Back Anda disini: Home

Artikel

Minta Revisi UU Polri Ditunda

JAKARTA - Pembahasan draft revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri diusulkan untuk ditunda. Kapolri Jenderal Sutarman meminta DPR untuk menyelesaikan UU KUHAP dan KUHP terlebih dahulu, karena merupakan salah satu induk dari UU Polri. Tujuannya, tidak ada pertentangan antara kedua UU di kemudian hari.

    Hal itu disampaikan Sutarman saat rapat dengar pendapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR kemarin. Menurut Sutarman, kedua RUU tersebut sangat terkait erat dengan UU Polri. Keduanya merupakan landasan hukum Materiil dan Formil bagi Polri dalam melaksanakan tugas, terutama menyidik suatu perkara.
    Karena itu, dia menyarakan agar pembahasan revisi UU Polri ditunda sampai DPR menyelesaikan pembahasan kedua RUU tersebut. “Hal itu untuk menyinkronkan substansi dan materi muatan Undang-Undang Polri dengan KUHP dan KUHAP,” tutur mantan Kabareskrim itu dalam nota penjelasannya.
    Di luar permintaan penundaan tersebut, Sutarman menyebut ada empat hal utama yang diusulkan pihaknya untuk melengkapi revisi UU Polri. Di antaranya, perlindungan terhadap anggota Polri yang sedang bertugas di lapangan. Caranya, memperberat hukuman bagi warga sipil yang menyerang atau mengancam keselamatan anggota Polri saat bertugas.
    Hukuman itu bisa ditambahkan ke dalam pembahasan RUU KUHP, misalnya dengan menambahkan poin untuk pasal 338 (pembunuhan) dan 340 (pembunuhan berencana). “Hukumannya bisa ditambah sepertiga atau separo, bergantung keputusan politik dari DPR,” tuturnya.
    Kemudian, menambahkan restorative justice dalam menangani sebuah kasus. Tujuannya, kasus-kasus sepele di daerah bisa diselesaikan tanpa harus sampai di pengadilan pidana. Seperti mencuri buah di kebun karena lapar atau memangkas ranting pohon milik orang lain yang menjorok ke jalan tanpa izin.
    Poin berikutnya adalah pemenuhan kesejahteraan yang wajar. “Biar nantinya tidak ditemukan penyimpangan di lapangan,” lanjutnya. Saat ini, gaji pokok terendah bintara Polri ada di kisaran Rp 1,7 juta. Cukup jauh dibandingkan UMR DKI Jakarta yang mencapai Rp2,4 juta. Terakhir, penambahan sebaran anggota Polri sampai ke desa-desa.
    Paparan tersebut mendapat respons cukup baik dari anggota Baleg. Anggota Baleg Djamal Aziz mengatakan, dia mendukung penuh peningkatan keamanan dan kesejahteraan angota polri. “Masa gaji polisi di bawah UMR? Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik kalau penghasilannya kecil,” ujar politisi Partai Hanura itu.
    Hanya saja, untuk menunda pembahasan hingga KUHAP dan KUHP selesai, baleg masih belum memiliki kata sepakat. Lagipula, yang dibahas kemarin baru sebatas draft. Peluang untuk lanjut atau berhenti masih terbuka. “Kalau fraksi-fraksi tidak sepakat, bisa saja berhenti pembahasannya,” ucap anggota Baleg asal PPP Ahmad Yani. (byu)