PALEMBANG – Pembangunan harus berpusat kepada penduduk alias people centre development. Lantaran, masalah kependudukan menjadi objek sekaligus subjek dari pembangunan itu sendiri.
Demikian penegasan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Dr dr Sugiri Syarief MPA, di aula Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Bukit Besar, kemarin. Ia ke Palembang melakukan penandatanganan kesepakatan (MoU) kerja sama antara Program Pascasarjana Unsri dengan perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel.
Menurut Sugiri, dengan keluarnya UU No 52/2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, tugas BKKBN tidak ringan. Dulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
“Kita mempunyai tugas baru untuk melaksanakan pengendalian penduduk sekaligus menyelenggarakan keluarga berencana,” jelas Sugiri di hadapan mahasiswa S1, S2, S3 perguruan tinggi negeri dan swasta serta beberapa dosen dan guru.
Dikatakan, tantangan kependudukan sangat besar dan berbeda-beda tiap daerah. Apalagi, bila laju pertumbuhan penduduk Indonesia ke depan tidak dapat ditekan secara signifikan terutama melalui pengendalian kelahiran, maka diprediksi dalam waktu kurang dari 50 tahun, jumlah penduduk akan meningkat dua kali lipat.
Dengan adanya kesepakatan bersama, ia berharap bisa bersama-sama melakukan advokasi dan menyosialisasikan masalah kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia guna mewujudkan visi penduduk tumbuh seimbang pada 2015. “Hal itu ditandai dengan tingkat fertilitas sebesar 2,1 dan laju penduduk sebesar 1%,” bebernya
Rektor Universitas Sriwijaya Prof Dr Badia Perizade MBA mengatakan, Unsri telah aktif dalam mendukung program kependudukan dan KB sejak dahulu. “Momentini memang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari, tetapi baru sekarang bisa terwujud.”
Lanjutnya, kerja sama yang dilakukan dengan BKKBN tidak hanya di bidang penelitian, pengembangan, dan pelatihan serta pengembangan PIK mahasiswa. Akan tetapi, juga untuk percepatan pelaksanaan S2 Prodi Kependudukan Unsri.
“BKKBN menyiapkan beasiswa untuk 40 orang yang terbagi di empat universitas yakni Unsri, UGM, UI dan Unpad. Nantinya, diharapkan pusat studi kependudukan akan kembali bangkit dalam membangun kependudukan di Sumsel,” jelas Badia pada sambutannya.
Hadir dalam acara yang bertajuk Pembangunan Berwawasan Kependudukan dalam Era Millenium Development Goals (MDG’s) di antaranya Deputi Adpin Drs Hardiyanto, Deputi Kependudukan Dr Wendy Hartanto MA dan Deputi Litbang Dra Kasmiati MSc serta Direktur PPs Unsri Prof Dr dr HMT Kamaluddin MSc. 
Terpisah, saat berbicara di hadapan ratusan prajurit TNI, PNS, dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Kodam II/Swj di Gedung Sudirman, Palembang, Sugiri lebih menyorot masalah indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Sumsel. Katanya, tahun 2010, IPM Sumsel urutan ke-10 dari 33 provinsi di Indonesia.
Sedangkan, 2009 mencapai 72,61 dan meningkat menjadi 72,95 pada 2010. “Hanya, terjadi ketimpangan atau perbedaan kualitas pembangunan SDM antarwilayah kabupaten/kota. Sebagai contoh, Kabupaten Musi Rawas yang merupakan kabupaten dengan nilai IPM terendah, yaitu 67,89 dan Palembang memiliki angka IPM tertinggi, yakni 76,23,” kata Sugiri lagi.
Ia menjelaskan, penduduk Sumsel dalam satu tahun mengalami peningkatan sebesar 3,15 persen dengan kepadatan sebesar 81 jiwa/km. Adapun rasio ketergantungan penduduk 52,24. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat 52 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas). “Ini menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah,” ujarnya.
Lantaran itu, kata Sugiri, BKKBN hadir dengan misi mewujudkan pembangunan  berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan revitalisasi program KB. “Kemajuan bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas SDM, bukan oleh melimpahnya sumber daya alam,” tegasnya.
Pada acara Orientasi Kependudukan dan Keluarga Berencana tersebut, Kasdam II/Swj Brigjen TNI M Nasir, mengatakan,  UU RI No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan  bahwa  dalam  mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya,  pengendalian angka  kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk. “Pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan, dan pengaturan perkawinan serta kehamilan,” bebernya.
Ditegaskannya, kepedulian TNI untuk membantu keberhasilan program Kependudukan dan Keluarga Berencana, diwujudkan dengan melibatkan prajurit dan Persatuan Istri Prajurit (Persit). Prajurit tersebut, terutama Bintara Pembina Desa (Babinsa).  (cj7/cj9/ce4)