Back Anda disini: Home

Artikel

Komisi VII DPR Bisa Pindah ke Bui KPK

JAKARTA - Penyidik KPK kini tengah berupaya mengumpulkan bukti pendukung keterangan mantan Kabiro Keuangan Kementerian ESDM Didi Dwi Sutrisno yang menyerahkan uang ke Komisi VII. Jika memang terbukti menerima, bisa jadi seluruh elemen komisi yang membidangi masalah sumber daya itu akan bedol desa menjadi penghuni tahanan KPK.
    Juru Bicara KPK Johan Budi, mengatakan, keterangan Didi Dwi Sutrisno saat ini masih divalidasi oleh penyidik KPK. Tujuannya untuk mendapatkan bukti pendukung dari keterangan yang disampaikan Didi dalam persidangan. “Dari situ nanti kalau memang ditemukan dua alat bukti bisa jadi KPK akan menetapkan tersangka lain, baik dari sisi pemberi suap maupun penerimanya,” jelas Johan.
    Penerima yang dimaksudkan Johan bisa jadi seluruh unsur Komisi VII seperti yang diuraikan Didi dalam persidangan. Saat bersaksi di pengadilan tipikor, Selasa (25/2), Didi membeberkan bahwa atas perintah mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno, dia disuruh menyiapkan uang untuk seluruh unsur di Komisi VII. Mulai dari pimpinan, anggota, sampai staf sekretariat komisi.
    Bukti yang sedang dikejar KPK ialah bukti penerimaan uang. Johan mengatakan, keterangan dan bukti bahwa Didi menyerahkan uang lewat staf Sutan Bhatoegana yang bernama Irianto Muchyi tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu perlu bukti pendukung.
    Jika nantinya KPK bisa menemukan bukti tersebut maka siapapun penerimanya, terutama yang berstatus sebagai penyelenggara negara bisa dijerat sebagai tersangka.
    Penetapan tersangka itu akan didahului dengan membuka penyelidikan baru dari kasus suap di Kementerian ESDM. “Dari penyelidikan baru itu kemudian dilakukan peningkatan status menjadi penyidikan,” jelas Johan. Kasus suap di Kementerian ESDM itu sendiri merupakan hasil dari penyelidikan baru terhadap operasi tangkap tangan pada kasus suap di SKK Migas.
    Upaya menelusuri bukti-bukti suap ke Senayan itu memang masih terus dilakukan KPK. Kemarin (26/2) misalnya, penyidik lembaga pimpinan Abraham Samad itu mengorek keterangan dari beberapa PNS di Kementerian ESDM. Para PNS tersebut dimintai keterangan untuk tersangka Waryono Karno.
    Seperti diketahui, dalam persidangan Selasa (25/2) Didi memerinci besaran uang yang dibagikan untuk anggota dewan. Yakni untuk empat pimpinan komisi VII (ketua dan tiga wakil ketua) masing-masing US$7.500 atau sekitar Rp90 juta. Selanjutnya, 43 anggota dan staf sekretariat komisi mendapatkan jatah yang sama, yakni US$2.500 atau Rp30 juta. Didi mengatakan dengan dengan jumlah total uang US$140 ribu itu diperoleh dari Hardiyono, staf di SKK Migas. “Setelah itu kami masukkan ke dalam amplop-amplop berinisialkan pimpinan P, untuk anggota A, dan sekretariat S,” ungkap Didi di persidangan.
    Adapun pimpinan Komisi VII DPR adalah Sutan Bhatoegana. Dalam kasus ini, Sutan disebut menerima uang dari Rudi melalui anggota Komisi VII DPR Tri Yulianto. Rudi pun mengakui memberikan uang US$200.000 kepada Tri untuk Sutan sebagai THR. Rudi saat itu menjabat Kepala SKK Migas.
    Uang itu merupakan bagian yang diterima Rudi dari bos Kernel Oil Widodo Ratanachaitong. Rudi mengaku memberikan uang yang dimasukkan dalam tas ransel hitam kepada Tri di toko buah All Fresh, Jakarta, pada 26 Juli 2013.
    Saat dikonfirmasi tentang ancaman dari KPK, anggota Komisi VII DPR kompak membantah. Anggota Komisi VII DPR Alimin Abdullah membantah menerima uang US$2.500 dari Kementerian ESDM. Politisi PAN itu mengaku anggota Komisi VII DPR kaget mendengar kabar tersebut. “Ah tidak benar itu, mana ada kita terima duit, teman-teman juga kaget ada hal semacam ini,” kata Alimin ketika dihubungi kemarin.
    Alimin mengatakan tudingan tersebut seharusnya sudah selesai. Ia menjelaskan Didi Dwi Sutrisno mengaku uang tersebut ditaruh di amplop kemudian dititipkan ke staff Ketua Komisi VII Sutan Bathugana.  “Nah Sutan juga sudah bantah enggak terima duit. Saya enggak terima sama sekalli, tidak ada itu,” imbuhnya.
    Sedangkan Anggota Komisi VII Tri Yulianto mengakui adanya pertemuan. “Tapi kan tidak ada transaksi duit. Kemana duitnya itu. Teman-teman juga enggak tau, enggak ad yang terima duit,” imbuhnya. Ia menduga nama anggota Komisi VII DPR digunakan untuk mendapatkan uang. “Kenyatannya teman-teman di komisi bilang enggak ada yang terima,” tuturnya.
    Sementara itu, Partai Demokrat tetap tenang menghadapi perkembangan kasus yang menyeret Sutan Bhatoegana dan kader-kader lainnya di Komisi VII. Wakil Ketua Umum DPP PD Nurhayati Ali Assegaf meminta kepada yang bersangkutan untuk senantiasa bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum yang akan dihadapi. “Pak Sutan kita minta, dan Pak Sutan sendiri juga (sudah) mengaku akan bekerja sama terus dengan KPK dalam menjalani proses hukum ini,” kata Nurhayati.
    Bagaimana jika kemudian Sutan menyeret nama kader Demokrat lainnya? Ketua Fraksi PD itu menegaskan kalau partainya sama sekali tak khawatir terhadap hal tersebut. Menurut dia, selama ini partainya sudah membuktikan kalau selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. “Demokrat itu ada untuk pemberantasan korupsi, dan tidak pernah ada intervensi terhadap kasus hukum. Jadi, proses hukumnya silakan berjalan dan kita dukung penuh KPK,” tegas politisi perempuan itu.(gun/dyn/ce1)