Kam11272014

Last update07:29:50 AM

Back Anda disini: Home

Artikel

Harusnya SBY Malu Bicara di Bali Democracy Forum

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Adrianus Garu, mengaku heran melihat Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) masih percaya diri berbicara di Bali Democracy Forum (BDF) yang digelar 10-11 Oktober lalu. Adrianus mengatakan, seharusnya SBY malu karena berada di posisi pihak yang menghapus pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.
 
“Seharusnya SBY malu. Penghapusan itukan dapat dikatakan bencana bagi keberlanjutan demokrasi di negara ini. Apalagi dalam forum itu beliau yang mengepalainya. Jadi saya melihat SBY itu ibarat syair lagu yang pernah popular, 'kau yang mulai, kau yang mengakhiri'. Dia memulai demokrasi langsung yang berhasil menghantarkannya menjadi presiden. Tapi sesaat sebelum selesai menjadi presiden, dia menghapur demokrasi langsung. Kan sangat tidak etis perilaku politik seperti itu," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/10).
 
Adrianus menyebut SBY ikut menghapus pilkada langsung, setelah melihat proses lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Menurutnya, Perppu itu hanya untuk hiburan sesaat bagi pihak-pihak yang menghendaki pilkada langsung.
 
“Jadi Perppu itu tak lebih akal-akalan agar SBY tidak dikecam publik. Kalau memang konsisten, seharusnya pada saat pembahasan RUU Pilkada di DPR, lewat mendagri   beliau dapat menyatakan menolak,” katanya.
 
Karenanya, kata Adrianus, tak heran banyak pihak ragu bahwa Perppu Pilkada bakal disetujui DPR. Apalagi melihat jumlah anggota DPR yang bergabung dalam koalisi Koalisi Merah Putih sangat dominan.
 
“Kenapa saya sebut akal-akalan, karena dengan Perppu beliau seolah-olah berusaha memertahankan Pilkada langsung lewat. Tapi kenyataannya, tidak demikian. Kan Fraksi Demokrat juga kemarin pada paripurna DPR, menyatakan walk out. Nah nanti ketika Perppu ditolak DPR, SBY sangat mudah memberikan alasan DPR menolak. Jadi opini yang dibangun dia tidak bisa disalahkan, tapi menyalahkan DPR,” katanya.(gir/jpnn)