Back Anda disini: Home

Artikel

Anggota DPRD Tak Bisa Gugat Keputusan Pemerintah

JAKARTA - Terkait Putusan NO terhadap gugatan Anggota DPRD Kota Palembang, Narutama Tafiv, Kuasa Hukum Pihak Tergugat Intervensi Romi Herton, Ace Kurnia menjelaskan alasan tidak dapat diterimanya putusan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur pada Rabu (26/2) lalu.  
    Menurutnya, Anggota DPRD ataupun secara kelembagaannya tidak dapat menggugat produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (baca: Pemerintah). "Anggota DPRD itu kan berjalan pada ranah politik. Artinya yang bisa dipermasalahkannya ialah produk politik. Sebaiknya juga diselesaikan secara politik," jelasnya kemarin (28/2) kepada koran ini di kawasan Pancoran, Jakarta.

    Bahkan, sepengetahuannya perkara anggota DPRD menggugat keputusan pemerintah baru sekali ini terjadi di PTUN Jakarta. Padahal, Majelis Hakim yang mengadili perkara itu pada tahap awalnya sudah menyarankan untuk mencabut gugatan tersebut atau digabungkan dengan gugatan Sarimuda karena objek perkaranya sama. "Namun pihak Penggugat kala itu bersikukuh ingin maju dan sidang terpisah dengan perkara 159 (Sarimuda)," jelas Ace. 
    Sebenarnya, kata Ace, dalil para penggugat yang mempermasalahkan usulan DPRD terhadap Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih bukanlah masalah besar. Masih katanya, menurut Penggugat, karena usulan tersebut tidak melalui rapat paripurna maka SK Mendagri tentang Pengangkatan dan Pengesahan Walikota dan Wakil Walikota Palembang cacat hukum.  "Namun secara hukum, usulan itu tidaklah syarat mutlak dan wajib. Karena tanpa itu (usulan DPRD), gubernur bisa mengambil alih Ketetapan dari KPU Palembang," jelasnya.
    Hal lainnya, kata Ace, karena itu merupakan ranah politik, apakah juga pernah masalah itu diselesaikan di internal DPRD karena masalah itu masih dalam ranah politik. "Pertanyaannya, apakah pernah diselesaikan secara internal (DPRD). Mengingat itu masih dalam wilayah DPRD," jelasnya. 
    Terkait upaya banding yang akan diajukan para Penggugat, menurut Ace hal itu merupakan hak mereka. Pihaknya saat ini menunggu langkah para Penggugat. "Pada dasarnya kami hanya menunggu saja. Tetapi yang jelas, secara hukum untuk perkara Narutama Tafiv ini bisa saja Pengadilan Tinggi TUN memutus amar putusan yang sama dengan PTUN," katanya. Pihaknya sendiri kata Ace, tetap pada pendiriannya bahwa tidak ada yang cacat hukum dalam pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Palembang. 
    Sebelumnya, PTUN Jakarta Timur menjatuhkan putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) terhadap gugatan anggota DPRD Kota Palembang, Narutama Tafiv dkk. Majelis Hakim  yang diketuai Amir Fauzi dengan hakim anggota Nur Akti dan Andry Asani menjelaskan putusan tersebut tidak dapat menerima gugatan para Penggugat yang didaftarkan pada Septembre Tahun 2013 lalu.             
     Dalam  amar putusannya terhadap perkara No. 160/G/2013/PTUN-JKT kapasitas para penggugat  masih diragukan apakah berhak mengajukan  gugatan atau tidak.
              Kuasa Hukum Penggugat, Marihot Siahaan mengatakan gugatan itu diajukan karena para anggota DPRD tersebut merasa dilanggar hak-haknya dalam konstitusi. “Dalam artian para penggugat ini menilai usulan yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Palembang pada saat itu Harnojoyo tanpa melalui mekanisme tata tertib mengenai pengusulan pengangkatan dan pengesahan Walikota Palembang terpilih,” jelasnya. Padahal dalam aturannya anggota DPRD harus dilibatkan dalam pengusulan tersebut.
    Oleh karena itu ia menegaskan bahwa pengusulan Walikota Palembang dan Wakil Walikota Palembang terpilih cacat hukum. Berikut dengan usulan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumsel kepada Menteri Dalam Negeri. “Karena kan usulan itu awalnya diajukan oleh DPRD Palembang kepada Gubernur Sumsel. Nah, Gubernur baru mengusulkannya ke Mendagri,” lanjut Marihot.(ran)