Sel06302015

Last update04:52:51 PM

Back Anda disini: Home

Artikel

Masih Banyak Penghulu Ngobyek

JAKARTA - Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Nikah dan Rujuk ternyata belum berjalan mulus. Sebab, saat ini masih banyak ditemukan penghulu yang ngobyek dengan menerima gratifikasi ketika bertugas. Padahal, dalam aturan tersebut jelas mengatur bahwa pembayaran pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) harus disetorkan ke negara bukan ke penghulu.
    Temuan itu disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin setelah rapat dengan pimpinan KPK, kemarin (25/6). Lukman menjelaskan, sampai saat ini penghulu yang menerima uang setelah menikahkan pasangan di luar KUA masih kerap ditemui di beberapa daerah. Bahkan ada yang meminta langsung ke calon pasangan yang akan dinikahkan.
           Hal itu diketahui usai tim Kemenag turun langsung ke beberapa daerah memantau penerapan PP No 48/2014 itu. Sayangnya, dia enggan menyebutkan pelanggaran itu ada di daerah mana. “Tidak perlu disebutkan,” jelasnya.
    Sebenarnya di dalam PP No 248/2014 itu sudah disebutkan. Bagi pasangan yang menikah di kantor KUA pada hari kerja tidak dipungut biaya. Sedangkan bagi pasangan yang menikah di luar KUA, maka sebelumnya harus menyetorkan ke kas negara lewat bank. Besarnya Rp600 ribu. Oleh bank nantinya uang itu disetorkan ke kas negara. 
    Lukman menyebutkan ada beberapa kendala mengapa penghulu masih menerima gratifikasi ketika menikahkan orang di luar kantor KUA. Yang pertama yaitu pencairan PNBP Nikah dan Rujuk memakan proses yang lama. Dalam PP No 48/2014 disebutkan bahwa pencairan itu dilakukan setiap bulan. Namun dalam praktiknya bisa sampai tiga bulan. Karena harus diproses terlebih dulu di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
          Menurut dia, molornya pencairan itu mendorong penghulu untuk menerima bahkan meminta uang pada pasangan yang akan dinikahkan. “Karena mereka butuh uang transportasi,” ucapnya.
    Yang kedua yakni sampai saat ini Kemenag belum mempunyai sistem yang terintegritas dengan daerah. Menurut Lukman, dengan sistem online itu, tidak hanya mencatat nama pasangan yang akan menikah. Namun juga tempat menikah apakah di KUA atau di luar KUA, siapa penghulu yang menikahkan dan kapan tanggal pernikahan. “Jika ada sistem itu kami bisa mengontrol,” paparnya.
    Lalu bagaimana solusinya? Lukman mengatakan sampai kini Kemenag masih menggodok sistem pencatatan nikah secara online. Pria yang dahulunya menjabat sebagai waketum PPP itu mengaku saat ini masih sistem online masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, kata dia, Kemenag juga membuka layanan pengaduan. Bagi pasangan suami-istri yang merasa dipaksa memberikan uang pada penghulu bisa melaporkan ke website pengaduan. Yakni di www.bimaislam.kemenag.go.id. Sedangkan untuk pencairan PNBP, Lukman berjanji untuk segera membahasnya dengan Kemenkeu. (aph/kim/ce1)