PANGERAN RATU - Keberadaan bangunan liar, yang ada di sepanjang Jl Pangeran Ratu atau di atas lahan milik pemerintah provinsi, sudah sangat memprihatinkan. Setiap tahun, jumlah bangunan liar yang ada di kawasan tersebut terus bertambah.
“Sangat sulit untuk menertibkan bangunan liar tersebut. Terlebih lagi, mereka ini jumlahnya setiap tahun terus bertambah,” kata Lurah 8 Ulu, Sahlan Syamsu, saat ditemui di kantor Kecamatan Seberang Ulu I, kemarin.
Bahkan dikatakan Sahlan, kebanyakan bangunan yang berdiri di sepanjang Jl Pangeran Ratu, terutama di samping Kantor Imigrasi Klas IA Palembang berada di atas lahan provinsi dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). “Kami sudah sering mengimbau dan meminta warga untuk tidak lagi membangun di lahan tersebut, namun tidak dihiraukan oleh pemilik bangunan,” ulasnya.
Apalagi, sebagian masyarakat yang ada di kawasan tersebut telah bermukim sudah cukup lama. Sementara untuk melakukan penertiban, pihak kelurahan tidak memiliki hak karena lahan yang digunakan merupakan lahan Pemprov Sumsel. “Paling yang bisa kami lakukan, yakni dengan cara pendekatan, diharapkan jumlahnya tidak terus bertambah,” terangnya.
Namun demikian, dirinya juga mengharapkan peran serta dari pemerintah provinsi untuk mengamankan aset miliknya, salah satunya dengan mendirikan posko atau patroli rutin anggota Sat Pol-PP Provinsi. “Jumlah petugas kami sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penertiban. Yang jelas, kami terus upayakan agar tidak ada lagi masyarakat yang membangun di atas lahan milik pemerintah atau lahan yang bukan miliknya,” tegasnya.
Sekcam Seberang Ulu I, Novran Hansya menyatakan, pihaknya telah berulangkali mengingatkan masyarakat untuk tidak lagi membangun di atas lahan milik Pemprov Sumsel. Selain bukan miliknya, bangunan yang ada juga tidak memiliki izin. “Kalaupun ada ataupun mengajukan izin, tentu tidak akan disetujui. Sebab, lahan yang ada tersebut milik orang lain dalam hal ini Pemprov Sumsel,” bebernya.
Untuk itu, salah satu upaya yang paling memungkinkan yaitu dengan cara sosialisasi dan imbauan ke masyarakat. Paling tidak, masyarakat mendapatkan pemahaman yang sebenarnya terkait lahan dan bangunan tanpa harus melakukan penertiban. “Sewaktu-waktu dibutuhkan untuk penertiban, kita siap mem-back up. Namun pelaksana utama harus dari instansi terkait, dalam hal ini Sat Pol-PP Pemprov Sumsel sebagai yang berwenang,” pungkasnya. (afi/ce4)