A YANI - Puluhan warga Kecamatan Batang Hari Leko, Kecamatan Musi Banyuasin (Muba) mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, kemarin (27/6). Sambil membawa spanduk berisi tuntutan kepada PTUN, mereka datang untuk menghadiri sidang gugatan terhadap 16 pihak yang diduga terkait dalam hal penyerobotan lahan seluas 336 hektare yang diklaim milik warga. Sidang perdana yang dipimpin wakil ketua PTUN itu masih dalam tahap persiapan perkara.
Arzi Warzani, salah seorang tokoh masyarakat, mengatakan, pihaknya berharap, tergugat mengembalikan lahan warga. “Lahan kami diserobot sejak tahun 2000, dan ditanami pohon sawit oleh PT Musi Banyu Asin Indah dan mantan bupati Muba (Nazom Narhawi), tanpa adanya ganti rugi untuk pengembangan perkebunan dengan pola PIR-Trans,” terang Arzi saat berada di PTUN Palembang, kemarin.
Dalam kasus ini, pihak penggugat ialah tiga warga, yakni M Rasi, Mawi, dan Sibadulah, diwakili kuasa hukum H Heldy Fitri Nata dan kawan-kawan. Secara berurutan, tergugat yakni Bupati Muba, Kakanwil Departemen Transmigrasi, dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Sumsel, dan mantan bupati Muba, Rahibi Yunus, Adnan Cik Atim, Harun Alrasyid, Suhaili, M Yamin, Darmo, Kanung, Ilma Parauli, Pahrulrozi, PT Musi Banyu Asin Indah, Ir Hajjah Suratinah Hamzah, Epi Martini, dan Iskandar.
Objek sengketa ialah surat keputusan (SK) No: 582/SK/TP3D II/2000 tentang Penetapan Calon Petani Peserta PIR-Trans Kelapa Sawit PT Musi Banyuasin Indah dan SK Kakanwil Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Sumsel No 2187.PP.04.43.2000 tentang Penetapan Status Transmigrasi Swakarsa Mandiri Transmigran Penduduk Setempat Sebanyak 201 KK di Lokasi PIR-Trans Babat Sungai Lilin PT Musi Banyu Asin Indah tahun 1999/2000 adalah cacat hukum.
“Dikarenakan dua SK tersebut yang menjadi lokasi PIR-Trans masuk ke dalam lokasi tanah milik para penggugat yang sampai saat ini belum menerima ganti rugi,” terang Heldy, kuasa hukum penggugat.
Pihak tergugat, Bupati Muba, diwakili Kabag Hukum Pemkab Muba H Yudi Herzandi, mengatakan, dirinya belum bisa memberikan tanggapan, karena sidang belum diputuskan hakim PTUN. “Nanti kalau sudah ada putusan hakim,” tukasnya. (roz/ce4)