Back Anda disini: Home

Artikel

Kepindahan Hero Menuai Protes

PALEMBANG - Kasus kepindahan pebiliar Sumsel ke Jabar belum juga kelar. KONI Provinsi Sumsel sebagai pemilik sang pesodok mempertanyakan proses transfer tanpa prosedur.

Menurut ketua harian KONI Sumsel, Dhennie Zainal dari hasil penyelidikan, menyimpulkan bahwa peraih medali emas di PON XVIII Riau 2012 tersebut melakukan pemalsuan identitas.

Ya, sekarang pebiliar spesialis carom tersebut sudah memiliki kartu tanda penduduk alias KTP di Bekasi, Jawa Barat (Jabar) dan pembuatan dilakukan, 29 November 2013. Sedangkan Hero ,sapaan akrab Herowanto melakukan pengajuan pindah alamat ke pemerintah daerah (Pemda) Ogan Komering Olu (OKU), 25 Agustus 2014.

"Jadi intinya Hero sudah melakukan pemalsuan identitas dalam proses kepindahan tempat tinggal," ujar Dhennie, -sapaan akrabnya-. 

Menurut mantan anggota DPRD Sumsel ini pihaknya sudah mendapatkan kepastian soal status kependudukan Hero dari sekretaris daerah (Sekda) OKU, H Marwan Sobrie. "Sehubungan dengan surat dari KONI Provinsi Sumsel nomor 314/set/KONI.SS/X/2014, 10 Oktober 2014 perihal klarifikasi dan tindak lanjut terhadap identitas kependudukan ganda atas nama Herowanto. Bahwa yang bersangkutan memang benar adalah warga OKU dan masih berstatus aktif dilakukan pengecekan database kependudukan sebelum, 20 Agustus 2014," ujarnya.

"Yang bersangkutan telah melakukan perekaman KTP elektronik pada 9 April 2013( NIK 1601142710790004) di Baturaja Timur. Dan yang bersangkutan telah mengajukan permohonan pindah pada 21 Agustus 2014 ke Kabupaten Bekasi dengan surat pindah SKPWNI/1601/25082014/0019 tanggal 25 Agustus 2014. Sedangkan Herowanto membuat KTP di Bekasi yang diterbitkan pada 29 November 2013 dengan NIK 3216072710790011. Status di KTP OKU kawin sementara di KTP Bekasi status belum kawin," tutur dia.

Dari catatan di kartu keluarga (KK) Hero memiliki seorang istri, Katherina dan dua anak, Christian Louis (5) dan Jonathan Andrew (1). "Itu tampak jelas pemalsuan data identitas yang berdasarkan undang-undang kependudukan nomor 24 tahun 2012 tentang administrasi kependudukan, di situ tertulis pasal seorang warga negara hanya berhak 1 NIK jika ada pemalsuan status hukum pidana," pungkasnya. (ion)