Sel09022014

Last update05:43:06 AM

Back Anda disini: Home

Artikel

Pro-Kontra Penolakan Hakim Agung

Oleh Dr. Binsar M Gultom SH SE MH*)
*) Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pascasarjana Universitas Bengkulu.

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) No 27/PUU-XI/2013, Kamis (9/1/2014), yang membatasi kewenangan DPR dalam seleksi calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) hanya bersifat menyetujui atau menolak telah menuai kritik, karena bertentangan kembali menurut Pasal 24A ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan: “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk men-dapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.

Ketentuan tersebut, telah secara eksplisit menyatakan tidak ada alasan bagi MK dalam putusannya menyebut  DPR dapat ”menolak” calon hakim agung yang diusulkan oleh KY seperti sekarang terjadi. Akibat putusan MK ini telah memberikan ruang gerak kepada Komisi III DPR menolak tiga orang calon hakim agung (Suhardjono, Maria Anna Samiyati, dan Sunarto) yang dikirimkan  oleh KY.
Putusan MK yang menyatakan DPR hanya dapat ”menyetujui” atau ”menolak” calon yang diusulkan KY seperti ini menjadi ”bias” dan ”tidak tegas”. Dulu penulis kagum akan terobosan putusan MK yang bersifat final, namun setelah melihat banyaknya ketidak konsistenan atas putusan MK tersebut, penulis pun jadi sadar dan sekarang harus mengusulkan agar putusan MK tidak boleh bersifat final, tetapi dalam hal-hal yang sangat luar biasa dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali seperti layaknya sistem yang berlaku di MA.
Dengan dicantumkannya istilah ”menolak” dalam putusan MK tersebut menjadikan DPR tetap berwenang untuk menilai atau menyeleksi kembali calon hakim agung selain KY. Mestinya kewenangan DPR tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal 24A ayat 3 UUD 1945 hanya menyetujui saja, yakni merekomendasikan nama-nama yang diusulkan KY untuk mendapat keputusan presiden (kepres). Hal itu dapat kita maklumi, karena jabatan hakim agung adalah jabatan profesi dan jabatan karier, bukan jabatan politis.
Untuk mendapatkan figur hakim agung yang profesional, KY sebagai pihak yang dipercayakan konstitusi mencari embrio hakim agung, hemat penulis mulai sekarang, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab KY sedini mungkin melakukan inspeksi turun ke lapangan menginventarisasi seluruh hakim di Indonesia dari tingkat pertama hingga banding, untuk mengetahui bagaimana integritas moral, prestasi/kemampuannya, keluarga harmonis atau tidak, kesehatannya, keberanian, serta kejujurannya.
Dari penelusuran data ini akan diketahui putusan para hakim berkualitas atau tidak ketika nantinya KY melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dengan adanya sistem turun ke lapangan, maka pendaftaran calon hakim agung yang selama ini terkesan membuka lapangan kerja kepada pelamar tidak akan terjadi lagi. KY dan MA telah bisa menjemput bola terhadap figur kader-kader kandidat hakim agung dimaksud. Sebab,  budaya seleksi hanya sekejap saja secara ”instan”, tanpa memiliki kemampuan teknis peradilan, mental dan moralnya belum siap menjadi hakim agung, tidak boleh terjadi lagi.
Pesan penulis, akan lebih komprehensif lagi manakala mekanisme rekruitmen calon hakim agung dapat menyentuh ”substansi” siapa dan bagaimana untuk mendapatkan calon hakim agung yang profesional, yang menurut hemat penulis sudah saatnya MA dilibatkan secara langsung sebagai pihak yang turut serta melakukan seleksi awal di bidang kompetensi dan kemampuan teknis peradilan bagi para hakim di seluruh Indonesia sebelum calon hakim agung dikirimkan kepada KY.
Mengapa? Sebab, yang lebih mengetahui track record dan profesionalitas calon hakim agung adalah MA. Selama ini terkesan MA atau pengadilan tinggi dari empat badan peradilan hanya mengirimkan daftar nama calon hakim agung kepada KY yang semuanya diuji kompetensinya oleh KY. Menurut pengalaman penulis ketika mengikuti seleksi calon hakim agung periode 2012 hingga lulus tahap wawancara di tingkat KY, seleksi yang dilakukan KY selama ini menyangkut kemampuan teknis peradilan kurang tepat, tetapi harus diserahkan kepada MA melalui Ketua Muda sesuai bidang masing-masing kamar pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan militer.
Setelah  MA melakukan uji kepatutan dan kelayakan di bidang kemampuan teknis peradilan, barulah MA mengirimkan  3 (tiga) nama kandidat hakim agung untuk kebutuhan 1 (satu) orang hakim agung (3:1) yang dipandang layak menjadi hakim agung kepada KY untuk kembali dilakukan uji kelayakan oleh KY seperti: profile assessment, psikotes, pembuatan makalah, tes kesehatan, rekam jejak (kode etik, rumah tangga, harta kekayaan, dll) dengan melibatkan elemen masyarakat.
Dari hasil penilaian KY yang secara ketat ini, kemudian nama-nama calon tersebut disaring KY menjadi 1 (satu) orang kebutuhan hakim agung untuk 1 (satu) orang calon hakim agung (1:1) untuk diteruskan kepada DPR. Fungsi DPR di sini hanya memberikan persetujuan atas nama-nama kandidat yang dikirimkan oleh KY, lalu DPR mengirimkan nama tersebut kepada Presiden-RI untuk diangkat dan ditetapkan menjadi hakim agung berdasarkan  Surat Keputusan Presiden (vide Pasal 24A ayat 3 UUD 1945).
Karena hakim agung itu sebagai user dari pada MA, maka sangat logis jika uji kelayakan di bidang teknis peradilan diserahkan kepada MA. Jika seleksi hakim agung  hanya melibatkan KY tanpa pelibatan MA terlebih setelah DPR telah dibatasi kewenangannya hanya memberikan ”persetujuan” atas calon yang diusulkan KY, tanpa mengurangi rasa hormat dapat diprediksikan KY akan kewalahan dan kesulitan mencetak kader-kader hakim agung yang kredibel, kapabel, dan profesional, terlebih sekarang fungsi KY telah bertambah untuk memilih calon hakim konstitusi di MK. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hakim agung dan hakim konstitusi yang ”takut akan Tuhan” dan profesional di bidang kompetensi peradilan, KY sangat memerlukan kerja sama yang solid antara MA dan MK.