Back Anda disini: Home

Artikel

Sembilan Provinsi Dilanda Bencana Asap

JAKARTA - Bencana asap akibat kebakaran hutan kembali mewabah di wilayah Indonesia. Saat ini tercatat ada sembilan provinsi yang tengah mengalami kebakaran hutan. Lima provinsi berada di wilayah Sumatera, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, dan Sumatera Utara. Lalu, empat provinsi di  Kalimantan.
    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan perhatian khusus. Kemarin (27/2), Presiden SBY menggelar sidang kabinet paripurna dengan tiga agenda pembahasan salah satunya upaya penanggulangan bencana asap.
    “Kita mendengarkan penjelasan dari Menkokesra tentang penanggulangan bencana secara nasional. Saya minta dilaporkan penanggulangan bencana asap yang sudah mulai muncul di Provinsi Riau,” ujar SBY saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, kemarin.
    Usai sidang kabinet paripurna, Menkokesra Agung Laksono menyatakan pihaknya telah melaporkan perkembangan terkini dari penanganan bencana kabut asap. Dia pun menuturkan bahwa Presiden SBY memberikan beberapa instruksi. Di antaranya, Presiden meminta pihak-pihak terkait, meningkatkan upaya penegakan hukum untuk mengatasi kebakaran hutan yang menimbulkan bencana asap di sejumlah daerah di tanah air.
    Sebab menurut Agung, bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan saat ini, 95 persen dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun korporasi. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pun makin buruk, bahkan mencapai 500. “Ini sudah kondisi berbahaya,” katanya.
    Karena itu, lanjut Agung, Presiden SBY memberi arahan bahwa modus operandi utama bukan bukan sekadar sosialisasi tapi penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Diharapkan upaya tersebut bisa menimbulkan efek jera kepada oknum-oknum terkait, terutama pihak korporasi.
    “Bukan rakyat kecil, tapi penanggung jawabnya, pemiliknya terutama, yang mungkin ada juga warga negara lain yang memiliki perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah kita,”urai Agung.
    Politikus Partai Golkar itu memaparkan, terkait upaya penegakan hukum ini, saat ini tercatat sudah ada 41 penindakan oleh pihak Kepolisian. Diantaranya, sudah ada yang diberikan hukuman enam bulan sampai delapan tahun. Selain itu, ada pula yang  diproses secara perdata dengan ganti rugi.
    Menyoal penanggulangan bencana asap, Agung menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Riau dan Kalimantan Barat dan lima provinsi di Sumatera, perlu mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Karena itu, Presiden SBY menyetujui rencana untuk menetapkan pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pengendali dari pusat, dan membantu aparat daerah, dalam hal ini BPBD, TNI dan Polri. Bahkan ditetapkan insiden komandernya, yaitu komandan setempat yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
    Terkait pemadaman kebakaran hutan, Agung menjelaskan, selain pemadaman darat, juga akan dilakukan dilakukan pemadaman udara dengan pesawat terbang Hercules C30 dan Cassa oleh BPPT, BMKG, BNPB, beserta kerja sama dengan TNI AU melalui modifikasi teknologi cuaca dengan menyiram serbuk garam.
    “Modifikasi cuaca ini yang kemarin digunakan di DKI untuk menggeser hujan agar tidak turun di darat akan tetapi ke laut. Sekarang diarahkan ke darat, hingga saat musim kemarau nanti bulan April, Mei, Juni dan puncaknya Agustus,” papar Agung.
    Terpisah, ditemui usai rapat koordinasi dengan Menko Kesra, kepala BNPB Syamsul Maarif mengatakan telah menyiapkan dana untuk menganggulangi bencana asap ini. BPNP menyiapkan dana siap pakai sebesar Rp300 miliar untuk penanganan bencana asap selama tahun 2014. “Pemakaiannya akan disesuaikan dengan kebutuhan, akan ada dana tambahan sebesar Rp500 miliar,” ungkapnya.
    Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono yang turut hadir dalam rakor tersebut menyebutkan, akan segera membentuk brigade pemadaman kebakaran lahan pada bulan Maret nanti. Pihaknya juga akan melakukan pengembangan sistem deteksi dini agar kebakaran yang terjadi tidak meluas hingga sulit ditangani.
    Kendati demikian, ia tetap menekankan adanya sosialisasi dan penanganan melalui jalur hukum bagi mereka yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. “Kita akan bikin surat pernyataan komitmen untuk seluruh perusahaan perkebunan yang ada di Sumatera dan Kaliamantan. Komitmen untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan membakar lahan. Jika ketahuan ada pembakaran lahan, maka sertifikat akan dicabut,” tandasnya.
    Menurutnya, pembakaran lahan memang diperbolehkan namun dalam konteks hanya untuk penanaman kearifan lokal. Selain itu, pembakaran hanya dilakukan untuk lahan cakupan 2 hektare dan pekarangan yang ada di dekat rumah. Sementara untuk keperluan lain seperti perusahaan sawit, cara praktis itu dilarang keras.   
    Seperti diketahui, khusus wilayah Sumatera salah satu sumber kepekatan asap berasal dari daerah Riau. Polda Riau bahkan ikut bergerak dan menangkap sejumlah tersangka pembakar lahan dan hutan. Pemadaman dari udara juga disiapkan.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, jika titik api di Riau tidak terpantau oleh satelit NOAA18. Sebab, kebakaran di Riau terjadi di lahan gambut. Api berada di bawah gambut, dan yang muncul ke permukaan hanya asapnya. Satelit hanya mencatat titik api di Aceh (17), Kaltim (12), Kalbar (10), Sumut, dan Kaltara (4). 
    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, kebakaran tersebut belum sampai berimbas ke negara tetangga. “Kalau saat ini ada asap di Malaysia dan Singapura, itu bukan dari Indonesia,” ujarnya. Sebab, di Malaysia juga terjadi kebakaran lahan dan angin mengarah ke selatan dan barat daya.
    Saat ini, Pemprov Riau menyediakan anggaran Rp10 miliar untuk menanggulangi bencana tersebut. jika kurang, akan dibantu oleh dana siap pakai BNPB. Hasil pantauan menggunakan helikopter menunjukkan jika kebakaran sudah parah dan harus dipadamkan dari udara memakai pesawat berkapasitas besar.
          Sutopo menjelaskan, pemadaman akan dilakukan melalui 3 operasi. Yakni, operasi darat, operasi udara, dan ditambah operasi penegakan hukum serta sosialisasi. Untuk operasi di darat, BNPB telah meminta dukungan TNI-AD sebanyak dua batalyon. Sementara itu, Kemenhut menyiapkan 1.755 personel Manggala Agni dan masyarakat peduli api.
      Operasi di udara dilakukan menggunakan metode water bombing dan modifikasi cuaca atau hujan buatan. Sedikitnya dua pesawat amphibi BE-200, dua helikopter Kamov, dua helikopter Sikorsky, dan empat helikopter Bolco akan dikerahkan untuk keperluan water bombing.
          Sedangkan, untuk modifikasi cuaca akan digunakan dua pesawat Hercules C-130 dan enam pesawat Cassa 212. Semua akan dioperasikan di Sumatera dan Kalimantan sesuai kebutuhan. “Kami telah menyiapkan dana siap pakai Rp300 miliar untuk penanganan bencana asap selama tahun 2014 di seluruh wilayah Indonesia,” lanjut peneliti Senior BPPT itu.
          Tahun ini, pemerintah mengklaim lebih siap untuk menanggulangi bencana asap. Sebagai bukti awal, Polda Riau bergerak cepat dengan meringkus 26 tersangka pembakar hutan. Sementara itu, kementerian Lingkungahn Hidup juga masih memproses tujuh perusahaan yang menjadi tersangka pembakar hutan tahun lalu.
          Sementara itu dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menyatakan seluruh siswa mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK) diliburkan hingga besok Sabtu (1/3). Jumlah siswa yang diliburkan mencapai lebih kurang 163 ribu orang yang terdiri dari siswa SD hingga SMA dan SMK lebih kurang 160 ribu dan siswa TK jumlahnya lebih kurang 3.000 orang.
         Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Kampar Jawahir kepada Riau Pos mengatakan, keputusan itu diambil untuk kepentingan kesehatan para siswa. “Jika setelah Sabtu asap berkurang, maka Senin (3/3) aktivitas sekolah kembali dilaksanakan,” lanjutnya. Berdasarkan pantauan Riau Pos, libur sekolah di Kampar ini mengikuti keputusan Kabupaten Rokan Hulu dan Pekanbaru.
    Bagaimana dengan Sumsel? “Sumsel tak terpengaruh asap dari Riau,” kata Kepala UPTD Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (PKLH) Dinas Kehutanan (Dishut) Sumsel, Achmad Taufik, kemarin. Untuk keberadaan hotspot yang merupakan salah satu penyebab kabut asap di Sumsel saat ini jumlahnya masih dalam skala normal. Titik panas yang terpantau cenderung fluktuatif dan berpindah-pindah. Jumlahnya masih sangat sedikit.
    “Jika berpindah-pindah, bukanlah titik api (hotspot), tapi hanya titik panas saja,” jelas Taufik. Dalam tiga hari terakhir, jumlah titik panas minim. Pada 24 Februari hanya ada lima titik panas, sedang 25 Februari terpantai sembilan titik panas.
“Tapi pada 26 Februari, nihil alias tidak terpantau sama sekali,” cetusnya. Peningkatan jumlah hotspot biasanya terjadi jelang pertengahan tahun. Biasanya karena masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar.
    “Itu biasanya akan banyak Juni. Puncaknya Agustus-September. Kami mengimbau masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena akan menyebabkan banyak kerugian,” pungkas Taufik.
    Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II Kenten Mohamad Irdham memastikan, sejauh ini kabut asap dari Riau belum masuk ke wilayah Sumsel. “Yang terimbas hanya Aceh dan Medan. Kecil kemungkinan Sumsel terimbas asap provinsi tetangga itu karena memang letaknya sangat jauh. Tapi tetap perlu waspada karena intensitas hujan di Sumsel tergolong berkurang,” pungkasnya.  (rip/ran/byu/why/epp/jpnn/kim/ce1)