Jum11282014

Last update10:55:31 AM

Back Anda disini: Home

Artikel

Menyedihkan PNS Berpoligami Bayar 1 Juta

JAKARTA-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Linda Amalia Sari merasa perihatin terhadap kebijakan pemerintah daerah di Lombok yang memperbolehkan pegawai negeri sipil (PNS) berpoligami. Bahkan, lebih menyedihkan hanya dengan adanya syarat Rp 1 juta.

“Ini menyedihkan sekali. Memangnya tidak ada cara lain mencari tambahan untuk APBD? Saya tidak mempermasalahkan syarat Rp 1 juta atau ratusan juta sekali pun,” ucap Linda saat konferensi pers ‘Lima Tahun Capaian Meteri PP-PA Linda Gumelar’ di Gedung Menara Merdeka, Jakarta, Rabu (15/10).

Menurut dia, ada dua hal yang dapat disimpulkan dari kebijakan itu. Pertama, upaya menyederhanakan pembangunan rumah tangga yang kemudian dianggap senilai Rp 1 juta. Kedua, kebijakan tersebut menandakan pembangungan yang berjalan mundur. “Lalu dengan mudah mencampurkan uang tersebut di kas daerah. Ini pembodohan,” ungkap Isteri Jenderal (Purn) Agum Gumelar itu.

Disisi lain, Linda juga menyoroti kasus kekerasan di SD Trisula Perwari Bukittinggi. Ia mengaku telah menurunkan tim untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di SD tersebut agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswi berusia 12 tahun yang menjadi korban kekerasan. “Saya turut prihatin. Saya telah berkoordinasi dengan kantor perlindungan perempuan dan anak setempat,” jelas dia.

Linda menilai isu tentang anak kian luar biasa. Salah satunya tentang video kekerasan anak yang beredar belakangan ini. “Saya minta video kekerasan anak disetop. Prosesnya biarkan tetap berjalan,” terangnya.

Dirinya juga menyebut, bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak tidak dapat diantisipasi di daerah Sumatera Barat, karena struktur kelembagaan tidak spesifik ada nomenklatur perlindungan anak. “Kalau seperti itu, bagaimana bisa menunjang perlindungan anak? Anggarannya seperti apa? Apa programnya?” tanya Linda. 

Linda juga sudah berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk memberikan sanksi kepada guru yang bersangkutan. “Sebab, kekerasan terjadi saat guru pendidikan agama tengah mengajar di musolah setempat,” tegas Linda.

Linda menambahkan, kasus kekerasan harus menjadi perhatian semua pihak, tak hanya guru dan wali murid. Anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan juga merupakan korban sehingga mereka harus mendapat perlakuan yang adil dan setara. “Saya meminta proses peradilan terhadap anak tersebut menggunakan sistem peradilan anak. Mereka harus dilindungi dan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan usianya,” ujarnya. 

Untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sambung dia, Kementerian PP-PA tengah membuat peraturan menteri tentang sekolah ramah anak. “Dengan demikian, diharapkan tak ada lagi kekerasan dan model pengajaran yang lekat dengan kekerasan,” imbuh Linda. (fdi)