Back Anda disini: Home

Artikel

Harus Kedepankan Keadilan

Kejahatan yang dilakukan anak-anak cukup sensitif untuk dibahas. Sebab, digolongkan ke dalam kaum rentan, yang sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai korban ketimbang pelaku dalam beberapa kasus yang terjadi. Karenanya, anak mendapatkan perlakuan khusus dalam penanganan proses pidananya.
------------------------
SEBAGAI  landasan hukum, pemerintah sendiri telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hanya saja, UU tersebut baru bisa diberlakukan Juni 2014.

Butuh waktu untuk memberlakukan UU tersebut karena harus melalui mekanisme terlebih dahulu, seperti sosialisasi kepada sejumlah elemen. “Selama dua tahun, UU ini harus disosialisasikan dulu. Artinya, Juni mendatang baru bisa diberlakukan,” ungkap Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sumsel, Adi Sangadi.
Sistem peradilan anak terbaru ini pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yakni tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pascaterjadinya suatu tindak pidana. Nah, ini yang harus diperhatikan.
Selain itu, wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Adi menanggapi positif akan diberlakukannya UU baru tentang sistem peradilan anak ini. Dengan begitu, sistem peradilan anak akan lebih baik lagi ketimbang aturan lama, terutama terkait dengan hak-hak anak sebagai warga negara.
Meski begitu, ada poin-poin yang perlu diperhatikan agar adanya keadilan bagi anak pelaku kejahatan dan pihak yang menjadi korban kejahatan anak tersebut. Ia mencontohkan, seperti dalam pasal 1 butir 3 UU Nomor 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa usia pertanggungjawaban anak adalah berusia 12-18 tahun dan batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan adalah berusia 14-18 tahun. Padahal, sebelumnya dalam UU No 3 Tahun 1997, tidak ada batasan usia anak yang bisa ditahan.
“Jadi, kalau anak berusia di bawah umur 14 tahun, maka dia tidak ditahan. Anak bisa menjalani pidana secara restoratif melalui mediasi dengan pihak korban,” katanya.
Dengan begitu, ini aturan yang baik, tapi pada sisi lain akan menjadi bumerang bagi pihak yang menjadi korban. Tentu pihak korban merasa ada ketidakadilan ketika pelaku tidak ditahan. Maka dari itu, sangat diperlukan proses hukum yang betul-betul bisa adil bagi kedua pihak.
Hukuman pidana bagi anak dengan orang dewasa berbeda. Bagi anak yang terbukti bersalah dalam putusan pengadilan, maka mereka akan divonis separuh atau setengah dari vonis hukuman orang dewasa. Semisal, jika orang dewasa divonis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan, maka bagi anak hanya 10 tahun penjara. Ketentuan ini tetap diberlakukan sama seperti UU yang lama.
Selama bulan Januari 2014, sedikitnya ada sembilan laporan yang masuk ke KPAID Sumsel. Kasusnya, yakni perkelahian, perebutan anak, dan narkotika. “Terbaru, ada dua tersangka anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kini, mereka sedang dalam proses hukum di Polresta Palembang,” tukasnya.
Sepanjang tahun 2013, KPAID Sumsel menangani 52 kasus terkait pidana anak. Menurut Adi, kasus pidana yang dilakukan anak secara berurutan ialah pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), kekerasan dalam bentuk perkelahian, dan pencabulan di bawah umur.
“Yang dimaksud anak adalah setiap warga negara yang berumur sampai 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jika sudah di atas 18 tahun, maka tidak bisa dikategorikan sebagai anak,” pungkasnya. (roz/asa/ce4/ndy)