JAKARTA - Alasan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyebut mobil dinas kepresidenan mendesak untuk diganti, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Mobil kepresidenan.
Fahri justru mengkhatirkan keamanan Presiden Joko Widodo. Sebab, mengacu UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, harus ada sistem yang baik untuk menjamin keamanan kepala negara.

"Saya konsennya pada keamanann presiden. Di antaranya cara mengatur keamanan presiden, kendaraan itu harus aman. Kalau mogok berarti kendaraan itu gak aman. Maka harus dievaluasi," ujar Fahri di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (21/3).

Namun pihaknya menilai pemerintah juga tidak boleh beralasan karena mobilnya sudah lama. Sebab, itu sama saja pihak Istana Negara menyalahkan diri sendiri.

"Salah sendiri. Sistem pemerintahan tidak boleh membiarkan presiden naik mobil lama. Karena terkait keamanan. Kalau sudah lama bikin jangka waktu," ujar politikus PKS itu.

Kalau sering mogok yang dijadikan alasan oleh Setneg, itu menurutnya juga tidak tepat. Sebab, soal mogok itu ilmiah, karena itu ilmu mesin. Karena itu dia meminta adanya evaluasi.

"Iya kalau mogoknya di tempat aman, kalau di tempat tidak aman? Itu keamanan presiden loh. Karena kalau anggota DPR ada yang meninggal, menggantinya gampang, kalau presiden itu kan bahaya," tandas dia.(fat/jpnn)

JAKARTA - Revisi terhadap undang-undang MD3 yang dilakukan DPR nampaknya akan menjadi ajang bagi-bagi kursi pimpinan. Salah satunya adalah PDI Perjuangan. 

Partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran itu selangkah lagi mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR dan MPR RI lewat revisi UU MD3. Pasalnya, mayoritas fraksi di Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI setuju revisi tersebut di paripurnakan untuk mendapat persetujuan tingkat akhir.

Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) selaku pihak yang memimpin rapat Bamus revisi UU MD3 terbatas mengungkapkan, rapat tersebut juga membahas permasalahan legislasi dan pengawasan.

”Selain revisi UU MD3, pembahasan juga menyangkut masalah legislasi, anggaran, pengawasan yang tentunya harus kita persiapkan matang-matang,” ucap Setnov usai memimpin Rapat Bamus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/3).

Ia menyatakan, Rapat Bamus yang diikuti seluruh fraksi partai di DPR itu adalah guna menanggapi isi Surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang revisi UU MD3.

”Jika semua sepakat, kita akan langsung usulkan ke Paripurna untuk segera di sah kan,” jelas Setnov.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mengatakan, Presiden Jokowi setuju penambahan kursi bagi PDI-Perjuangan di pimpinan MPR, DPR, dan MKD ditambah. Untuk itu, kata politisi PKS ini, hal itu bisa langsung dibacakan dalam rapat Paripurna untuh disahkan.

”Presiden tidak berubah sedikit pun tentang konsep yang diusulkan Baleg (badan legislatif), yang hanya menambah satu kursi saja buat PDIP,” kata Fahri.

Sementara itu, pihak Fraksi Partai Gerindra nampaknya kecewa karena hanya PDIP yang mendapat kursi tambahan di pimpinan.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria berharap, dalam revisi terbatas UU MD3 itu, pihaknya mendapatkan jatah kursi di pimpinan MPR.

Alasannya kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini, pimpinan MPR saat ini didominasi partai politik pendukung pemerintah.

”Partai Gerindra kan saat ini sudah ada di pimpinan DPR RI, di MPR kan selama ini sudah masuk semua partai politik pendukung pemerintah semua. Jadi saya kira, ada baiknya partai nonpemerintah masuk juga, sebagai penyeimbang lah,” ujar Riza sebelum mengikuti rapat Bamus dengan pimpinan DPR RI, Jakarta, Senin (20/3).

Menurut Riza, wacana pucuk pimpinan DPR harus diserahkan kepada partai pemenang Pemilu 2014 lalu tidak bisa dilakukan.

Alasannya, jelas dia, kesepakatan antara fraksi-fraksi dalam Badan Legislasi (Baleg) revisi UU MD3 itu hanya menambahkan satu kursi pimpinan DPR dan MPR.

”Saya kira tidak bisa berubah-ubah, revisi UU MD3 yang dibahas sekarang tidak dibahas mengenai formula pimpinan DPR RI 2009-2014,” tandas Riza.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi pada tanggal 24 Februari 2017 mengirimkan surat kepada pimpinan DPR.

Surat bernomor R13/Pres/02/2017 itu berisi soal perihal penunjukkan wakil untuk membahas Rancangan UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Surat presiden itu telah dibacakan pada rapat Paripurna beberapa waktu lalu.
Fraksi PDIP sebelumnya mengusulkan untuk merevisi UU MD3 dan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Setelah Baleg menggelar rapat pada Rabu (21/12/2016) lalu, semua fraksi setuju Fraksi PDIP dapat jatah kursi pimpinan di DPR, MPR dan MKD.

Diketahui juga, bahwa formula pimpinan DPR periode 2009-2014 berdasarkan hasil Pemilu. Partai pemenang Pemilu berhak mendapatkan jatah kursi ketua DPR. Jika resmi diberlakukan, nantinya jumlah pimpinan DPR dan MPR akan menjadi enam orang. Namun, Partai Gerindra dan PKB belakangan ikut meminta jatah kursi pimpinan. (dil)

JAKARTA - Keinginan bidan pegawai tidak tetap (PTT) di atas 35 tahun untuk diangkat sebagai PNS sepertinya pupus sudah. Pemerintah memutuskan 4.220 bidan PTT yang berusia di atas 35 tahun diarahkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengungkapkan, pengangkatan bidan PTT di atas 35 tahun tersebut menjadi PNS memang terganjal aturan.

Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah 98/2000 tentang pengadaan PNS juncto PP 78/2013 dijelaskan, bahwa syarat PNS setinggi-tingginya berumur 35 tahun.

”Sehingga mereka tidak bisa diangkat menjadi PNS pemda,” ujarnya kemarin (20/3), di Jakarta.

Persoalan tersebut pun sudah dibawa ke rapat terbatas di Istana bersama Presiden Joko Widodo.

Dari hasil rapat tersebut, mereka diarahkan untuk menjadi PPPK daerah.

Saat ini, aturan terkait pengarahan ini tengah disusun sehingga bisa segera diterbitkan.

”Selama menunggu ini selesai mereka tetap bekerja dan mendapat gaji serta tunjungan seperti biasa,” jelasnya.

Nantinya, kata dia, meski menjadi PPPK daerah, hak-hak dan tupoksi kerja para bidan PTT ini sama dengan bidan PNS. Hanya saja, memang tak ada jaminan pensiun yang diberikan.

Kendati begitu, pihaknya bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah berupaya agar para bidan yang nantinya menjadi PPPK ini mendapat jaminan hari tua. Usulan tersebut pun sudah mendapat sinyal positif dari presiden.

Dalam kesempatan itu, Nila turut meluruskan isu menyesatkan yang berhembus soal kecurangan yang dilakukan Kemenkes dalam seleksi tenaga kesehatan PTT.

Dia menjelaskan, dari 43.310 tenaga kesehatan PTT yang mengikuti seleksi PNS, seluruhnya dinyatakan lolos seleksi.

Hanya saja, saat pengumuman harus terganjal aturan yang harus dikomunikasikan dengan kementerian/lembaga terkait.

”Memang tes dilakukan Juli 2016 dan diumumkan 2017. Dalam enam bulan tersebut, hasil seleksi sudah diserahkan ke KemenPANRB. Jadi tidak itu namanya dikeep agar yang usianya akan menginjak 36 tahun gugur,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, perhitungan usia maksimum dilakukan saat yang bersangkutan mendaftar sebagai CPNS bukan saat pengangkatan.

Menanggapi skenario yang dipaparkan Menkes, sejumlah anggota dewan masih belum sepakat. Mereka tetap mendesak, para bidan PTT ini bisa diangkat menjadi PNS.
Anggota Komisi IX Ketut Sustiawan mengungkapkan, kasus tenaga kesehatan ini seharusnya menjadi pengecualian.

Sebab, kebutuhan tenaga kesehatan di daerah masih sangat besar. apalagi, hampir seluruh bidan PTT yang berumur diatas 35 tahun ini sudah mengabdi lebih dari 10 tahun.

”Kami usulkan ada revisi UU ASN maupun turunannya. Ini harus dikecualikan karena kondisi khusus,” ujarnya.

Senada dengan Ketut, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf pun mendesak agar bidan PTT ini bisa diangkat menjadi PNS. Menurutnya, PP 98/2000 bisa direvisi untuk mengakomodir hal ini.

”Belum lagi nanti tunjungan hari tuanya seperti apa dan lainnya. Kita mendesak untuk revisi,” tuturnya.

Sebagai informasi, tahun 2016 lalu, Kemenkes mengadakan seleksi CPNS untuk tenaga kesehatan PTT. Ada 43.310 orang yang mengikuti seleksi ini.

Adapun jumlah tersebut terdiri dari 949 dokter, 444 dokter gigi, dan 41.917 bidan.

Namun, dari jumlah tersebut hanya 39.090 orang yang diangkat menjadi CPNS.

Sisanya, tidak bisa lanjut karena berumur lebih dari 35 tahun. (mia)

JAKARTA - Kursi panas Ketua DPR yang saat ini dijabat Setya Novanto sepertinya kembali digoyang. Ketua Umum DPP Partai Golkar itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik terkait kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR.

Setidaknya ada tiga laporan terhadap Novanto di masa reses lalu. Terakhir yang dilaporkan oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman.

Namun, Novanto tetap santai. Mantan Bendahara Umum Golkar itu mempercayakan kepada proses perkara e-KTP yang kini tengah bergulir di pengadilan.

"Ya kita kan, semuanya ada proses yang di pengadilan sedang berjalan, itu kami percayakan semuanya kepada pihak pengadilan yang semuanya sekarang ini sudah dilaksanakan," kata Novanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/3).

Novanto menambahkan dia sangat menjunjung tinggi proses hukum. Bahkan, Novanto mengklaim mendukung adanya reformasi hukum.

"Nah, tentu apa yang dilakukan di persidangan, semua kami harapkan tidak ada intervensi dari siapa pun dan tidak dijadikan polemik-polemik," kata dia.

Novanto menambahkan, proses persidangan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dia menghargai apa yang tengah berproses di pengadilan.

Sebelumnya diberitakan, MKD menyatakan sudah menerima tiga laporan terkait dugaan pelanggaran etik Novanto berkaitan kasus e-KTP. Semua laporan itu masuk pada masa reses kemarin.
"Ada tiga laporan," kata Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3).(boy/jpnn)

JAKARTA - Kasus korupsi KTP elektronik yang menyandera Ketua DPR Setya Novanto, akhirnya membuat mantan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) angkat bicara. 

Mantan Menko Perekonomian era Presiden SBY itu meminta seluruh kader Partai Golkar untuk tetap tenang terhadap persoalan yang menyeret nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam pusaran kasus e-KTP.

Dia juga menepis isu adanya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di tubuh Golkar.

Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/3) mengatakan, pernyataan ARB ini sangat positif untuk Partai Golkar. Pernyataan ini juga sebagai dukungan ARB terhadap keutuhan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto.

"Pernyataan ARB menggambarkan sikap kedewasaan politik Golkar dalam menjaga dinamika politik partai pasca nama Setya Novanto disebut-sebut ikut menerima dana e-KTP seperti yang tertuang dalam dakwaan Jaksa,” ujar Ramses.

Selain itu, pernyataan ARB dapat juga dimaknai bahwa sampai saat ini kader Partai Golkar masih solid mendukung penuh kepemimpinan Setya Novanto.

"ARB tentu belajar dari kasus Partai Golkar sebelumnya yang terpecah. Dia ingin rajutan persatuan partai yang sudah dibangun Novanto tidak tercidera lagi," katanya.

Nama Setya Novanto baru sebatas dugaan dan belum ada status apapun dari Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK). Itu artinya dorongan untuk dilakukannya Munaslub itu juga sesuatu yang janggal.

"ARB tentu melihat ini secara proporsional sehingga tidak melakukan berbagai spekulasi politik apalagi menggelar dilaksanakannya Munaslub," ucapnya.
Mengenai langkah KPK yang mengumumkan nama-nama yang tersangkut kasus e-KTP, Ramses mengatakan, pimpinan lembaga antirasuah itu harus bisa menahan diri. Karena mengumumkan nama-nama itu sangat riskan dalam konteks politik Indonesia.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kerja KPK yang sudah bagus menjadi kabur dan berantakan ketika timbul pernyataan genit dari pimpinan.

"Kita harus kritisi pimpinan KPK saat ini agar jangan mengikuti jejak sebelumnya, yang terlalu euforia tetapi pada akhirnya mereka sendiri tersandung masalah," kata dia.

Sebelumnya, Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengingatkan, KPK harus tetap menjaga rumah institusi. KPK harus tetap fokus pada penegakan hukum. “Tapi, tetap tidak boleh buta suasana politik di luar,” kata Agus dalam diskusi “Perang Politik E-KTP” di Jakarta, Sabtu (18/3).

Dia pun mengingatkan, pimpinan KPK harus bisa menahan bicara. Pimpinan harus menyerahkan semuanya kepada juru bicara KPK Febri Diansyah.

Tentunya, juru bicara KPK sudah punya strategi khusus untuk berkomunikasi kepada publik. “Peran jubir harus dimaksimalkan,” tegasnya.(*/jpnn)

PALEMBANG – Rapat Dengar Pendapat dengan tema Pemantauan LKPD 2016 dan Penjaringan Aspirasi Penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah digelar di Gedung Sekretariat Daerah Kota Palembang Jumat (17/3). Rapat ini dihadiri Siska Marleni, anggota DPD RI asal Sumsel yang kini memasuki masa reses.

Tak mau tanggung-tanggung, pemerintah kota Palembang melalui Sekda Harobin Mastofa mengajukan sejumlah permintaan kepada pemerintah pusat lewat Siska. Diantaranya, dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah yang selama ini diterima Pemkot Palembang, dari 30-70 menjadi 40-60.

“Apalagi, dana tersebut bukan bulat 100 persen. Dikurangi dulu 30 persen untuk dijadikan 100 persen lagi baru dibagikan,”kata Harobin.

Belum lagi, dana tersebut ditransfer ke Pemerintah Provinsi terlebih dulu, sebelum masuk ke kas Pemkot Palembang. Hal ini menambah masalah baru, menjadikan kota Palembang defisit kas, seperti yang terjadi selama ini.

Buntutnya, pemkot terpaksa berhutang ke BSB sebesar Rp100miliar untuk membayar sejumlah tunggakan, terkait pembangunan dan pembayaran hutang kepada kontraktor seperti diberitakan beberapa waktu lalu. (aja)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Sabtu (18/3). 

 

JAKARTA - Sidang lanjutan kasus korupsi mega proyek KTP elektronik kembali akann digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, hari ini (16/3). Ada delapan saksi akan dihadirkan jaksa komisi pemberantasan korupsi (KPK) pada sidang tersebut.

Diantaranya merupakan tokoh sentral yang pernah terlibat dalam proses penganggaran pengadaan e-KTP senilai Rp5,2 triliun tersebut.

Yakni, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardjojo (saat ini Gubernur Bank Indonesia/BI) dan mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap.

Sekjen Kemendagri saat ini Yuswandi Arsyad Tumenggung juga akan dihadirkan.

”Undangan sudah kami berikan,” ujar sumber terpercaya Jawa Pos, kemarin (15/3).

Sejumlah pejabat Kemendagri era Gamawan juga akan dihadirkan. Yakni mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, mantan Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Elvius Dailami serta mantan Dirjen Administrasi Kependudukan Rasyid Saleh.

Selain itu, Dirut PT Karsa Wira Utama (perusahaan percetakan langganan Kemendagri) Winata Cahyadi rencananya juga dihadirkan.

Diantara 8 saksi tersebut, Gamawan Fauzi, Diah Anggraeni dan Chaeruman Harahap yang berkali-kali muncul di surat dakwaan e-KTP.
Mereka berperan aktif dalam proses penganggaran. Gamawan, misalnya, pada akhir November 2009 mengirimkan surat ke Agus Martowardjojo (Menkeu saat itu) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kala itu Armida Alisjahbana.

Pada waktu itu, Gamawan meminta kepada Menkeu dan Kepala Bappenas untuk mengubah sumber pembiayaan e-KTP dari pinjaman hibah luar negeri menjadi rupiah murni.

Perubahan sumber itu kemudian yang menjadi acuan pembahasan e-KTP di rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) antara Kemendagri dan Komisi II DPR.

Sedangkan dugaan keterlibatan anggota DPR di pusaran skandal e-KTP diperkirakan akan diungkap mantan Ketua Komisi II Chaeruman Harahap.

Politikus Partai Golkar itu masuk list penerima aliran dana korupsi e-KTP senilai Rp 2,3 triliun.

Chaeruman bersama pimpinan komisi II lain ikut menyetujui e-KTP sebagai program prioritas yang akan dibiayai APBN secara multiyears.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah enggan dikonfirmasi terkait nama-nama saksi yang dihadirkan hari ini.

Hanya, kata dia, saksi yang dihadirkan dipastikan berasal dari Kemendagri dan DPR serta pihak-pihak yang berkompeten dalam penganggaran proyek yang jadi bancakan puluhan anggota DPR tersebut. ”Tahap awal kami dalami aspek penganggaran,” tuturnya.
Menurutnya, saksi-saksi yang dihadirkan hari ini mewakili semua kluster. Yakni, eksekutif, legislatif dan korporasi.

Agenda pemeriksaan sidang terkait penganggaran diperkirakan bakal lebih dari satu kali.

Mengingat, banyaknya saksi yang dimintai keterangan mengenai anggaran pada saat penyidikan e-KTP.

”Tentu akan kami hadirkan nanti (di sidang selanjutnya),” ungkapnya. (tyo/byu)

JAKARTA - Undangan Presiden Joko Widodo terhadap pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Selasa (14/3), dimanfaatkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menyampaikan unek-unek kepada Jokowi. 

Fahri Hamzah mengaku telah menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo agar mendukung wacana penggunaan Hak Angket DPR terhadap kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Dia mengatakan ada keganjilan luar biasa di kasus e-KTP yang berkaitan dengan conflict of interest Agus Raharjo selaku ketua KPK.

Fahri menjelaskan, Agus Raharjo yang juga mantan ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ikut berkonflik dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di proyek senilai Rp5,9 triliun.

"Rupanya ketua KPK itu ikut berkonflik dengan kemendagri, karena ketua KPK mantan LKPP ini datang dengan kecenderungan (membawa) konsorsium yang kalah. Itu jelas sekali itu," ujar Fahri.

Kepentingan Agus, ujar politikus PKS ini, juga pernah disampaikan para mantan pejabat di Kemendagri yang menjadi saksi di KPK.

"Karena itulah hasil temuan BPK dengan advokasinya KPK itu beda, begitu Agus menjadi ketua KPK menetapkan tersangka, gitu lho. Artinya dia membawa konflik lama yang dia sudah hadapi dari awal," tambahnya.

Lalu bagaimana tanggapan Presiden Jokowi mendengar penjelasan Fahri soal dugaan keterlibatan Agus Raharjo di proyek e-KTP?
Menurut Fahri, banyak yang belum diketahui oleh Presiden Jokowi di kasus e-KTP.

"Banyak yang presiden itu belum tahu, belum mendapatkan laporan rupanya. Jadi dia (Jokowi) kaget juga dengan keterangan yang disampaikan itu. Saya bilang ini periode lalu Pak, kemudian ini kasus sebetulnya sudah diaudit tiga kali oleh BPK dan tidak ada masalah," tambahnya.(fat/jpnn)

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mantan legislator Senayan dibuat geger dengan banyaknya nama tercantum dalam dakwaan sidang kasus KTP elektronik di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3). 

Tentu saja kalangan DPR kompak membantah keterlibatan dalam perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Nama-nama politikus kondang tercantum dalam dakwaan atas mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Namun, para politikus yang disebut kecipratan uang dari proyek senilai Rp5,9 triliun itu kompak membantah.

Hanya saja, KPK tak berpegang pada bantahan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, lembaganya itu sudah bekerja selama 13 tahun untuk mengusut korupsi sehingga bantahan dari berbagai pihak bukan hal baru lagi.

Karenanya, KPK bekerja berdasar fakta. "KPK tidak terganggu oleh bantahan," ujar Febri, Jumat (10/3).

Dalam perkara e-KTP, katanya, KPK tentu tidak sembarangan melakukan penyidikan dan menyeret tersangkanya menjadi terdakwa di pengadilan. Febri menegaskan, nama-nama yang muncul dalam surat dakwaan tentu berdasar informasi dan bukti awal yang dimiliki KPK.

Setelah itu, KPK melakukan investigasi mendalam untuk melengkapi bukti. "Sejak penyidikan kami punya bukti awal yang cukup sehingga dinaikkan ke penyidikan pada 2014 lalu," ungkap Febri.

Karenanya dia mempersilakan pihak-pihak yang keberatan untuk membantah. Yang jelas, katanya, KPK sebagai penegak hukum punya kewenangan.

Lebih lanjut mantan pegiat Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mengatakan, KPK tentu punya strategi tersendiri dalam mencari bukti. Sedangkan bukti dan informasi bisa dicari di dalam maupun di luar persidangan.
Karenanya, bantahan bukan pegangan KPK. “Banyak pihak lain pada kasus yang beda (dengan e-KTP) membantah tapi kemudian berubah pikiran," katanya.(boy/jpnn)

JAKARTA - Sidang kasus korupsi mega proyek KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kemendagri, kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3) pukul 09.00 WIB.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebut 37 nama anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 menerima aliran dana korupsi.

Seperti Muhammad Nazaruddin, Ganjar Pranowo, Setya Novanto, Olly Dondokambey, Yasona H Laoly, Teguh Juwarno, Anas Urbaningrum, Agun Gunanjar Sudarsa, Mirwan Amir, Taufiq Effendi, Chairumam Harahap, Ade Komaruddin, Tamsil Linrung, dan anggota Komisi II lainnya. (tvone/dom)

Halaman 1 dari 36

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca