MUARADUA – Ketentuan Satu Desa Satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak April mendatang, masih berpeluang bisa bertambah. Terutama di desa-desa tertentu yang tidak memungkinkan cukup hanya dengan satu TPS saja.

Kemungkinan bertambahnya TPS di satu desa menjadi dua TPS, terungkap dalam rapat Komisi I DPRD bersama mitra kerja. Dihadiri Dinas PMPD, Kesbangpol dan Polres OKU Selatan. Artinya dari 82 TPS yang sudah dipersiapkan di setiap desa penyelenggara Pilkades, jumlah tersebut masih bisa berubah.

“Usai rapat ini kami DPRD meminta ke Dinas PMPD OKU Selatan agar melapor ke Bupati untuk penambahan TPS, terutama di desa-desa yang benar-benar membutuhkan. Jika diperlukan siap dilibatkan untuk Sidak lapangan melihat langsung kondisi desa yang benar-benar membutuhkan penambahan TPS,” lugas Anggota Komisi I Drs A Cipto BM

Selain rencana penambahan TPS, menjadi kesimpulan rapat Komisi I bersama mitra kerja di ruang Komisi I DPRD OKU Selatan. Yakni, pemetaan daerah rawan pilkades yang diserakan ke Polres OKU Selatan. Penegasan bahwa setiap bentuk pelanggaran menyangkut pelaksanaan Pilkades di luar ketentuan Perda tentang Pilkades, menjadi kewenangan kepolisian Polres OKU Selatan.
Juga persetujuan pembuatan seraga panitia desa jika memungkinkan. (dwa)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (24/3).

 

MUARADUA- Komisi IV DPRD Kabupaten OKU Selatan menggelar rapat dengar pendapat dengan seluruh mitra kerja komisi. Mulai dari Dinas Kesehatan, pendidikan hingga RSUD Muaradua juga ikut di undang Rabu (22/3).

Pembahasan komisi IV dengan mitra kerjanya itu tidak lain dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan oleh lembaga DPRD OKU Selatan. “Pertemuan dengan mitra tidak lain untuk mendengar permasalahan di masing-masing SKPD mitra Kerja komisi IV juga untuk mengetahui sejauh mana penyerapan anggaran,”kata Ketua DPRD OKU Selatan, Yohana Yhuda Yanti SE melalui ketua komisi IV Carles Minarko.

Dikatakannya, dalam rapat dengar pendapat dengan seluruh mitra, komisi IV mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi SKPD dalam menajalakan program.

“Ada banyak kendala dan permasalahan yang kami dengar langsung dari SKPD,”kata Carles

Salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua, dari hasil rapat diketahui bahwa salah satu kendala belum bisa maksimalnya pelayanan di RSUD karena beberapa gedung sebagai sarana pendukung belum diserahkan ke pihak RSUD oleh Dinas Pekerjaan Umum. (dwa)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Kamis (23/3). 

 

PALANGKARAYA - Wacana Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota negara ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, disambut positif Gubernur Sugianto Sabran.

Bahkan Sugianto mengungkapkan, Pemprov Kalteng telah menyiapkan lahan sekitar 500.000 hektare untuk lokasi perpindahan ibu kota.

Sayangnya, rencana perpindahan itu mendapat hambatan. Pasalnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalteng HM Fahruddin menilai, penyiapan lahan tersebut akan terhambat Perda No 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), khususnya terkait kawasan hutan yang masih sekitar 82 persen dan 19 persen sisanya merupakan Areal Penggunaan Lainnya (APL).

“Berapa yang bisa disiapkan jika masih memakai Perda yang ada? Harapan kita ada revisi untuk jumlah kawasan hutan,” ucap Fahruddin seperti diberitakan Kalteng Pos (Jawa Pos Group).

Politikus Nasdem ini mengharapkan, rencana pemindahan ibu kota itu harus benar-benar dipertimbangkan pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Sebab, lanjut dia, yang menentukan kawasan itu masuk hutan produksi tetap atau bukan merupakan kewenangan pusat.

“Permasalahan ini juga yang menghambat pembangunan kita dan itu masih menjadi kendala sampai saat ini,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan ini.

Dijelasakannya, gubernur sudah mendesak agar Perda tersebut direvisi kembali. Sebab, Perda No 5 tahun 2015 belum sesuai dengan harapan pemerintah provinsi dan DPRD Kalteng saat ini.
“Walau prosesnya lama, kita tetap berusaha dan mudah-mudahan masih ada peluang untuk itu,” ungkapnya. (uni/abe)

LUBUKLINGGAU - Polres Lubuklinggau akan melakukan pengusutan terhadap penyebar berita hoax melalui media sosial (Medsos) soal penculikan anak yang hingga dengan saat ini tidak terbukti. Sebagaimana diketahui, berita hoax mengenai penculikan itu sudah membuat resah masyarakata hampir seminggu terakhir di Lubuklinggau.

"Barusan saya rapat sama DPRD. Kita nanti kedepan akan memberikan imbauan kepada masyarakat supaya tenang, jangan terprovokasi berita yang tidak benar. Kemudian dari pihak kepolisian akan mengusut para penyebar berita-berita bohong itu dengan undang-undang ITE," kata Kapolres Lubuklinggau, AKBP Hajat Mabrur Bujangga.

Menurutnya, isu berita bohong itu di medsos terus diviralkan di Lubuklinggau. Tak ayal, informasi tersebut membuat keresahan dan membuat respon masyarakat menjadi paranoid bahkan inder estemate kepada siapa saja yang dianggap mencurigai. Sebab, isu hoax penculikan itu Rabu malam memakan korban.

"Tadi malam seorang perempuan mau dikeroyok sama massa. Terus kemudian, ya wajar seperti orang stres dianya. Padahal dia orang waras, hanya pingin tanya alamat. Ternyata masyarakat sudah paranoid, responnya seperti itu. Sekarang sudah dijemput sama keluarganya," kata Hajat. (wek)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (17/3). 

 

PALI - Setelah mengantongi surat keputusan dari DPP PDI Perjuangan Nomor 2530/IN/DPP/I/2017, akhirnya Drs H Soemarjono secara resmi diambil sumpah atau janjinya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) masa jabatan 2014 hingga 2019, mengantikan Martadinata MS yang wafat pada Agustus 2016 lalu.

Pengambilan sumpah melalui rapat Paripurna Istimewa ke satu DPRD Kabupaten PALI ini, dilakukan Kejaksaan Negeri Muara Enim, disaksikan langsung Bupati Ir H Heri Amalindo MM dan Wakil Bupati Ferdian Andreas Lacony SKom MM, beserta Wakil Ketua I DPRD PALI Devi Harianto SH MH dan Wakil Ketua II H Darmadi Suhaimi SH.

Ketua DPRD Kabupaten PALI, Drs H Soemarjono mengatakan, bahwa dirinya siap memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten PALI, dalam mewujudkan kesejahteraan kepada semuanya. Karena, kepercayaan yang telah diberikan kepadanya ‎harus dijaga dan diperjuangkan.

"Kita mengajak semua elemen masyarakat di Kabupaten PALI ini untuk bersama-sama dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan dalam mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain. Untuk itu semua pihak harus terlibat dalam mewujudkannya kedepan," ujarnya, usai pelantikan di Ruang Rapat Paripurna Komperta Pendopo, (15/3). (ebi)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Kamis (16/3). 

INDERALAYA- Kali ini seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI)  sepertinya sepakat dan ramai-ramai mempersoalkan kerusakan infrastruktur jalan di berbagai kecamatan dan desa di wilayah Bumi Caram Seguguk Ogan Ilir.

Protes anggota DPRD OI disampaikan pada acara sidang paripurna DPRD OI dengan agenda penyampaian nota penjelasan oleh Bupati OI tentang LKPJ 2016 yang diwakili oleh Sekda OI, H Herman SH MM, Pimpinan Sidang DPRD OI dibuka oleh Ahmad Syafei selaku wakil Ketua I DPRD OI yang berlangsung Selasa (14/3).

Para anggota DPRD OI seperti Arhandi TBSE, Afrizal, M Basri, H Sopian H M Ali dan beberapa anggota DPRD OI lainnya,yang menilai pihak eksekutif lamban dalam penanganan kerusakan infrastruktur jalan , termasuk masalah anggaran pendidikan dan kesehatan .

Bahkan Wakil Ketua I DPRD OI, Ahmad Syafei juga ikut menjelaskan bahwa persoalan kerusakan infrastruktur jalan tersebut sudah sering disampaikan di tingkat komisi DPRD, namun sepertinya tidak ada tindaklanjutnya.

’’Makanya persoalan ini akhirnya diungkap di tingkat paripurna,’’kata Ahmad Syafei. (sid)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Rabu (15/3). 

 

PALEMBANG –Rencana perluasan wilayah kota Palembang yang sebelumnya mendapat pertentangan dari beberapa daerah, seperti Muara
Enim, OI dan Banyuasin, kembali dibahas melalui rapat di Gedung DPRD Kota Palembang, Senin (13/3).

Kali ini, Sekda Kota Palembang, Harobin Mastofa, memimpin rombongan melakukan konsultasi dengan para anggota Dewan yang mengklaim telah melakukan komunikasi dengan anggota Dewan di daerah yang terkait perluasan tersebut. Seperti yang diungkapkan Ketua DPRD Kota Palembang, H Darmawan SH.

Menurutnya, saat ini tinggal pemerintah kota Palembang yang diminta melengkapi bahan untuk paparan dihadapan Gubernur Sumsel.

“Komunikasi lisan sudah ada dengan (DPRD) Banyuasin. Nantinya akan duduk bareng dengan d imediasi oleh Gubernur,”katanya, usai rapat.

Kelengkapan bahan yang diminta Darmawan kepada pemerintah kota Palembang, diantaranya terkait latar belakang dilakukan perluasan wilayah, dan kesiapan yang ada saat ini. Sebab, perluasan akan melibatkan banyak pihak terkait. (aja)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Selasa (14/3). 

 

SINGKAWANG - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis marah besar gara-gara hanya sedikit anggota DPRD Kota Singkawang yang hadir di acara Musrenbang, Rabu (8/3).

Padahal, dia sudah tancap gas pagi-pagi dari Pontianak untuk menghadiri acara bertempat di ruang Balairung Kantor Walikota Singkawang itu.

Sekitar pukul 09.00, acara resmi dibuka Wali Kota Awang Ishak. Sembari menunggu kedatangan Cornelis, Awang menyampaikan sambutan dan arahannya.

Pas Awang selesai sambutan, Cornelis memasuki ruangan yang sudah dipenuhi peserta mulai dari jajaran SKPD Singkawang, Kepala Dinas di lingkungan Pemprov Kalbar, instansi vertikal, dan undangan dari kalangan masyarakat.

Begitu giliran gubernur tampil di podium, yang pertama terlontar adalah kekesalannya lantaran melihat kursi di bagian tengah rata-rata tak ada yang menduduki.

“Ini undangan mana, kok kosong?” tanya Cornelis. Hadirin kontan menjawab bahwa kursi undangan yang kosong itu disediakan untuk anggota DPRD Kota Singkawang yang terhormat.

Biasanya, yang paling ngotot berebut dan menduduki ‘kursi’ adalah anggota Dewan, kali ini hanya 5 kursi terisi termasuk yang diduduki Ketua DPRD Kota Singkawang.

Begitu tahu yang kosong adalah kursi untuk anggota DPRD, Cornelis pun naik pitam.

"Seharusnya mereka datang! Jangan sampai setelah Musrenbang lalu penyusunan RKA di tengah jalan, tiba-tiba ribut! Kan seharusnya mereka datang dan mengawal Musrenbang ini,” sergahnya.

Ditegaskannya, yang tidak hadir merupakan sikap yang tidak santun dan tak disiplin.

“Kita mau mengevaluasi, ini bermanfaat atau tidak. Ini lebih dari separuh anggota Dewan tidak hadir, memalukan! Nanti saya telpon ketua umum di pusat sana, saya kenal (semua),” tegasnya.

Cornelis sempat pula bertanya kepada Ketua DPRD Kota Singkawang, Sujianto, yang juga legislator PDI Perjuangan. Apakah dari PDIP hadir semua atau tidak?

“Kalau ada yang dari PDIP di Singkawang Dewannya tidak hadir tiga kali, akan saya PAW,” ancam pria yang juga menjabat Ketua DPD PDIP Kalbar itu.

Kekesalan Cornelis memang sangat beralasan. Sering terjadi di Kalbar ribut-ribut soal pembahasan anggaran, lantaran ketika disusun dalam KUA PPAS, tiba-tiba dicoret lalu diributkan kembali oleh oknum Dewan.

“Jadi bukan datang, duduk, diam, dan dengar. Melalui Musrenbang ini dicarikan solusinya. Ini bukan karena saya tapi karena Undang-undang,” tukasnya.

Imbuh dia, “Sebenarnya saya tidak hadir di sini, tapi karena presiden membatalkan pertemuan bersama gubernur, makanya saya dapat hadir di sini. Saya mohon Pak Wali dan Bappeda disusun benar-benar prioritasnya dan tepat waktu”.

Menanggapi meradangnya gubernur, Ketua DPRD Sujianto menjawab, sebagian besar para wakil rakyat melakukan rangkaian tugas ke luar kota.

“Melakukan konsultasi sesuai komisi mereka masing-masing. Saya juga tidak tahu apakah undangan acara tersebut disampaikan sebelum mereka berangkat atau sesudahnya," ujarnya kepada Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group).

Walaupun sebagian besar para wakil rakyat tidak hadir saat Musrenbang, lima anggota DPRD Kota Singkawang termasuk dirinya hadir.

"Jadwal di Dewan inikan juga sudah terprogram, jadi saya juga tidak tahu sebelumnya. Makanya nanti saya juga akan tanyakan ke anggota lain apakah undangan itu didapat sebelum berangkat atau sesudah,” terang dia.

Sambung Sujianto, “Terutama di fraksi PDIP, sebab Pak Gubernur tadi bertanya kenapa cuma saya sendiri yang hadir, empat orang yang lainnya kemana".

Ia sendiri memahami dengan baik bahwa Musrenbang sangat penting. Sebab, untuk menyusun APBD 2018 harus ada singkronisasi daerah, provinsi dan pusat.

“Kita juga bersyukur dan berterimakasih tadi Pak Gubernur sudah bisa hadir dalam kegiatan ini," pungkas Sujianto.

Salah seorang Dewan Singkawang yang tidak hadir adalah Eka Candra. Wakil Ketua Komisi II itu sudah di Jakarta sejak tanggal 3 Maret.

“Kami tidak tahu adanya Musrenbang Kota Singkawang, karena undangan untuk kami sampai pada Selasa (7/3). Sedangkan kami berada di luar Singkawang sebelum itu. Jadi bukan salah kami, apalagi agenda konsultasi ke Jakarta ini sudah diagendakan sebelumnya, jauh sebelum undangan Musrenbang,” ujar Eka dihubungi selulernya, Rabu malam (8/3).

Dia menjelaskan, bahwa konsultasi pihaknya ke Jakarta lantaran berkoordinasi terkait guru mata pelajaran agama yang belum mendapatkan tunjangan.

Sehingga harus bertemu dengan pejabat Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.

“Harusnya undangan terhadap pihak DPRD Kota Singkawang jauh-jauh hari, lantaran agenda DPRD Kota Singkawang sudah terjadwal sebelumnnya,” pinta Eka.

Di tempat yang sama, Wali Kota Awang Ishak mengatakan, dalam Musrenbang tingkat Kota Singkawang kali ini merupakan keikutsertaannya yang terakhir.

“Saya pamit. Dan memang pada 2016 banyak dana yang kena potong, dan pada 2017, DAU turun. Jadi kalau ada pembangunan yang gagal, jangan salahkan Pak Awang,” ujarnya.

Ia mengatakan anggaran pembangunan sekitar Rp200 miliar.”Untuk bangun PDAM saja dana segitu tak cukup,” jelas Awang.

Wali Kota dua periode yang menjabat selang-seling ini pun sempat menyoroti masalah infrastruktur.

Terutama terkait status jalan, seperti jalan di Buduk-Sebakuan yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang.

“Ini sebenarnya jalan kota Singkawang dan termasuk jalan potensi, namun ketika dilintasi truk-truk pengangkut sawit, maka jalan itu menjadi rusak. Jadi seharusnya ini masuk kewenangan provinsi, karena sudah lintas antar kabupaten kota,” tandasnya. (suh/moh)

MUARA BELITI - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura), nyaris gagal melakukan reses di Desa Sembatu Jaya, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Mura. Pasalnya, mobil rombongan anggota DPRD Mura, tidak bisa melintas akibat terjebak lumpur dan kondisi akses jalan rusak parah.

"Parah nian dek, jalannyo ancur kami tejebak lumpur jadi idak biso lewat, padahal nak reses. Wajar kalau warga di Desa Sembatu Jaya ini susah galo. Jalannyo belumpur dalam, jadi susah keluar masuk," keluh Wakil Ketua DPRD Mura I Ismun Yahya, Kamis (9/3).

Setelah melakukan peninjauan langsung ke masyarakat di Desa Sembatu Jaya, DPRD Mura berencana secepatnya memanggil pihak eksekutif dan meminta Pemkab untuk segera membangun dan memperbaiki akses jalan penghubung di Desa Sembatu Jaya, di Kecamatan BTS Ulu.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mura H Aidil Rusman menyatakan akibat curah hujan meningkat memang banyak jalan-jalan di wilayah Kabupaten Mura yang mengalami kerusakan. Namun kerusakan jalan itu didominasi oleh jalan provinsi atau jalan negara.

"Untuk jalan kabupaten saya rasa semuanya masih bagus, bagi yang sudah ditingkatkan. Tapi jalan yang belum ditingkatkan seperti Sembatu Jaya memang sekarang masih rusak. Jalan di sana sering terendam banjir," tukasnya. (cj13)

PALEMBANG - Setelah melakukan pencarian yang cukup panjang, Satuan Reskrim Polresta berhasil menangkap oknum PNS Sekretariat Dewan(Sekwan) DPRD Banyuasin, Denny Arifiyandi (35).

"Ini LP-nya sudah lama, alhamdulillah kita berhasil mengamankan orangnya," kata Kasubnit Pidsus Satuan Reskrim Polresta Palembang Aiptu Herison, Senin (6/3).

Dikatakannya, LP (laporan) yang masuk tiga kali ke Polresta Palembang dan dua diantaranya juga ada di Polda Sumsel. Dimana seluruh yang melaporkan berbeda orangnya. “Kita sudah lama lakukan pencarian. Terakhir menemukan orang ini di kontrakannya di kawasan Muhajirin,” ujarnya.

Sebelum dilakukan penangkapan itu, petugas sempat kehilangan jejak karena tersangka sudah melarikan diri ke Lampung dengan membawa istrinya.  Tersangka yang merupakan oknum PNS di Sekwan DPRD Banyuasin pun diketahui sudah lama tak masuk kerja.

“Berkasnyajuga sudah kita serahkan ke Kejaksaan Negeri,” tukasnya.

Terpisah, salah-satu korban, Muhammad Nakola (38) yang berprofesi sebagai polisi pun dalam laporannya mengaku pernah ditipu oleh tersangka Denny Afriyandi pada Jumat, 27 November 2015 lalu. Berdasarkan informasi, pelapor sudah kenal terlapor dimana pada hari itu sudah terjadi penipuan dan penggelapan karena terlapor meminta tolong untuk membiayai pembelian tiket pesawat anggota DPRD PALI  sebanyak 48 tiket pulang pergi ke Jakarta. Pelapor pun dijanjikan dengan keuntungan yang bakal didapatkan 10 persen dari modal dan bisa diambil sebulan kemudian.

“Lalu saya pun mentransfer uang dengan nilai Rp129.600.000 dari ATM Mandiri ke rekening Bank Mandiri,” jelasnya. (chy)

Halaman 1 dari 25

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca