PALEMBANG – Selain menyalurkan dana bantuan siswa miskin (BSM) kepada sejumlah siswa SD di Kota Palembang, Kantor Pos Jl Merdeka juga menyalurkan dana program keluarga harapan (PKH). Pelaksanaanya sejak 5 April lalu. Namun, penerima PKH ini membludak mendatangi kantor pos tersebut, kemarin. 

Tampak sejumlah aparat kepolisian ikut berjaga, supaya pelaksanaan berjalan tertib. Dua loket terlihat melayani pelaksanaan penyaluran tersebut. Pintu bagian kanan dibuka untuk pelaksanaan kemarin yang biasa ditutup untuk papan pngumuman lowongan pekerjaan. ”Sudah dari pukul 08.00 WIB tadi antri mas,” kata seorang warga penerima PKH.

Herty Muchtar, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang melalui Bambang Kusnadi Kabid Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) mengatakan, jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) di Metropolis tahun ini dikurangi. Jika tahun lalu sebanyak 14.377 rumah tangga sasaran miskin (RTSM), tahun ini hanya 14.159 RTSM atau berkuang 218 RTSM.

Ke-218 RTSM tersebut dicoret karena tak lagi memenuhi kriteria kelayakan penerima PKH 2012. Dengan pengurangan jumlah RTSM tersebut, maka penyaluran jumlah dananya secara otomatis berkurang. Jika dalam penyaluran tahap 4 2011 lalu mencapai Rp5.069.550.000, maka tahun ini hanya Rp4.557.100.000 atau berkurang sekitar Rp512 juta.

”Dikurangi karena tak lagi memenuhi kriteria PKH. Misalnya, anaknya sudah lulus SMP, ibu peserta PKH yang hamil sudah melahirkan sehingga secara otomatis nilai penerimaannya beda, ada yang meninggal, pindah rumah dan kena sanksi karena verifikasi yang dilakukan tim pendamping PKH,” ujarnya.

Namun, pihaknya belum memiliki data berapa jumlah RTSM yang dikenai sanksi karena tak sesuai komitmen untuk meningkatkan pendidikan anaknya,” jelasnya.  Ia memisalkan, penerima PKH ini harus meningkatkan pendidikan anaknya. Setidaknya, dalam sebulan absensi di kelas tempatnya sekolah harus 85 persen atau 4 hari.

”Kalau lebih dari 4 hari tidak masuk dengan alasan yang tak jelas maka tim pendamping PKH yang turun ke lapangan langsung mencoret, karena sudah masuk kategori malas,” ungkapnya. Namun, dalam pelaksanaannya tim tidak serta merta mengusulkan penghentian dana PKH tersebut.

Namun, sanksi yang dikenakn pada tahap awal hanay pemotongan dalam pembagian dana PKH tahap berikutnya sebesar Rp50 ribu yang dibagikan per triwulan. ”Kalau masih mengulang kesalahan yang sama, maka dana PKH tahap berikutnya dipotng lagi Rp50 ribu. Nah, sanksi apabila masih mengulangi ketiga kalinya, langsung diputus pemberian danaPKH ini,” jelasnya.

Namun, masih diberi kesempatana kepada RTSM tersebut apabila bisa memperbaiki kesalahan sesuai syarat yang ditentukan. ”Kalau anaknya yang sekolah bisa sekolah dan masuksesuai syarat yang ditentukan, maka dengan melampirkan surat keterangan dari sekolah tentang kehadirannya kepada koordinator PKH di kecamatan masing-masing, bisa mendapatkan kembali,” jelasnya lagi.

Penerima dana PKH ini, mendapatkan nilai yang bervariasi. Minimal, sebesar Rp600 ribu dan maksimal Rp2,2 juta per triwulan. Nilai ini, tergantung dari kriteria RTSM yang memenuhi syarat. ”Beda-beda memang, kalau yang dapat Rp2,2 juta memang memenuhi kriteria keseluruhan,” katanya.

Dalam penyaluran dana tersebut, jumlah RTSM terbanyak di Kecamatan Seberang Ulu (SU) I dengan jumlah 2.868 RSTM dengan nilai anggaran Rp958 juta. Kemudian Kecamatan Gandus dengan jumlah penerima 2.069 RTSM (Rp694 juta), Kertapati 1.810 (Rp499 juta), SU II sebanyak 1.156 (Rp351 juta), Ilir Barat (IB) II 1.118 (Rp350 juta), Ilir Timur (IT) I sebanyak 861 (Rp274 juta), IT II sebanyak 654 (Rp214 juta) dan Kemuning 575 (Rp168 juta).

Kemudian Kecamatan Plaju 479 RTSM (Rp174 juta), Bukit Kecil 380 (Rp127 juta), AAL 366 (Rp120 juta), Kalidoni 359 (Rp120 juta), Sukarami 303 (Rp107 juta) dan Sematang Borang 297 RTSM (Rp102 juta).(rei)