Kam07022015

Last update06:15:54 PM

Back Anda disini: Home

Artikel

Akreditasi PNF di Sumsel Masih Minim

PALEMBANG- Akreditasi merupakan bagian penting yang harus dipenuhi oleh setiap tempat pendidikan, tidak hanya pendidikan formal saja tetapi 
pendidikan nonformal (PNF) seperti PAUD, TK, tempak penitipan anak, kelompok bermain, dan lembaga kursus juga harus mempunyai akreditasi. 
Tercatat di Sumsel ada sebanyak 2.500 PAUD dan 718 lembaga kursus pendidikan (LKP), tetapi baru 2 persen saja yang terakreditasi. Jumlah ini masih sangat minim, padahal akreditasi merupakan tolok ukur mutu dan kualitas tempat pendidikan. 
“Dinas Pendidikan masih sangat konsen dengan mengejar APK (angka partisipasi kasar, red) pendidikan, sementara akreditasi masih dikesampingkan,” ujar Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) Kemendikbud, Ir Perdana Afif Luthfy MT, kemarin (19/6) di sela kegiatan sosialisasi nasional akreditasi PNF di aula Disdikpora Palembang. 
Dikatakan, kendala akreditasi PNF ini karena masih kurangnya support dari pemerintah setempat dan pembinaan akreditasi yang belum diterapkan secara merata. “Ya, akibatnya tempat pendidikan nonformal memilih cuek untuk mengurus persoalan akreditasi, padahal akreditasi ini sangat penting,” katanya. 
Menurutnya, satuan atau tempat pendidikan nonformal yang belum mengajukan akreditasi dinilai masih menyepelekan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. “Tidak serius untuk memajukan pendidikan dan tidak memikirkan kualitas pendidikan guru dan anak. Masyarakat harus jeli,” terangnya. 
Lanjutnya, tidak ada alasan bagi satuan atau tempat pendidikan nonformal untuk tidak mengajukan proses akreditasi. Terlebih, soal pendanaan karena sudah difasilitasi oleh pemerintah. “Kan hanya ditugaskan untuk mengumpulkan berkas saja, kenapa harus malas untuk mengurus akreditasi,” cetusnya. 
Sementara itu, Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Dra Murniah MSi mengatakan, dari total 2.500 PAUD di Sumsel hanya 75 PAUD yang terakreditasi, sedangkan 718 LKP di Sumsel ada 41 yang sudah terakreditasi. “Kami akan terus memacu PNF di Sumsel untuk segera mengurus persoalan akreditasi dan meminta pemerintah setempat memfasilitasi,” jelasnya. 
Murniah menambahkan, masa berlaku status akreditasi setiap program atau satuan PNF adalah lima tahun dan setelah itu dapat mengajukan permohonan kembali untuk diakreditasi. Permohonan re-akreditasi diajukan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya masa berlaku status akreditasi,” jelasnya. 
Program atau satuan PNF yang hingga tiga bulan sejak berakhirnya masa status akreditasi belum mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali, maka status akreditasinya dinyatakan berakhir. Akreditasi PNF di Sumsel masih sangat minim dan ini tidak boleh dibiarkan berlarut, target 2016 mendatang PNF harus sudah minimal 80 persen terakreditasi. “Intinya harus ada kemauan dari satuan atau tempat pendidikan nonformal serta support dari Dinas Pendidikan setempat,” pungkasnya. (but/ce2)