Back Anda disini: Home

Artikel

Rampungkan Penyidikan

PALEMBANG - Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit dump truck sampah di Dinas Kebersihan Kota (DKK) Palembang telah rampung. Bahkan, berkas enam tersangka telah diserahkan penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Palembang kepada jaksa penuntut umum (JPU).
“Kami sudah teruskan ke JPU dan tentu akan terus digiring untuk disidangkan,” kata Kasat Reskrim Polresta Palembang, Kompol Djoko Julianto SIk MH. Ia mengungkapkan, berkas perkara kasus ini sudah dua kali dilimpahkan dan dua kali pula dinyatakan belum lengkap (P-19) oleh JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang.
Saat itu, JPU menilai berkas itu belum lengkap. Salah satunya karena baru dua nama tersangka yang disetor dalam berkas, yakni SW selaku ketua panitia lelang dan SN sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).
“Sekarang telah rampung dengan tambahan empat tersangka lagi,” imbuh Djoko. Ia menyatakan, meski terpisah namun berkas perkara yang diajukan ke JPU merupakan satu kesatuan. SW dan SN yang telah ditetapkan lebih dahulu sebagai tersangka akan beriringan berkasnya dengan berkas perkara empat tersangka baru, yakni EK, NS, AY, dan Ev.
Djoko yakin kali ini berkas perkara yang disampaikan akan mulus melaju ke meja hijau. “Kami harus yakin karena penyidik telah bekerja maksimal dalam menyidik kasus ini. Untuk selanjutnya, kami menunggu koordinasi dari JPU. Jika masih kurang lengkap, akan kami lengkapi. Tapi kalau sudah rampung, mudah-mudahan bisa cepat disidangkan,” imbuhnya.
Katanya, sembari menunggu perkembangan status berkas kasus ini di JPU, pihaknya memang belum menahan keenam tersangka. Penyidik Polresta Palembang tidak mau terbentur dengan masa penahanan selama proses penyidikan.
Namun keberadaan para tersangka terus dipantau. Djoko memastikan keenamnya masih berada di Palembang dan tidak ke mana-mana. Apalagi sebagian besar statusnya masih PNS aktif. “Setelah nanti berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P-21), barulah kami akan tahan mereka,” bebernya.
Kepala Kejari (Kajari) Palembang, Nanang Sigit Yulianto SH melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus), Sanusi SH yang dikonfirmasi melalui ponsel genggamnya membenarkan dua kali berkas kasus dugaan korupsi di DKK Palembang ini dua kali dikembalikan ke penyidik karena belum lengkap.
“Sudah dua dikembalikan karena petunjuk untuk kelengkapan berkas masih belum dipenuhi penyidik polisi. Salah satu yang perlu dilengkapi adalah hasil audit dari BPKP untuk menentukan kerugian negara. Ini sangat penting untuk kelengkapan berkas,” kata Sanusi.
Kejari tidak masalah dengan berapa kali berkas perkara dalam kasus ini harus bolak-balik. “Ini penting untuk kesempurnaan berkas sebelum masuk ke persidangan,” bebernya. Katanya, bila berkas sudah dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan, besar kemungkinan akan dinyatakan lengkap. “Kami optimis berkasnya yang kurang tadi sudah dilengkapi sehingga bisa dinyatakan P-21,” cetusnya.
Sanusi berharap secepatnya berkas perkara kasus ini diserahkan kembali ke JPU untuk dinyatakan lengkap. “Kalau bisa lebih cepat. Tapi kalau ternyata nanti kurang, ya harus dilengkapi lagi. Tidak ada batasan berapa kali bolak-balik berkasnya,” pungkasnya. (aja/afi/ce1)