Bambang dari wilayah Sukajadi.  Setelah pintu pagar dibuka, petugas KPK yang memakai penutup masker, masuk melalui pintu garasi. Dua mobil Kijang Innova BG 701 FW dan BG 542 A yang digunakan KPK tepat di posisi depan garasi rumah Bambang.
Tampak petugas sesekali keluar masuk pintu garasi. Membawa beberapa tas ransel, dua buah travel bag berwarna merah muda serta satu kardus yang diduga kuat kumpulan berkas yang berkaitan dengan suap urusan pembahasan APBD Perubahan Muba 2015 diamankan. Di bawah menggunakan dua mobil Toyota Innova. 
 Salah seorang petugas KPK wanita berjilbab enggan berkomentar terkait barang apa saja yang disita petugas dari dalam rumah Bambang.  “Sorry mas ya,”ujarnya sambil melemparkan senyum kepada koran Sumatera Ekspres.
Para tetangga di sekitar rumah Bambang juga melihat-lihat dari luar pagar. Mereka pada umumnya tidak mengenal dekat dengan sosok Bambang. Karena yang tinggal di rumah besar itu adalah kerabat lainnya. “Aku tinggal di sini sejak tahun  1989, tapi sampai sekarang belum tahu wajahnya pak Bambang," ujar salah seorang warga.
Hingga jelang azan magrib waktunya berbuka puasa, petugas belum keluar dari rumah dua tingkat tersebut.  Bahkan, salah seorang  petugas KPK meminta sopir untuk membeli makanan dan minuman untuk menu berbuka bagi petugas dan anggota Brimob. 
 Penggeledahan juga melibatkan ketua RT 6 dan Ketua Rw 2 Kelurahan Alang-Alang Lebar.  Mereka secara bergantian ikut mendampingi KPK baik di rumah Bambang maupun di rumah Syamsuddin. 
Di tempat berbeda di kediaman Syamsuddin Fei,  Jl Sanjaya No.37 RT 6 RW 2 Kelurahan Alang-Alang Lebar tampak petugas KPK hilir mudik menggeledah rumah dua tingkat itu.  Dua mobil yang digunakan KPK Kijang Innova BG 1109 IJ dan BG 1901 ME berada tepat di depan rumah.  Hingga menjelang magrib, petugas masih melakukan penggeledahan. 
  Ketua RW  setempat, Azhar, mengatakan, Bambang dan keluarganya tidak begitu membaur dengan warga. Keduanya sibuk bekerja di luar Palembang. Di tempat itu, mereka sudah tinggal empat tahun. Membangun rumah dari awal di atas lahan yang cukup luas.
“Setahu saya Bambang itu anggota dewan di Sekayu. Sedangkan istrinya juga bekerja di Sekayu,” tukasnya. Yang ada dalam rumah, tambah dia, hanya pembantu dan anak-anak mereka. “Saya pun tidak kenal. Kalau siang hari memang sepi, sedangkan malam hari memang banyak mobil yang sering datang,” ujarnya. 
Bambang sendiri bertetangga dengan tersangka lain, Syamsuddin Fei. “Kalau Syamsuddin saya tak begitu kenal. Tapi jika Lebaran kurban, dia  sering ikut menyumbangkan hewan kurban,” ujar Azhar.  
Tim KPK lain juga menggeledah rumah tersangka Faisyar (F), kepala Bappeda Muba. "Selain rumah Bupati Muba, tim juga menggeledah rumah tiga tersangka OTT lain," ujar  Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, kemarin. 
Priharsa menjelaskan dari rumah Pahri, KPK menyita sejumlah dokumen. Begitu juga dari tiga tempat lainnya. "Yang diamankan semua terkait bukti suap," tukasnya. 
 Dalam kasus ini, Syamsudin Fei dan Faisyar yang merupakan bawahan Pahri Azhari di Pemkab Muba diduga sebagai pemberi suap. Keduanya dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau Pasal 5 ayat 1 huruf (b) atau Pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1.
Sementara politikus PDIP Bambang Karyanto dan Politikus Partai Gerindra Adam Munandar yang diduga sebagai penerima suap. Mereka dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1.
Informasi yang dihimpun Sumatera Ekspres, kasus yang menimpa Kabupaten Muba ini, sebetulnya hampir terjadi di semua daerah. Sumber Sumatera Ekspres menyebutkan, setiap pembahasan anggaran eksekutif wajib memberi upeti kepada legislatif. Jika tidak, anggaran tak akan pernah disetujui. 
  “Legislatif berulang-ulang minta upeti ke masing-masing dinas. Kalau saya katakan, dinas ini jadi sapi perahan,” ujar sumber koran ini yang juga kepala dinas di Pemkab Muba. 
  Lanjutnya, eksekutif tak bisa menolak. Apalagi, yang minta upeti langsung dimotori unsur pimpinan dewan. “Kalau tidak dipenuhi, APBD tak akan pernah disahkan.”
Sayangnya, apa yang diungkap sumber Sumatera Ekspres ini tak bisa dikonfirmasi ke unsur pimpinan di DPRD Muba. Lantaran pascakejadian OTT KPK Jumat malam, tak ada satu pun ponsel mereka ada yang aktif. Dicari di rumah dinas, malah sepi. 
Unsur pimpinan DPRD Muba, meliputi ketua Riamon Iskandar dari PAN. Lalu, Wakil Ketua I, Darwin SH (PDIP), Wakil Ketua II,  H Islan Hanura ST MM (Golkar), serta Wakil Ketua III, Aidil Fitri SE (Gerindra). "Pembahasan APBD Perubahan itu lewat paripurna. Jelas, unsur pimpinan mengetahui," tandas sumber tadi.   
Segel KPK Dirusak
Sementara itu, pasca OTT KPK,  sejumlah ruangan disegel oleh lembaga anti rasuah. Ketika dilakukan pengecekan oleh sejumlah wartawan segel garis berwarna merah hitam yang bertuliskan KPK tidak ditemui. Setelah dilakukan pengecekan ulang, segel di Kantor  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) dan Bappeda dirusak oleh seseorang. 
Hanya saja, kemarin, di beberapa tempat yang dipasang garis dilarang melintas oleh  KPK seperti di pintu masuk ruang kerja wakil BUpati Muba tak terlihat lagi. Sejumlah pegawai Dinas DPPKAD dan Bappeda, mengaku merusaknya. Mereka masuk dan mengecek seluruh ruangan yang ada. " Kita terpaksa bulan segel KPK. Ini dilakukan, persiapan PNS kerja besok (hari ini, red)," kata salah seorang pegawai Pemkab Muba.   (yud/ran/roz/but/wia/ce1)