MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya segera memproses pemberhentian terhadap Bupati Banyuasin non-aktif, Yan Anton Ferdian. Itupun jika kedua belah pihak dalam hal ini, Yan maupun JPU KPK tidak melakukan banding atas kasus dugaan suap proyek di Banyuasin ini. “Tunggu semua inkracht dulu,” ujar Tjahjo melalui sms yang diterima koran ini.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmadji menambahkan, jika putusan hukum sudah tetap (inkracht) maka harus dilakukan pemberhentian. “Yan nyatakan tidak banding, kita tunggu JPU KPK. Kalau keduanya tidak banding, artinya putusan inkracht tingkat pertama. Sudah bisa ajukan proses pemberhentian secara tetap,” bebernya.
Proses pemberhentian sendiri, tambah dia, tergantung usulan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. “Apa usul gubernur ya kita tunggu,” tukasnya.
Terpisah, pengamat politik Universitas Sriwijaya, Dr Djoko Siswanto menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada Yan Anton terlalu ringan. “Sebetulnya, jika orang itu betul-betul mengakui kesalahannya dihukum kurungan penjara satu dua hari saja sudah gelisahnya setengah mati. Yang terjadi selama ini khususnya terhadap koruptor ketika dinyatakan bersalah dan dihukum kurungan perjara justru tenang-tenang saja,” imbuhnya.
Yang benar, jika koruptor itu terbukti bersalah hukuman yang pantas diberikan selain hukuman penjara ditambah pula pemiskinan. Di samping, kewajiban mengembalikan seluruh uang yang terbukti dia selewengkan plus dendanya.
“Kalau soal pencabutan hak politik itu dikembalikan lagi ke masyarakat apakah masih mau memilih mantan terpidana korupsi menjadi pemimpin atau tidak. Pasalnya setelah menjalani hukuman mereka itu juga punya hak untuk dipilih dan memilih,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Bupati Banyuasin selaku (Plt) Bupati Banyuasin Ir Suman Asra Supriono MM tidak bersedia mengomentari hukuman enam tahun penjara yang diterima pasangannya itu. “Maaf saya tidak bisa jawab pertanyaan itu,” ujarnya ketika ditemui usai Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin di Graha Sedulang Setudung, kemarin. “Lebih baik tanya hal yang lain saja,” kilahnya. (qda/kms/rip/ce1)

PALEMBANG – Bupati Banyuasin non-aktif Yan Anton Ferdian mendapat hukuman enam tahun penjara atas kasus suap pengadaan proyek Dinas Pendidikan. Vonis majelis hakim itu lebih rendah dari tuntutan JPU dengan pidana penjara 8 tahun.
Bukan itu saja. Dalam sidang yang dimulai pukul 14.30 WIB itu, majelis Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang juga mencabut hak politik Yan. Dia tidak bisa dipilih selama tiga tahun. Hanya punya hak untuk memilih.
Ketua majelis hakim Arifin SH MHum membacakan amar putusan tersebut dengan majelis hakim anggota lainnya. Yakni, Haridi SH dan Paluko SH. “Terdakwa Yan berhubungan langsung dengan Rustami (Kasubag Rumah Tangga). Menyampaikan kepada para SKPD. Dimana SKPD sendiri sudah tahu arahnya, meminta kepada rekanan,” ujar Arifin.
Perbuatan terdakwa, tambah dia, bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat membarantas korupsi. Apalagi, terdakwa merupakan kepala daerah. Hanya saja, ada yang meringankan. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Di samping, terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga.
Arifin menegaskan, terdakwa terbukti melanggar pasal sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua. Yakni pasal 12 huruf (a) jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 12 huruf (b) ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan,” papar Arifin.
Atas putusan majelis, Yan diberikan hak menerima, menolak ataupun pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap. “Silakan pikirkan, selama tujuh hari tidak melakukan upaya hukum maka dianggap menerima putusan,” tegas Arifin.
Yan mengusap keringat di mukanya. Dia langsung diminta berkoordinasi dengan penasehat hukumnya. Tak lama berkonsultasi Yan kembali ke kursi pesakitan. “Saya menyesali perbuatan ini dan saya menerima hukuman,” katanya lantang. Majelis Arifin menyatakan pemeriksaan terhadap terdakwa selesai di tingkat pertama. “Sidang ditutup,” tegasnya.
Sehari sebelum pembacaan vonis, Yan minta keringanan hukuman kepada majelis. Begitu juga dengan terdakwa lainnya, Umar Usman (Kadisdik Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan dan Peningkatan Mutu Disdik Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin), dan Kirman (Direktiur CV Aji Sai).
“Penasihat hukum saya sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Sekarang tinggal saya menjalani masa tahanan yang sudah diputuskan majelis hakim,” terang Yan yang berusaha untuk tegar. Dia terlihat mendekati adiknya, Hari Kusuma, kerabat, kolega, dan pendukung yang mengerubungi dirinya. “Saya terima semua keputusan dari majelis hakim. Ini sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang sudah saya lakukan,” bebernya.
Bagaimana dengan pencabutan hak politik selama tiga tahun? “Ya tadi ‘kan sudah disampaikan, saya menerima,” ungkapnya. Yan dengan pengawalan mobil Barracuda kemudian langsung dibawa menuju ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Palembang.
Hari Kusuma, adik kandung Yan mengaku, pihaknya pasrah dan secara penuh menerima putusan tersebut. Yang pasti, dia bersama keluarga besar lain akan terus memberikan dukungan moril. “Kita terus support. Ini kami buktikan dengan kehdairan secara langsung selama proses persidangan dari pembacaan dakwaan hingga vonis.”
Terkait dengan ketidakhadiran isteri dari Yan Anton Ferdian, Vinita Citra Karini selama persidangan, menurut Hari, dirinya terus berkomunikasi dan menyampaikan semua hasil persidangan tersebut ke istri Yan Anton. “Kalau ayah dan ibu, ada di rumah. Begitu juga dengan ayuk (Vinita Citra Karini, red) juga baik-baik saja. Ada di rumah. Hasil ini sudah diinformasikan ke keluarga,” pungkasnya.
Sebetulnya, selum mendengarkan vonis, Yan cukup lama menunggu di pengadilan. Dia tiba dari rutan pukul 10.00 WIB. Hanya saja, ketika itu bukan giliran dia yang menjalani persidangan. Pertama kali, untuk terdakwa Umar Usman. Dilanjutkan dengan Sutaryo, Rustami, dan Kirman. Keempatnya divonis dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan penjara.
Vonis tersebut juga lebih rendah dari tuntutan JPU lima tahun penjara. Keempatnya langsung menerima hukuman dari majelis hakim. Air mata mereka tak terbendung. Usai sidang langsung berhamburan dan berbaur dengan keluarga. Sidang berakhir pukul 13.30 WIB.
Saat istirahat tersebut, Yan Anton didampingi adiknya, Hari Kusuma dan kuasa hukumnya, Syamsul Huda SH bersama beberapa tim lainnya menyantap makan siang. Berupa nasi kotak di salah satu ruangan kosong lingkungan PN Palembang. “Wawancaranya nanti saja, Mas ya. Sesudah sidang. Kebetulan saya juga lagi makan siang,” kata Yan kepada Sumatera Ekspres.
Sembari makan siang, Yan bercengkerama dengan adik kandungnya tersebut. Sesekali terdengar tawa dari Yan Anton. Pada saat itu, dia juga berkonsultasi terkait dengan jalannya persidangan dan sikap yang akan diambil dari hasil vonis majelis hakim ke dirinya dengan tim kuasa hukumnya.
Sesudah bersantap siang, Yan dan tim kuasa hukum kembali memasuki ruang sidang untuk mendengarkan vonis. Sembari menunggu sidang yang dimulai pukul 14.30 WIB, dia meladeni permintaan foto selfie dari pengunjung. Juga foto-foto bersama tim penasihat hukumnya. Yan yang awalnya tampak tegang bisa tersenyum.
Jaksa Penuntut Umum KPK tidak langsung menerima atau menolak vonis para terdakwa. Melainkan pikir pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap. “Kami JPU pikir-pikir,” ujar Roy Riady salah satu JPU KPK.
Roy menegaskan, semua putusan hakim lebih rendah dari tuntutan JPU. Seperti empat terdakwa yang divonis empat tahun dan Yan Anton enam tahun. “Semuanya lebih rendah. Jadi itu tadi, kami pelajari dulu.”
Saat ditanyakan mengenai tersangka baru, Roy tidak mau menjelaskannya. Sebab, masih akan dilaporkan kepada pimpinan KPK. “Itu sedang dilaporkan, kan ini putusannya kami pelajari dulu, mengenai kelanjutannya lihat nanti,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Senin 20 Maret 2017, kelima terdakwa sudah menerima tuntutan dari JPU. Yan dituntut dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan penjara serta dicabut hak politik untuk dipilih selama lima tahun. Umar Usman dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. Sementara Sutaryo, Rustami dan Kirman dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan penjara.
Sebelumnya dalam dakwaan, Zulfikar memberikan uang yang diduga sebagai suap kepada Yan Anton. Terhitung 2014 hingga pertengahan 2016. Uang yang totalnya mencapai Rp7 miliar lebih itu diberikan Zulfikar supaya perusahaannya bisa mendapatkan beberapa proyek yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Banyuasin.
Uang tersebut hampir seluruhnya diduga untuk digunakan kepentingan YAF. Beberapa di antaranya buat Lebaran, naik haji, dana meloloskan APBD kepada DPRD Banyuasin, hingga saat Yan Anton dilaporkan ke aparat kepolisian perihal pinjaman uang.
Perbuatan yang menyeret banyak pihak ini, dilakukan dengan cara memita fee dari proyek yang akan dilaksanakna di Kabupaten Banyuasin melalui SKPD. Yan Anton Ferdian selaku bupati meminta kepada Rustami yang merupakan Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin, sekaligus paman darinya untuk mencari dana. Rustami meminta kepada para SKPD yang akan menjalani proyek yang mana sudah ada rekanan yang akan menjalankannya.
Uang yang diambil tersebut, dipergunakan bukan hanya untuk kepentingan Bupati, melainkan juga untuk diberikan kepada para penegak hukum di wilayahnya seperti halnya kepolisian dan kejaksaan. Sejumlah nama pejabat Polri pun disebutkan seperti halnya mantan Kapolda Sumsel, dan beberapa pejabat lainnya.
Kasus ini juga menyeret DPRD Banyuasin yang berdasarkan persidangan menerima uang suap untuk pembahasan LKPJ dan RAPBD Kabupaten Banyuasin. Ketua DPRD Agus Salam dan para wakilnya menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian. (way/ce1)

MUARADUA-  Bupati OKU Selatan, Popo Ali M B Comm  mengajak wajib pajak di OKU Selatan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan sebagai wajib pajak yang patuh dan displin. Ajakan demikian disampaikannya usai penandatanganan  kesepakatan  bersama Bupati dengan Kakanwil DJP Sumsel M Ismiriansyah M Zain

“Pajak sangat penting dalam pembangunan saat ini, untuk itu diperlukan upaya agar wajib pajak menumbuhkan kesadaran serta wawasan bersama terhadap aspek -aspek pajak bagi perekonomian Nasional secara umum, OKU Selatan dalam ruang lingkup khusus,”kata Popo.

Orang nomor satu di bumi Serasan Seadanana ini juga mengingatkan kepada semua para wajib pajak termasuk unsur pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan beserta jajarannya untuk selalu taat dan patuh terhadap kewajibannya terutama dalam hal membayar pajak.

“Kepatuhan ini saya tekankan dan tanamkan dimulai dari ruang lingkup pimpinan SKPD sampai ke seluruh jajarannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan,”kata Popo. (dwa)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (24/3).

 

KAYUAGUNG - Bupati OKI H Iskandar SE melalui Wakil Bupati OKI HM Rifai mengharapkan agar FKPPI menjadi wadah pemersatu bangsa dan menumbuhkan semangat potritisme di lingkungan masyarakat sekitat. Sehingga pembangunan berjalan sebagaimana mestinya.  Selain itu, dengan hadirnya FKPPI dapat menjembatani pemerintah daerah sebagai corong dan motivator pembangunan di masyarakat.

"Juga diharapkan mendukung pembangunan di OKI menuju OKI Mandira," kata Rifai saat menghadiri pelantikan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri Indonesia (FKPPI) Kabupaten OKI masa bakti 2017-2021 di gedung Kesenian Kayuagung, Kamis (23/3).

Sambung Dewan Penasehat FKPPI OKI ini, agar pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan organisasi sebaik mungkin. Selain itu dapat menjaring lebih banyak lagi anak- anak pejuang baik TNI dan Polri bisa bergabung.

"Saya juga anak prajurit. Masih banyak lagi putra putri prajurit yang ingin bergabung, untuk itu dapat diajak. Karena kebersamaan memperkokoh persatuan," tukasnya.

Sementara Ketua Daerah Pengurus FKPPI Sumsel Ir Muzakir Sai Sohar mengungkapkan agar kader FKPPI harus berada di garis depan di setiap masyarakat. Termasuk bila berkaitan dengan politik, maka jangan jadi "jongos" namun berada di dalam pengurus partai politik. Selain itu kader FKPPI baik pengurus mauoun anggota agar bersih dari narkoba.

"Serta meneruskan cita cita pendahulu kita untuk meneruskan pembangunan," ujar Bupati Muara Enim ini.

Kepengurusan FKPPI yang baru, Heri Sutanto dilantik menjadi ketua Pengurus Cabang FKPPI OKI. (gti)

PALEMBANG - Umar Usman, kepala Dinas Pendidikan Banyuasin yang menjadi salah satu terdakwa dalam kasus suap Bupati Yan Anton Ferdian divonis pidana penjara empat tahun penjara. Putusan tersebut lebih rendah setahun dari tuntutan JPU.

"Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 A Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP," kata ketua mejelis hakim Arifin SH M Hum dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Palembang, Kamis (23/3).

Untuk itu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurangan. "Silahkan menerima, menolak atau pikir-pikir. Pemeriksaan terdakwa dinyatakan selesai dan ditutup," ujarnya. (way)

MURATARA-Kebutuhan aliran listrik merupakan kebutuhan utama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang sektor perekonomian. Hingga saat ini, masih ada sekitar 40 persen dari wilayah Muratara yang belum tersentuh aliran listrik.‎  Pemerintah Kabupaten Muratara menegaskan, krisis listrik akan segera teratasi dengan peletakan batu induk pembangunan gardu induk di Muratara 11 Juni 2017 mendatang. 

Habibi, warga Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir menuturkan, hingga saat ini masyarakat di desa mereka sangat mendambakan aliran listrik negara memasuki perkampungan mereka. Untuk mendapatkan aliran listrik, warga di Desa Pauh masih banyak mengandalkan mesin disel dengan daya 8000 wat. Untuk menggunakan genset warga mengaku harus merogoh saku yang cukup dalam, karena harga solar eceran di wilayah mereka terbilang cukup tinggi dari daerah lainnya.

"Untuk semalam kami harus menggunakan solar sekitar 15 liter, harga solar sekarang sekitar Rp800‎/liter. Setidak-tidaknya, kita cuma pakai setengah malam karena biayanya cukup tinggi," ucapnya, Rabu (22/3).

Warga berharap pemerintah bisa mempercepat melakukan pembangunan gardu induk yang sudah di wacanakan di mulai pada 2017 ini. Masyarakat sangat berharap, aliran listrik dari PLN bisa mereka nikmati sehingga dapat menghemat pengeluaran mereka sehari-hari.   (cj13)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Kamis (23/3). 

 

MUARA ENIM--Sebanyak 40 Kepala Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Muara Enim ditatar manajerial kepemimpinan di Ruang Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muara Enim, 21-25 Maret 2017.

"Kegiatan ini diharapkan agar Kepsek bisa menjadi pengemban amanah menjadi pendidik yang profesional yang memiliki intergritas yang berladasan pengabdian,"ujar Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, melalui Asisten III bidang Administrasi, Drs Ibrahim Ilyas, saat membuka kegiatan, Selasa (21/3).

Ibrahim menambahkan selesai kegiatan ini bisa diterapkan selaku Kepsek yang baik khususnya di Kabupaten Muara Enim.

Kepala BKPSDM Muara Enim, Siti Herawati, SH, melalui ketua penyelenggara, Erlandi MM mengatakan diklat angkatan ke-2 ini untuk peningkatan kemampuan Kepsek tahun 2017.

"Supaya meningkatkan kinerja Kepsek yang memiliki integritas dan sikap yang profesional dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu di Kabupaten Muara Enim,"ujar Erlandi.  (roz)

Baca selengkapnya di harian Sumatera Ekspres Rabu (22/3). 

 

MURATARA-Bupati Muratara H Syarif Hidayat kecam pejabat dan pegawai negeri sipil gunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Bupati menegaskan, pihaknya siap memberikan sanksi dan teguran keras jika didapati ada PNS maupun pejabat yang menggunakan gas subsidi di jajaran Pemkab Muratara.

" PNS tidak boleh mengunakan elpiji subsidi atau gas 3 kg, karena itu hak masyarakat tidak mampu, saya sudah edarkan surat larangan itu sampai ke desa. Jadi pejabat atau PNS harus malu, zolim namanya kalau masih menggunakan hak masyarakat miskin," kata Bupati Muratara, Selasa (21/3).

Menurutnya, sampai sejauh ini masih banyak masyarakat di wilayah Muratara yang tidak mampu yang mesti diperhatikan. Warga juga masih banyak menggunakan kayu bakar untuk memenuhi keperluan mereka sehari-hari. Kondisi itu, sangat berbeda dengan pejabat negara yang mendapatkan gaji serta fasilitas dari negara.

"Yang tidak mampu seharusnya di bantu, bukan malah hak masyarakat miskin tidak disalurkan. Jadi saya peringatkan kepada PNS dan pejabat di Muratara, jangan sekali-kali menggunakan hak orang miskin, saya haramkan itu," tegasnya.

Bupati mengatakan, pihaknya siap menampung informasi maupun keluhan dari masyarakat, jika ada pegawai atau pejabat yang 'menyunat' (tidak hak masyarakat miskin, red). Pihaknya siap memberikan sanksi tegas. (cj13)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Rabu (22/3). 

 

PANGKALAN BALAI - Mendukung perhelatan Asian Games 2018, Pemkab Banyuasin menargetkan zero hotspot. Sehingga kegiatan olahraga terbesar di Asia itu dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

"Kita siap sukseskan perhelatan Asian Games nanti," kata Plt Bupati Banyuasin SA Supriono usai apel gabungan siaga Karhutla di halaman kantor Pemkab Banyuasin, Selasa (21/3).

Salah satu caranya yaitu dengan tidak ada api alias zero hotspot, maka dapat berlangsung aman dan lancar."Kita targetkan zero hotspot," ujarnya.

Diakuinya, beberapa tahun lalu Banyuasin berada di urutan kedua dalam masalah kebakaran hutan dan lahan, namun hal itu dapat diatasi ke depannya. Kegiatan itu juga diisi dengan simulasi antisipasi kebakaran hutan dan lahan oleh tim gabungan, baik itu Manggala Agni dan tim lainnya. (qda)

PALEMBANG - Bupati nonaktif Banyuasin Yan Anton Ferdian dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pidana delapan tahun tahun penjara. Sementara terdakwa lainnya dalan kasus suap tersebut dituntut masing masing dengan pidana penjara selama lima tahun.

"Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Yan Anton terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf A jo pasal 55 ayat 1 jo asal 12 huruf B ayat 1 Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata KPK Roy Riady dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (20/3).

Agar majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. "Dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan," ujarnya. (way)

Baca selengkapnya Sumatera Ekspres Selasa (21/3)

Halaman 1 dari 46

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca