Sel09232014

Last update01:53:51 AM

Back Anda disini: Home

Artikel

4 Agustus Solar Subsidi Dibatasi

JAKARTA – Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi benar-benar direalisasikan. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

(BPH Migas) telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang membatasi waktu penyaluran BBM bersubsidi jenis solar.
     Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Andy Noorsaman Sommeng, mengatakan, pengendalian itu dilakukan agar kuota BBM subsidi dalam APBN-P 2014 tercukupi. “Kami sudah keluarkan surat edarannya. Awal Agustus sudah bisa diterapkan,” kata Andy di Jakarta, kemarin.
    Diketahui,  surat edaran Kepala BPH Migas No 937/07/KaBPH/2014, tanggal 24 Juli 2014 itu mengatur sejumlah kebijakan. Pertama, mulai 1 Agustus melarang penjualan BBM bersubsidi jenis Solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) wilayah Jakarta Pusat.
    Kemudian terhitung 4 Agustus 2014, penjualan solar bersubsidi hanya bisa dilakukan pukul 06.00 sampai pukul 18.00. Penjualan di luar jam operasional tersebut tetap dilayani, namun BPH Migas tidak menghitungnya sebagai BBM bersubsidi.
    “Untuk 4 Agustus, pembatasan jam operasional untuk Solar hanya di wilayah tertentu yang rawan penyalahgunaan seperti di Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Bali,” kata Andy.
    Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim sebagaimana dikutip dalam laman BPH Migas Rabu (30/7) menegaskan, ada bentuk pengendalian lain  yang perlu dilakukan untuk menghindari jebolnya kuota minyak solar dan premium pada akhir 2014. “Pengendalian merupakan respons dari penetapan kuota BBM bersubsidi di APBNP 2014 yang turun dari 48 juta kiloliter (KL) menjadi 46 juta KL,” jelasnya.
     Dia lantas menguraikan sejumlah bentuk pengendalian BBM bersubsidi lainnya. Per 1 Agustus, pihaknya menghapus layanan pendistribusian solar di wilayah Jakarta Pusat. Selanjutnya, pada 6 Agustus, BPH Migas yang berkoordinasi dengan pemda (SKPD) akan menekan pendistribusian solar hingga 20 persen. Sejalan dengan itu, pada 6 Agustus, layanan penjualan premium alias bensin di sepanjang jalur tol juga dihilangkan.
    Menurut dia, surat edaran BPH Migas tersebut sudah disampaikan kepada badan usaha (SPBU) dan instansi terkait. Surat edaran itu telah melalui pembahasan intensif dengan tiga kementerian dan pihak terkait. Yakni, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Pertamina.
    Saat dikonfirmasi, Ibrahim menjelaskan bahwa BPH Migas belum membatasi penggunaan premium. “Masih tetap seperti biasa,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, APBNP 2014 sudah menggembok volume BBM bersubsidi tidak boleh lebih dari kuota. Karena itu, dalam rangka pengendalian, BPH Migas juga telah merevisi kuota kabupaten/kota. “Untuk wilayah yang sudah banyak BBM nonsubsidi, volumenya ditekan daripada kuota sebelumnya,” tutur Ibrahim.
    Sebelumnya, Direktur Pemasaran Niaga Pertamina Hanung Budaya menyatakan bahwa Jakarta Pusat dijadikan lokasi untuk uji coba peniadaan BBM bersubsidi mengatakan, Pertamina perlu menunggu surat dari BPH Migas untuk melaksanakan program tersebut. “Jakarta Pusat ini untuk latihan. Kami tidak jual solar bersubsidi, tapi menunggu surat BPH Migas,” paparnya.
    Menurut Hanung, peniadaan solar bersubsidi di Jakarta Pusat tersebut merupakan efek dari pengurangan kuota BBM bersubsidi di dalam APBN Perubahan 2014 yang mencapai 46 juta KL dari sebelumnya 48 juta KL. Dengan demikian, jatah solar untuk Pertamina dipangkas 20 persen.
    “Dengan turunnya kuota solar BBM PSO, Pertamina memotong PSO 20 persen per hari. Kalau itu tidak dilakukan, nanti tidak cukup, termasuk nelayan. Kan ada jatah yang dipotong. Kami akan gantikan nonsubsidi,” tandasnya. (ias/bil/c14/agm/ce1)