Back Anda disini: Home

Artikel

Serahkan Nama Calon Menteri ke KPK

JAKARTA - Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo sudah menyerahkan sejumlah nama yang akan mengisi kursi menteri pada jajaran kabinet baru.

Ketua Tim Transisi, Rini Soemarno mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta sekitar pukul 15.00 WIB. Kedatangannya bersama Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto.

Alasan kedatangan itu menurut Rini untuk meminta rekomendasi dari KPK agar dipastikan nama-nama yang akan mengisi kabinet yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla bebas dari orang-orang yang terindikasi korupsi. Kehadiran keduanya diterima oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo.

"Ini (rekomendasi) untuk membentuk pemerintahan yang bersih, yang bebas dari berbagai macam persoalan-persoalan korupsi," kata Hasto usai menyerahkan nama-nama tersebut.

Namun sementara ini nama-nama tersebut belum dibeberkannya dengan alasan masih bersifat rahasia.  Ia hanya berujar, para calon menteri itu merupakan hasil
penyaringan oleh Jokowi-Kalla. "Sudah disampaikan, tapi kami enggak tahu apa isinya. Berapa banyak jumlahnya juga kami tidak tahu," tutupnya.

Tim Transisi sebelumnya pernah mendatangi KPK pada 26 September 2014. Pada saat itu mereka membicarakan soal pencegahan korupsi. Namun kala itu mereka tidak membicarakan mengenai nama menteri.

Soal nama menteri, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengaku memang telah menunggu penyerahannya. Menurutnya, KPK secepatnya bisa menelaah nama-nama calon menteri itu setelah diserahkan.

Sementara, Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, nama-nama calon menteri itu baru akan mereka buka dan bicarakan setelah bertemu dengan Jokowi.

"Jadi setidaknya nama-nama ini tidak boleh mendahului sebelum dilakukan verifikasi lebih akurat lagi, artinya apa? Artinya kami hanya memberitahu kepastian tentang track record (rekam jejak) orang ini, calon-calon menteri ini kepada yang bersangkutan yaitu Presiden kita Jokowi," tuturnya.

Abraham pun menjamin, hasil penelaahan nanti tidak akan bocor ke pihak lain selain Jokowi dan Wakilnya, Jusuf Kalla. "Kami hanya ingin memberitahu tentang track record calon menteri itu kepada Jokowi," tuntasnya. (ran)