Back Anda disini: Home

Artikel

MK Tolak Permohonan 29 Calon Anggota DPD

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin (25/6), menjadi "ladang pembantaian" bagi calon anggota

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengajukan gugatan Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPD pada 9 April lalu. Pasalnya, MK memutuskan untuk menolak hampir seluruh permohonan yang diajukan oleh 34 calon anggota DPD dari 19 provinsi. Dari jumlah tersebut, 29 calon anggota DPD permohonannya dikandaskan oleh MK.
Hal tersebut seperti yang dialami oleh calon anggota DPD Poppy Darsono, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng). "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva, saat membacakan sidang putusan PHPU DPD di ruang sidang MK, kemarin.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa Poppy tidak dapat menghadirkan bukti-bukti di persidangan yang memperkuat dalil-dalilnya bahwa telah terjadi kecurangan di dapilnya yang disebutkan dalam berkas permohonannya. Selain itu, Poppy seharusnya mengajukan keberatan saat perhitungan suara dan mengajukan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat untuk ditindaklanjuti.
"Terhadap dalil pemohon, Mahkamah menganggap dalil pemohon berupa dugaan semata. Fakta persidangan pemohon tidak mengajukan saksi di kabupaten yang dipermasalahkan. Bawaslu tidak pernah menerima keberatan pemohon. Dalil pemohon menurut Mahkamah tidak berdasar menurut hukum," ujar anggota majelis hakim Muhammad Alim.
Sebelumnya, ketika mendaftarkan gugatan ke MK, pengusaha sekaligus desainer tersebut mengungkapkan bahwa pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 kemarin bukanlah cuma sekadar kecurangan, tetapi lebih tampak layaknya kejahatan. Dia menduga adanya kecurangan tersebut terjadi pada form C-1 ke D-1 sehingga calon anggota DPR nomor urut 21 tersebut mengaku kehilangan suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).
Kuasa hukum Poppy, Hermawan, menambahkan, setidaknya ada beberapa poin yang menjadi keberatan Poppy. Antara lain hilangnya suara, adanya suara yang dibayar, dan pelibatan camat dan kepala desa (kades) yang diduga mengintervensi melalui program sosialisasi selama proses pemilihan. "Berlaku untuk semua calon anggota DPD yang hari ini semuanya ditolak," kata Hermawan usai mendengarkan putusan di MK.
"Selain menolak permohonan, dalam sejumlah putusannya kemarin, MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemilihan ulang di Kota Tual, Maluku. Perintah tersebut merupakan keputusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan yang dimohonkan oleh La Ode Salimin, calon anggota DPD Provinsi Maluku.
"Memerintahkan kepada KPU Kota Tual untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk calon anggota DPD di seluruh TPS Kota Tual berdasarkan C-1 Pleno selambat-lambatnya 10 hari setelah diucapkannya putusan ini dalam sidang terbuka untuk umum," kata Hamdan.
Dalam salah satu pertimbangannya, MK membenarkan adanya bukti coretan dan perubahan suara di Model DB-1 atas nama pemohon. Coretan dan perubahan suara pemohon tersebut ditemukan terdapat pada kolom Rincian Perolehan Suara di sejumlah kecamatan, di antaranya Kecamatan Pulau Dullah Utara, Pulau Dullah Selatan, Tayandotam, dan Pulau-Pulau Kur.
Selain membacakan putusan terhadap permohonan calon anggota DPD, kemarin MK juga membacakan putusan perkara yang dimohonkan oleh partai politik (parpol) dari sembilan provinsi. Provinsi-provinsi tersebut yakni Provinsi DKI Jakarta, Riau, Kepri, Banten, Babel, Bali, Kalteng, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). (dod/ce6)