Rab07012015

Last update01:25:25 PM

Back Anda disini: Home

Artikel

Bebani APBD, Rp5 M Kurang

Dana aspirasi masih jadi pro dan kontra. Antara perlu dan tidak perlu. Pasalnya jika dianggarkan, dana aspirasi justru hanya membebani 
APBN-APBD, padahal sudah ada SKPD yang menghandel seluruh pengerjaan proyek infrastruktur atau aspirasi masyarakat. 
 
---------------------------------------------
 
USULAN Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi oleh DPR yang nilainya mencapai Rp20 miliar per anggota dewan atau total 11 triliun dinilai hanya membebani APBN. Wajar jika pemerintah masih menimbang-nimbang keperluaan dana aspirasi. 
Apalagi kondisi ekonomi sulit saat ini membuat pemerintah harus efektif dan efisien mengelola dan memanfaatkan anggaran. Di satu sisi pemerintah juga punya program ke masyarakat. Dikhawatirkan justru pelaksanaan program belanja legislatif dengan pemerintah pun tumpang tindih atau dana aspirasi itu bisa saja diselewengkan. 
Banyak anggota dewan mengaku dana aspirasi perlu untuk meng-cover aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapilnya, red). Untuk itu patut dianggarkan di APBD karena dianggap hal positif dan penting. Zainuddin, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel menjelaskan, dulu namanya dana reses, sekarang dana aspirasi.
"Dana ini untuk pembangunan infrastruktur di masing-masing  dapil," ujar dia kepada koran ini, kemarin. Untuk meminimalkan risiko penyelewengan, maka dana tersebut harus dikelola oleh SKPD misal PU untuk pembangunan jalan. Tapi bedanya, kata dia, berdasarkan usulan  program anggota dewan sendiri. Jadi setiap anggota dewan harus mengusulkan terlebih dahulu pembangunan apa yang akan dilakukan.
Menurut dia, pada periode anggota DPRD sebelumnya (2009-2014), dana aspirasi dianggarkan Rp5 miliar per anggota per tahun. Anggaran ini dinilai belum cukup jika digunakan untuk perbaikan infrastruktur di dapil. "Seharusnya dana aspirasi disesuaikan dengan keadaan wilayah masing-masing. Perbaikan infrastruktur setiap daerah kan berbeda tergantung letak geografisnya," jelas politisi dari Partai Demokrat ini. 
Dijelaskan ketua DPC Partai Demokrat OKUS ini, sebelumnya anggota dewan bisa menentukan program apa yang dibuat dengan dana aspirasi. Misalnya untuk pembangunan masjid, jalan, bantuan sosial atau lainnya. "Tapi sekarang (mulai 2016) tidak bisa lagi, semuanya untuk infrastruktur diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pengelolaannya," kata dia. Dengan begitu pembangunan infrastruktur bisa dimonitor eksekutif sehingga pemanfaatan dana aspirasi tepat  sasaran. 
Anwar Hasan, anggota DPRD Sumsel Dapil IX Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengatakan, pada reses beberapa waktu lalu, pihaknya menyerap asiprasi masyarakat Kabupaten Muba. “Banyak yang disampaikan masyarakat di antaranya meminta perbaikan infrastruktur jalan penghubung, " kata wakil ketua DPD II Partai Golkar Muba ini.
Karena itu, supaya anggota dewan bisa merealisasikan aspirasi masyarakat maka dana itu perlu dan menjadi hak anggota dewan. "Untuk tahun depan kami belum tahu pasti nilainya berapa. Periode sebelumnya Rp5 miliar bersumber dari APBD," cetus anggota Komisi 1 DPRD Sumsel ini.
Dia juga mengakui, dana aspirasi tidak langsung diterima anggota dewan melainkan diserahkan ke pemerintah provinsi untuk mengelolanya. Anggota dewan hanya mengusulkan program perbaikan. Jadi antara ekskutif dan legislatif harus saling bersinergi.
"Kami sudah lakukan upaya perbaikan jalan yang dikeluhkan warga. Salah satunya jalan penghubung Desa Sindang Marga Muba sampai ke Tebing Bulan Jembatan Musi Sekayu. Panjangnya sekitar 60 km. Anggaran perbaikan jalan itu sudah kita masukkan dalam perencanaan dengan plafon Rp7 miliar," kata politisi Golkar ini.
Subagio Rachmad Sentosa, anggota DPRD Kota Palembang periode 2014-2019 mengatakan, pihaknya tidak mendapat dana aspirasi. “Tapi menurut saya, itu perlu (dana aspirasi, red), karena kami ini perwakilan rakyat yang juga bagian dari Pemda sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2008,” ujar pria yang akrab dipanggil Momok ini.
Pasalnya dia dan anggota dewan lain sering mendapat laporan dari masyarakat tentang perlunya perbaikan jalan. “Tapi karena tidak ada dana, kami tidak bisa mengeksekusinya. Yang bisa pihak eksekutif," imbuhnya. Di sisi lain, hasil temuan di lapangan pihak eksekutif justru jarang turun membantu melihat kondisi riil. “Jadi posisinya, kami ini di legislatif membantu eksekutif untuk membangun daerah dan masyarakatnya. Salah satunya via (melalui) dana aspirasi itu,” jelasnya.
Memang idealnya, ungkapnya, sebagai perwakilan rakyat dilibatkan aktif dalam penyusunan pembangunan di dapil masing-masing saat Musrenbeng. Tapi itu tidak pernah . “Itulah yang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ributkan. Yang ribut-ribut selama ini kan karena kesannya kami membajak di tengah jalan, tidak mengikuti proses dari awal di Musrenbeng itu tadi," tukasnya. 
Sementara, sebelumnya anggota DPRD Palembang periode 2009-2014 justru mendapat dana aspirasi Rp1,1 miliar pada 2013 dan Rp2 miliar pada 2014. Walau memang dana itu tidak diterima langsung oleh setiap anggota dewan. Dana aspirasi itu berada di kas daerah dan peruntukannya tetap harus melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis. “Dana tersebut ada di SKPD terkait. Seperti Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, jadi anggota dewan hanya sebagai memediasikan aspirasi rakyat dari masing-masing dapil," cetusnya. 
Di Muratara, Pemkab Muratara menyepakati usulan dana aspirasi Rp1,5 miliar untuk anggota dewan. Sekda Pemkab Muratara H Alfirmasyah menjelaskan dana tersebut sudah dibahas sebelumnya oleh legislatif maupun eksekutif. Hasilnya sudah disepakati bersama. "Kita Muratara diminta menganggarkan Rp1,5 miliar. Alasannya, daerah kita merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan mesti banyak pembangunan," jawab Alfirmasyah. Dijelaskan, penggunaan dana aspirasi ini juga melalui usulan masyarakat berdasarkan dapil anggota DPRD. "Lalu usulan itu disampaikan ke dinas terkait dan dilaksanakan sesuai permintaan masyarakat," jelas dia. Soal minimnya pengawasan dan rawan korupsi, dia menjawab semua pihak akan mengawasi baik eksekutif maupun legislatif sendiri.     "Semua dana itu untuk pembangunan fisik, tidak ada untuk dana lain. Jadi jika dana itu digunakan harus ada bukti fisiknya, serta layak untuk digunakan," katanya. Pembangunan diperuntukkan untuk akses umum, seperti jalan, sekolah, puskesmas, sarana air bersih, sarana jaringan listrik, dan lainnya.  
Sekretaris Dewan (Sekwan) Muratara Zainal Aripin tak bisa menjawab langsung dan meminta menghubung anggota DPRD Muratara. "Saya tidak berani komentar, takutnya ada kesalahan, silakan langsung ditanyakan kepada DPRD langsung," katanya. 
Sementara baik Ketua DPRD Muratara Efriyansyah maupun wakil Ketua DPRD Muratara I Wayan Kocap hingga saat ini tidak bisa dihubungi. Hasran Akwa Anggota DPRD Muratara membantah adanya dana aspirasi tersebut. Dia menyebut itu dana usulan. "Setahu saya tidak ada dana khusus untuk aspirasi. Tapi kalau menyampaikan usulan masyarakat itu iya," katanya.         
Semua anggota Dari dapil masing masing diwajibkan membawa aspirasi masyarakat. Lalu disampaikan dan dibahas di Dinas terkait. "Disini banyak fasilitas yang kurang. Jadi kita wajib menyampaikanya. Kalau dana khusus kami tidak punya," timpalnya.     Nawawi, Sekwan Kabupaten Mura mengatakan, saat ini tidak ada dana aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPRD Mura. Namun dia tak dapat memprediksi apakah usulan tersebut akan diajukan pada APBD perubahan atau tidak. "Nanti kita lihat saja di pembahasan APBDP," kata dia. Adanya informasi, DPRD Mura telah mengesahkan dana aspirasi Rp1 milyar, Nawawi juga membantahnya. "Belum ada usulan yang masuk pada 2015 ini," tegasnya.        
Menanggapi permasalahan ini, anggota DPRD Mura Ismun Yahya mengatakan adanya dana aspirasi maka kinerja dari anggota dewan.     “Dewan itu wakil rakyat, namun selama ini kinerja anggota dewan seakan-akan tidak ada dalam pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata dia. Menurutnya anggota dewan harus turun ke konstituennya, sehingga aspirasi yang tidak mampu ditampung eksekutif akan diperjuangkan oleh pihak legislatif. Mengenai pengawasan penggunaan dana aspirasi, dia menyatakan ada KPK dan BPK sebagai lembaga mengawasi penggunaan uang negara. “Terlalu berlebihan beranggapan dana akan disimpangkan dewan," ujarnya. (roz/cj13/fad/ce2)