PALEMBANG – Upaya pencegahan tindak korupsi di Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, kemarin (24/7) menyambangi kantor Pemprov. Mereka mengajak kerja sama, khusus tiga bidang kajian.
Apa saja? Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK RI Bambang Saptono Sunu menyebutkan, sesuai pasal 6 Undang-Undang Tahun 2002, di antaranya penyelenggaraan daerah, barang dan jasa. Lalu, terakhir  layanan publik.
“Sejauh ini, kita akan monitoring di daerah mengenai pelaksanaan anggaran serta keuangan setiap daerah. Untuk  Sumsel kebetulan letaknya di Palembang dan ini serentak di seluruh Indonesia,” ujar Bambang di Ruang Rapat Bina Praja, Pemprov Sumsel, kemarin (22/7).
Ditanya alasan mengapa memilih Sumsel sebagai sampel pengawasan kasus penyelewengan anggaran dana di daerah, ia mengaku, tidak hanya di Sumsel khususnya Palembang tapi seluruh Indonesia. Sistem kerja dilakukan dengan cara pengamatan terlebih dahulu. “Pada 2013, dapat dipastikan, evaluasi yang mengarah pada penyimpangan atau penyelewengan sudah bisa masuk indikasi,” tegasnya.
Sejauh ini, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, dari hal inilah kemungkinan besar minimal akhir tahun sudah dapat diketahui hasilnya. “Semua diamati. Namun, tahap awal tiga bidang tersebut lebih difokuskan.”
Sementara, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, kedatangan Sekjen KPK RI bersama deputi BPKP  di Sumsel bisa memberikan masukan terhadap pelayanan publik. “Bagus, sebagai konsultan gratis tentunya buat Sumsel,” ujar Alex, kemarin.
Ditanya apakah ada indikasi korupsi yang tercium oleh KPK Pusat, Alex langsung menepisnya. “Jangan selalu dianggap negatif jika KPK datang ke Sumsel. Berpikir posif, ini langkah awal yang bagus terhadap Sumsel,” tandasnya. (nni/ce3)