Minta Dakwaan Batal Demi Hukum

20 Mar 2017
84 kali dibaca
Suasana sidang kasus bansos di PN Palembang. Suasana sidang kasus bansos di PN Palembang. foto: Alfery Ibrohim/Sumeks.

PALEMBANG - Sidang dugaan Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah dengan terdakwa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Laonma Pasindak Lumban Tobing (53) dan Ikhwanudin (50), kemarin (20/3) kembali berlangsung. Persidangan tersebut agendanya eksepsi dari kedua terdakwa.

Tim Kuasa Hukum Ikhwanudin diketuai oleh Abuyazid Bustomi menegaskan, kliennya sebagai kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumsel sudah menjalankan tugas sesuai perintah jabatan. Pihaknya juga melakukan verifikasi. “Namun, penentu seharusnya kembali kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tegasnya.

Pada akhir tahun, lanjut dia, Kesbangpol telah memasukkan dana Rp30 miliar kepada 360 LSM dan Ormas. Kemudian, pada 25 Februari 2013 ada tambahan Rp5 miliar. Sehingga totalnya Rp35 miliar. “Dari verifikasi tersebut, ada beberapa yang kurang dari tiga tahun. Nah, seharusnya yang menjadi penentu itu tim TAPD,” tambahnya.

Terjadinya ketidaksesuaian antara JPU serta laporan pihaknya, lanjut Abuyazid, seperti berdasarkan laporan ada 126 ormas kurang dari tiga tahun. Sedangkan dari JPU sendiri 137 LSM dan ormas. Sehingga disimpulkan yang SKT kurang dari tiga tahun tidak jelas. “Karena itu, kami menganggap dakwaan yang dituduhkan pun tidak jelas,” tandasnya.

Abuyazid menambahkan, unsur pasal yang dituduhkan tidak sesuai dengan pidana yang didakwakan. Hal itu dapat diuraikan pada tindak pidana korupsi, dimana setiap orang melakukan kerugian negara paling singkat hukuman 4-10 tahun dengan kerugian dari Rp200 juta sampai Rp1 miliar. “Padahal yang dilakukan terdakwa adalah melaksanakan perintah jabatan. Karena itu dakwaan JPU tidak sesuai fakta hukum yang terjadi. Seharusnya dakwaan ditujukan TAPD karena sepenuhnya kewenangan mereka,” urainya.

Sedangkan kuasa hukum Laonma PL Tobing, Albab Setiawan mengatakan, kliennya sudah menjalankan tugasnya sebagai kepala BPKAD. Tugasnya menganggarkan belanja langsung dan sebagainya, bukan dalam kapasitas pengguna anggaran. “Dalam tugas ini sendiri tentunya ada UU yang melindunginya,” tambahnya.

Selain itu, dalam surat dakwaannya tidak ada verifikasi, tapi di bagian lain ada verifikasi. Seharusnya, lanjut dia, jaksa melakukan penelitian dahulu. “JPU itu memberikan tuntutan tanpa melihat fungsi terdakwa sebagai BPKAD,” tambahnya.

Karena itu, dirinya minta majelis hakim untuk menyatakan tuntutan JPU tidak sesuai. Selain itu, lnjut Albab, tuntutan diminta untuk batal demi hukum karena tidak sah. “Kami meminta terdakwa dilepaskan sebagai terdakwa dan meminta untuk dikembalikan lagi nama baik mereka,” ungkapnya.
Menanggapi eksepsi tersebut, JPU Tasjrifin MA meminta waktu satu minggu untuk menjawab eksepsi yang diberikan kedua terdakwa bersangkutan.

Untuk itu, majelis hakim yang diketuai oleh Saiman SH MH memberikan waktu kepada JPU untuk menyiapkan jawaban atas eksepsi kedua terdakwa. “Sidang dilanjutkan Kamis, 30 Maret 2017 dengan agenda tanggapan atas eksepsi,” tutup Saiman.
Diketahui, dalam dakwaan, pada 2013, Pemprov Sumsel memiliki anggaran dana hibah Rp2.228.889.843.100, yang telah terealisasi sebesar Rp2.031.305.991.844. (way)

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca