JAKARTA - Drama menggelikan tersaji dalam sidang lanjutan dugaan kasus mega korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kemarin (23/3). Itu setelah saksi dari kalangan legislatif Miryam S. Hariyani tiba-tiba mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) John Halasan Butar-Butar.
Miryam mengatakan, hampir semua keterangannya yang terangkum dalam ratusan lembar BAP itu tidak benar. Semua informasi yang membeberkan aliran uang korupsi e-KTP ke sejumlah anggota dewan pada 2011 tersebut hanya untuk menyenangkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya stres, akhirnya ngomong asal saja (saat diperiksa penyidik),” ucapnya.
Sambil merengek, Miryam mengaku diancam saat menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Mantan anggota Komisi II yang kini duduk di Komisi V DPR itu diperiksa sebagai saksi pada 1 dan 7 Desember 2016 serta pertengahan Januari lalu. “(Penyidik) ngomong ibu pada 2010 mestinya sudah saya tangkap. Saya mau dipanggil juga,” imbuhnya menceritakan ancaman yang dimaksud.
Pernyataan Miryam yang terkesan membolak-balikan fakta itu membuat 4 anggota majelis hakim geregetan. Hakim Franki Tambuwun, misalnya, meragukan pernyataan Miryam yang menyebut bila keterangan di BAP hanya untuk menyenangkan penyidik. Menurut Anwar, keterangan Miryam di BAP sangat runtut dan terstruktur, sehingga mustahil bila disampaikan secara asal.
“Kalau begitu saudara pintar mengarang? Mungkin dulu waktu di sekolah disuruh mengarang nilainya 10 ya?” sindir hakim tipikor senior itu. “Drama” Miryam itu memaksa jaksa KPK menghadirkan para penyidik di sidang selanjutnya. Penasehat hukum (PH) terdakwa Irman dan Sugiharto juga bakal menghadirkan saksi yang menguatkan bila Miryam terlibat dalam distribusi uang panas e-KTP ke sejumlah anggota dewan.
Kepada dua mantan wakil ketua Komisi II DPR Taufik Effendi dan Teguh Juwarno, hakim menanyakan perihal kawal anggaran e-KTP. Sebab, selain terlibat dalam pembahasan anggaran di Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Taufik dan Teguh juga disebut-sebut memiliki peran memastikan ketersediaan anggaran e-KTP di badan anggaran (banggar) komisi.
Namun, keduanya membantah menikmati aliran uang haram e-KTP. Taufik dan Teguh kompak menjawab tidak tahu saat jaksa KPK menanyakan adanya pihak yang mengirimkan sejumlah uang kepada mereka saat proyek e-KTP sudah disepakati dilaksanakan pada tahun anggaran 2011-2012. “Tidak pernah (menerima uang),” kilah Taufik dan Teguh bergantian.
Di sisi lain, staf biro perencanaan Kemendagri Wisnu Wibowo yang kemarin juga dimintai kesaksian di pengadilan membenarkan adanya aliran dana e-KTP ke sejumlah pejabat Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Jadi pada saat itu saya dipanggil Pak Sugiharto (terdakwa II e-KTP) ke ruang beliau. Kata Pak Sugiharto, ini (uang) sekadar ucapan terimakasih,” ungkapnya.
Selain Wisnu, jaksa KPK kemarin juga menghadirkan pejabat Kemendagri lain. Yakni Suparmanto dan Rasyid Saleh. Satu saksi Dian Hasanah yang juga diundang tidak hadir dalam sidang kemarin.
Secara terpisah, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo tidak habis pikir dengan keterangan Miryam S. Hariyani yang menyamakan situasi saat dirinya diperiksa dalam kasus simulator SIM. Bambang yang ketika itu berstatus anggota Komisi III diperiksa penyidik KPK bersama koleganya Aziz Syamsudin yang ketika itu menjabat wakil ketua Komisi III. “Tidak benar saya merasa tertekan, apalagi sampai mencret-mencret seperti yang disampaikan Miryam,” kata Bambang di gedung DPR.
Bambang tegas membantah pernyataan Miryam di sidang tipikor KPK itu. Menurut dia, saat itu para penyidik KPK sangat ramah dan sopan. Para anggota Komisi III saat diperiksa juga kooperatif. Setelah semua dimintai keterangan, dikonfirmasi, bahkan dikronfrontir, semua berjalan normal-normal saja. “Semua sesuai dengan prosedur dan hukum tata beracara,” kata Bambang.
Dia menyatakan, keterangannya kepada penyidik KPK disampaikan dengan jujur, terkait apa yang dia dengar, lihat, dan alami. Keterangan itu tidak dilebihkan, atau dikurangi. Bambang juga menegaskan tidak ada paksaan atau ancaman yang disampaikan oleh penyidik. “Semua terekam CCTV. Jadi saya agak ragu kalau kemudian Miryam mengatakan dirinya diancam dan ditekan penyidik KPK,” tandasnya. (tyo/bay/oki)

PALEMBANG – Bupati Banyuasin non-aktif Yan Anton Ferdian mendapat hukuman enam tahun penjara atas kasus suap pengadaan proyek Dinas Pendidikan. Vonis majelis hakim itu lebih rendah dari tuntutan JPU dengan pidana penjara 8 tahun.
Bukan itu saja. Dalam sidang yang dimulai pukul 14.30 WIB itu, majelis Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang juga mencabut hak politik Yan. Dia tidak bisa dipilih selama tiga tahun. Hanya punya hak untuk memilih.
Ketua majelis hakim Arifin SH MHum membacakan amar putusan tersebut dengan majelis hakim anggota lainnya. Yakni, Haridi SH dan Paluko SH. “Terdakwa Yan berhubungan langsung dengan Rustami (Kasubag Rumah Tangga). Menyampaikan kepada para SKPD. Dimana SKPD sendiri sudah tahu arahnya, meminta kepada rekanan,” ujar Arifin.
Perbuatan terdakwa, tambah dia, bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat membarantas korupsi. Apalagi, terdakwa merupakan kepala daerah. Hanya saja, ada yang meringankan. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Di samping, terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga.
Arifin menegaskan, terdakwa terbukti melanggar pasal sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua. Yakni pasal 12 huruf (a) jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 12 huruf (b) ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan,” papar Arifin.
Atas putusan majelis, Yan diberikan hak menerima, menolak ataupun pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap. “Silakan pikirkan, selama tujuh hari tidak melakukan upaya hukum maka dianggap menerima putusan,” tegas Arifin.
Yan mengusap keringat di mukanya. Dia langsung diminta berkoordinasi dengan penasehat hukumnya. Tak lama berkonsultasi Yan kembali ke kursi pesakitan. “Saya menyesali perbuatan ini dan saya menerima hukuman,” katanya lantang. Majelis Arifin menyatakan pemeriksaan terhadap terdakwa selesai di tingkat pertama. “Sidang ditutup,” tegasnya.
Sehari sebelum pembacaan vonis, Yan minta keringanan hukuman kepada majelis. Begitu juga dengan terdakwa lainnya, Umar Usman (Kadisdik Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan dan Peningkatan Mutu Disdik Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin), dan Kirman (Direktiur CV Aji Sai).
“Penasihat hukum saya sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Sekarang tinggal saya menjalani masa tahanan yang sudah diputuskan majelis hakim,” terang Yan yang berusaha untuk tegar. Dia terlihat mendekati adiknya, Hari Kusuma, kerabat, kolega, dan pendukung yang mengerubungi dirinya. “Saya terima semua keputusan dari majelis hakim. Ini sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang sudah saya lakukan,” bebernya.
Bagaimana dengan pencabutan hak politik selama tiga tahun? “Ya tadi ‘kan sudah disampaikan, saya menerima,” ungkapnya. Yan dengan pengawalan mobil Barracuda kemudian langsung dibawa menuju ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Palembang.
Hari Kusuma, adik kandung Yan mengaku, pihaknya pasrah dan secara penuh menerima putusan tersebut. Yang pasti, dia bersama keluarga besar lain akan terus memberikan dukungan moril. “Kita terus support. Ini kami buktikan dengan kehdairan secara langsung selama proses persidangan dari pembacaan dakwaan hingga vonis.”
Terkait dengan ketidakhadiran isteri dari Yan Anton Ferdian, Vinita Citra Karini selama persidangan, menurut Hari, dirinya terus berkomunikasi dan menyampaikan semua hasil persidangan tersebut ke istri Yan Anton. “Kalau ayah dan ibu, ada di rumah. Begitu juga dengan ayuk (Vinita Citra Karini, red) juga baik-baik saja. Ada di rumah. Hasil ini sudah diinformasikan ke keluarga,” pungkasnya.
Sebetulnya, selum mendengarkan vonis, Yan cukup lama menunggu di pengadilan. Dia tiba dari rutan pukul 10.00 WIB. Hanya saja, ketika itu bukan giliran dia yang menjalani persidangan. Pertama kali, untuk terdakwa Umar Usman. Dilanjutkan dengan Sutaryo, Rustami, dan Kirman. Keempatnya divonis dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan penjara.
Vonis tersebut juga lebih rendah dari tuntutan JPU lima tahun penjara. Keempatnya langsung menerima hukuman dari majelis hakim. Air mata mereka tak terbendung. Usai sidang langsung berhamburan dan berbaur dengan keluarga. Sidang berakhir pukul 13.30 WIB.
Saat istirahat tersebut, Yan Anton didampingi adiknya, Hari Kusuma dan kuasa hukumnya, Syamsul Huda SH bersama beberapa tim lainnya menyantap makan siang. Berupa nasi kotak di salah satu ruangan kosong lingkungan PN Palembang. “Wawancaranya nanti saja, Mas ya. Sesudah sidang. Kebetulan saya juga lagi makan siang,” kata Yan kepada Sumatera Ekspres.
Sembari makan siang, Yan bercengkerama dengan adik kandungnya tersebut. Sesekali terdengar tawa dari Yan Anton. Pada saat itu, dia juga berkonsultasi terkait dengan jalannya persidangan dan sikap yang akan diambil dari hasil vonis majelis hakim ke dirinya dengan tim kuasa hukumnya.
Sesudah bersantap siang, Yan dan tim kuasa hukum kembali memasuki ruang sidang untuk mendengarkan vonis. Sembari menunggu sidang yang dimulai pukul 14.30 WIB, dia meladeni permintaan foto selfie dari pengunjung. Juga foto-foto bersama tim penasihat hukumnya. Yan yang awalnya tampak tegang bisa tersenyum.
Jaksa Penuntut Umum KPK tidak langsung menerima atau menolak vonis para terdakwa. Melainkan pikir pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap. “Kami JPU pikir-pikir,” ujar Roy Riady salah satu JPU KPK.
Roy menegaskan, semua putusan hakim lebih rendah dari tuntutan JPU. Seperti empat terdakwa yang divonis empat tahun dan Yan Anton enam tahun. “Semuanya lebih rendah. Jadi itu tadi, kami pelajari dulu.”
Saat ditanyakan mengenai tersangka baru, Roy tidak mau menjelaskannya. Sebab, masih akan dilaporkan kepada pimpinan KPK. “Itu sedang dilaporkan, kan ini putusannya kami pelajari dulu, mengenai kelanjutannya lihat nanti,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Senin 20 Maret 2017, kelima terdakwa sudah menerima tuntutan dari JPU. Yan dituntut dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan penjara serta dicabut hak politik untuk dipilih selama lima tahun. Umar Usman dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. Sementara Sutaryo, Rustami dan Kirman dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan penjara.
Sebelumnya dalam dakwaan, Zulfikar memberikan uang yang diduga sebagai suap kepada Yan Anton. Terhitung 2014 hingga pertengahan 2016. Uang yang totalnya mencapai Rp7 miliar lebih itu diberikan Zulfikar supaya perusahaannya bisa mendapatkan beberapa proyek yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Banyuasin.
Uang tersebut hampir seluruhnya diduga untuk digunakan kepentingan YAF. Beberapa di antaranya buat Lebaran, naik haji, dana meloloskan APBD kepada DPRD Banyuasin, hingga saat Yan Anton dilaporkan ke aparat kepolisian perihal pinjaman uang.
Perbuatan yang menyeret banyak pihak ini, dilakukan dengan cara memita fee dari proyek yang akan dilaksanakna di Kabupaten Banyuasin melalui SKPD. Yan Anton Ferdian selaku bupati meminta kepada Rustami yang merupakan Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin, sekaligus paman darinya untuk mencari dana. Rustami meminta kepada para SKPD yang akan menjalani proyek yang mana sudah ada rekanan yang akan menjalankannya.
Uang yang diambil tersebut, dipergunakan bukan hanya untuk kepentingan Bupati, melainkan juga untuk diberikan kepada para penegak hukum di wilayahnya seperti halnya kepolisian dan kejaksaan. Sejumlah nama pejabat Polri pun disebutkan seperti halnya mantan Kapolda Sumsel, dan beberapa pejabat lainnya.
Kasus ini juga menyeret DPRD Banyuasin yang berdasarkan persidangan menerima uang suap untuk pembahasan LKPJ dan RAPBD Kabupaten Banyuasin. Ketua DPRD Agus Salam dan para wakilnya menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian. (way/ce1)

JAKARTA - Owner investasi bodong Dream For Freedom (D4F) Fili Muttaqien harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis (23/3). Fili dihadapkan pada dua dakwaan yakni melanggar pasal 105 no. 7 tahun 2004 tentang Perdagangan juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam dakwaan kedua tentang penipuan Fili dikenakan pasal 378 juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain Fili owner lain yang juga ditetapkan tersangka ialah Derick Adi Pratama yang hingga kini masih buron. D4F sendiri semula bernama komunitas Nesia (Nasional Ekonomi Sosial Indonesia).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeber perbuatan Fili melakukan penipuan terhadap member D4F dengan cara mengiming-imingi janji keuntungan sebesar 1% setiap harinya dari nilai paket invetasi yang diambil.

"Namun belum menerima keuntungan ataupun bonus yang dijanjikan malah mengalami kerugian," ujarnya Kamis (23/3) di PN Jakarta Barat.

Modus Fili memperkaya diri dengan cara merekrut member-member baru untuk mendaftar dan membeli tiket seharga Rp200 ribu untuk 1 tiket mendapatkan username yang bisa digunakan member masuk dalam sistem money game D4F.

Dilanjutkan, member yang baru bergabung dapat memilih sejumlah paket investasi yang ditawarkan bervariasi mulai termurah paket Silver Rp1 juta, paket Gold Rp5 juta, paket Platinum Rp10 juta dan paket Titanium Rp30 juta.

"Adapun cara pembayaran paket-paket tersebut dilakukan secara bertahap pada sejumlah rekening yang ditetapkan D4F," lanjut JPU Kurniawan. (ran)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (24/3).

 

JAKARTA - Perlahan-lahan kasus mega proyek KTP elektronik terungkap di persidangan. 

Dua saksi mantan anggota Komisi II DPR Teguh Juwarno dan Taufiq Effendy mengakui bahwa komisinya yang menginginkan proyek e-KTP menggunakan rupiah murni. Hanya saja, Teguh mengklaim tidak ingat siapa anggota Komisi II DPR yang saat itu mengusulkan ketika rapat dengan Kemendagri.

"Tapi, pembahasan saat itu arahnya menggunakan rupiah murni," ujar Teguh saat bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dalam sidang perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/3).

Dia mengatakan, pernah saat rapat kerja dengan Kemendagri hampir seluruh anggota Komisi II DPR menyepakati menggunakan dana dalam negeri.

Sebab, kata dia, proyek terkait data kependudukan sangat penting sehingga harus menggunakan anggaran yang bersumber dari dalam negeri atau APBN. "Saya tidak ingat siapa yang menyarankan tapi komisi arahnya demikian karena waktu itu muncul pembahasan bersama jadi kami lebih melihat aspek keamanan," katanya.

Karenanya, disepakati untuk anggaran e-KTP tidak meminjam ke luar negeri. "Karena dikhawatirkan akan mengancam aspek keamanan dan kerahasiaan negara," jelasnya.

Dalam persidangan sebelumnya, mantan Mendagri Gamawan Fauzi membantah dia yang mengusulkan sumber pembiayaan e-KTP dari APBN. Dia mengatakan, yang meminta agar proyek ini didanai APBN adalah DPR dan Mendagri sebelumnya yakni Mardiyanto. (boy/jpnn)

JAKARTA - Dua mantang anggota Komisi II DPR dihadirkan dalam sidang korupsi mega proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (23/3). Mereka adalah mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi dan Teguh Juwarno.

Dalam kesaksiannya, Taufik membantah mengawal anggaran e-KTP. Menurut Taufik, yang bisa mengawal adalah Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sebab, kata Taufik, Banggar lah yang selalu berkaitan dengan anggaran di DPR.

"Yang bisa mengawal itu orang-orang Banggar," tegas Taufik saat bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, Kamis (23/3).

Teguh Juwarno juga mengatakan bahwa yang tahu mengenai anggaran itu adalah Banggar. Menurut dia, Komisi II DPR hanya tahu soal pagu anggaran yang diusulkan Kemendagri. "Di komisi bahas pagu anggaran yang sudah disetujui pemerintah," ungkap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Baik Taufik maupun Teguh kompak membantah kecipratan uang e-KTP. "Tidak pernah Yang Mulia," ujar Teguh.

Seperti diketahui, Irman dan Sugiharto didakwa bersama-sama Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, pengusaha Andi Narogong, Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Ditjen Dukcapil Kemendagri 2011 Drajat Wisnu Setyawan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi. (boy/jpnn)

PALEMBANG - Umar Usman, kepala Dinas Pendidikan Banyuasin yang menjadi salah satu terdakwa dalam kasus suap Bupati Yan Anton Ferdian divonis pidana penjara empat tahun penjara. Putusan tersebut lebih rendah setahun dari tuntutan JPU.

"Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 A Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP," kata ketua mejelis hakim Arifin SH M Hum dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Palembang, Kamis (23/3).

Untuk itu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurangan. "Silahkan menerima, menolak atau pikir-pikir. Pemeriksaan terdakwa dinyatakan selesai dan ditutup," ujarnya. (way)

JAKARTA - Bahtera rumah tangga Aming Sugandhi-Evelyn Nada Anjani sepertinya tidak bisa dipertahankan. Kendati Aming yang meninggalkan Evelyn selama sebulan dan kembali. Namun sidang gugatan cerai tetap berjalan. 

Sidang gugatan cerai akan digelar hari ini (23/3) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Hendry Indraguna, pengacara Evelyn mengatakan, kliennya akan menghadiri persidangan cerai di PA Jakarta Selatan.

Persiapan telah dilakukan Evelyn untuk menjalani sidang cerai.

"Mental. Karena Evelyn belum pernah sidang," kata Henry dalam pesan singkat, Kamis (23/3).

Dalam persidangan perdana, Evelyn akan didampingi pihak keluarga.

Namun, Henry mengatakan, tidak ada pembicaraan antara Evelyn dan Aming sebelum sidang.

"Enggak ada pembicaraan," ucap Henry. (gil/jpnn)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu putusan pengadilan terkait kasus korupsi Banyuasin. Bupati nonaktif Yan Anton Ferdian (YAF) sebelumnya dituntut 8 tahun penjara dan pencabutan hak politiknya.

Hal yang sama juga diutarakan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang juga menjabat Ketua Golkar Sumsel enggan berkomentar soal sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap Yan Anton, mengingat bupati muda itu masih kader Golkar Sumsel.

"Kita tunggu dulu prosesnya bagaimana. Kita tunggu putusan pengadilannya," ujarnya Alex Selasa (21/3) di kompleks Istana Kepresidenan.

Kendati belum mengambil sikap terhadap kadernya itu, Alex mengaku memantau perjalanan sidang itu.

"Kita tunggu inkrach dulu ya. Tetap kita pantau," tutup Alex.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku pihaknya telah memantau jalannya persidangan termasuk fakta-fakta yang muncul di persidangan.

"Kita tunggu putusan pengadilannya. Nanti hakim yang akan memutuskan pidana yang akan dijatuhkan ya," ungkapnya.

Salah satu fakta yang mendapat sorotan ialah ada dugaan aliran dana selain DPRD Banyuasin, yaitu tunjangan hari raya (THR) untuk sejumlah perwira Polda Sumsel.

Sebelumnya terkait fakta tersebut, dalam masa penyidikan KPK pernah memanggil 8 mantan perwira Polda Sumsel, termasuk mantan Kapolda Irjen Djoko Prastowo yang kini menduduki jabatan di Mabes Polri. Delapan perwira tersebut mangkir panggilan pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan KPK kembali mendalaminya. "Kami akan mempelajari terlebih dahulu fakta-fakta persidangan dalam kasus ini," ujarnya. (ran)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Rabu (22/3). 

 

JAKARTA - Sidang lanjutan kasus penistaan agama terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digelar Selasa (21/3) di auditorium Kementerian Pertanian, geger. 

Seorang ibu paruh baya yang berada di dalam ruangan, tiba-tiba berteriak dan membuat hadirin terkejut. Tak ayal, seluruh hadirin dalam ruang sidang, memusatkan pandangannya kepada sang ibu.

"Saya diutus Allah ke sini. Negara ini sudah makin enggak benar," teriak dia memecah suasana ruang sidang di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).

Mendengar itu, polisi dan wartawan pun langsung mengerubungi ibu tersebut. Polisi langsung menggiring ibu itu ke luar dari ruang sidang. "Saya ini datang diutus Allah untuk membela kebenaran," tambah ibu itu kembali.

Usai ibu tersebut dibawa ke luar, sidang pun kembali kondusif. Majelis hakim pun melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan ahli bahasa Indonesia Rahayu Surtiati yang juga merupakan Guru Besar Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. (mg4/jpnn)

PALEMBANG - Bupati nonaktif Banyuasin Yan Anton Ferdian dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pidana delapan tahun tahun penjara. Sementara terdakwa lainnya dalan kasus suap tersebut dituntut masing masing dengan pidana penjara selama lima tahun.

"Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Yan Anton terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf A jo pasal 55 ayat 1 jo asal 12 huruf B ayat 1 Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata KPK Roy Riady dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (20/3).

Agar majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. "Dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan," ujarnya. (way)

Baca selengkapnya Sumatera Ekspres Selasa (21/3)

Halaman 1 dari 26

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca