Back Anda disini: Home

Artikel

Sarankan KPK Susun Kriteria Calon Menteri untuk Jokowi

JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar membuat kriteria tentang calon menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) nanti. Menurut Boyamin, KPK cukup membuat daftar nama yang kemudian digolongkan ke dalam kriteria sangat baik, baik dan tidak baik.

"Apabila terdapat nama-nama yang pernah diperiksa KPK dan masih menimbulkan persoalan antara diperas dan suap maka mestinya KPK memasukkan dalam kolom 'tidak baik’. Dengan demikian Jokowi tidak akan menunjuk orang itu menjadi menteri," kata Boyamin dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (17/10).

Boyamin pun menyebut sejumlah nama yang dianggap tidak layak untuk direkomendasikan. Misalnya Karen Agustiawan yang santer dikabarkan bakal menjadi menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM).

"Semestinya tidak direkomendasikan karena terkait dengan persoalan kasus SKK Migas, di mana terungkap adanya pemerasan oleh pihak lain. Bagi kami terdapat perbedaan tipis antara pemerasan dan suap," kata Boyamin.

Secara khusus Boyamin menyoroti Karen. Sebab, dengan kapasitas Karen sebagai Dirut Pertamina dan berpengalaman melawan DPR mestinya tidak mungkin bisa diperas.

Nama lain yang disinggung Boyamin adalah mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mantan Menakertrans Muhaimin Iskandar dan mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faisal.  "Karena sewaktu jabat menteri, kementeriannya terkena perkara korupsi," tandas Boyamin.

Ada pula nama lain yang menurut Boyamin tak semestinya dibiarkan lolos menjadi menteri. Yakni politisi Partai Persatuan Pembangunan, M Romahurmuziy. "Karena disebut dalam kasus korupsi benih Kementan yang ditangani kejaksaan," katanya seraya menambahkan bahwa KPK pasti juga punya data soal nama-nama lainnya.(boy/jpnn)