Back Anda disini: Home

Artikel

Aktivis 1990 Serukan Jaga Kedaulatan Rakyat

JAKARTA - Aktivis tahun 1990-an menyerukan agar rakyat bersatu menghadang kudeta kedaulatan rakyat.  Para aktivis memandang kenyataan dunia perpolitikan Indonesia saat ini berada pada situasi yang memperihatinkan.

Aktivis 1990-an dari Indonesia Bergerak Irwan S mengatakan, lahirnya Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) serta UU Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur Pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak mencerminkan ide-ide dasar Pancasila.

"Dari pengamatan sepintas perhelatan politik ini, kami menilai telah terjadi kudeta terang-terangan. Hebatnya, kudeta terang-terangan ini justru dilakukan di tengah hingar bingar reformasi yang konon menjadi ibu kandung demokrasi dan anti korupsi,” kata Irwan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (13/10).

Irwan menjelaskan, UU MD3 memberi peluang sebesar-besarnya bagi kubu yang kuat untuk menindas atau menghilangkan hak-hak politik kubu yang lemah. Karenanya, kata Irwan, tidak aneh jika UU Pilkada tak langsung yang memasung hak politik rakyat juga disahkan.

Menurut dia, dengan UU MD3 dan Pilkada lewat DPRD nanti, setidaknya ada 27 kepala daerah di provinsi yang berafiliasi pada persekongkolan yang bernama Koalisi Merah Putih. Bahkan, tegas Irwan, sebanyak 3/4 kabupaten/kota kepala daerahnya juga akan dikuasai KMP.

Pun demikian dengan UU MD3, yang mengatur tata cara pemilihan pimpinan dewan, komisi dan alat kelengkapan. Menurutnya, UU MD3 yang nantinya penentuan komisi negara, lembaga negara, hakim agung, dan jabatan lainnya  paralel dengan penguasaan kepala daerah oleh KMP.

"Dua indikasi ini, penguasaan politik lewat kepala daerah dan DPR (parlemen)  paralel. Ini akan mengepung kepemimpinan Jokowi-JK," kata Irwan. "Akan terjadi proses sabotase politik kalau tidak awasi dengan benar-benar," timpal Irwan lagi. (boy/jpnn)