Ini Jumlah Pengaduan Pilkada ke DKPP

10 Mar 2017
348 kali dibaca

JAKARTA - PascaPilkada serentak 2017, masih berbuntut panjang. Pihak-pihak yang tidak puas malah mengadukan para penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pun kebanjiran pengaduan yang jumlahnya mencapai 163 kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Semua pengaduan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers di ruang sidang DKPP di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (10/3). Jimly menyebut, salah satu faktor yang memengaruhi banyaknya pengaduan ke DKPP adalah adanya penolakan atau kegagalan para pengadu untuk maju ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, undang-undang Pilkada secara ketat membatasi persyaratan gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke MK. Gugatan ke MK mempertimbangkan jumlah penduduk di daerah setempat dengan persentase hanya 0,5 persen sampai 2 persen.

“Banyak kandidat yang gagal maju ke MK karena batas selisih yang dipersyaratkan sangat ketat. Mereka yang gagal merasa tidak puas, akibatnya DKPP menjadi pelampiasan,” ungkap Jimly.

Selain karena faktor kegagalan di MK, menurut Jimly, ada juga pengadu yang secara paralel mengadukan ke dua lembaga itu dengan harapan bisa menang dua-duanya. Kalaupun salah satu kalah masih ada harapan di satu lembaga lagi. "Hal inilah yang menyebabkan kenapa sekarang pengaduan ke DKPP jauh lebih banyak dibanding pengaduan ke MK. Dari data diketahui, sampai batas akhir pengajuan PHP terkait Pilkada 2017, MK hanya menerima 48 laporan," ungkapnya.

“Saya sampaikan, DKPP ini pegawainya tak lebih dari 40 orang. Tapi insya Allah kami bisa menanganinya dengan baik,” tutur Jimly.

Soal ketatnya aturan gugatan PHP di MK, tak lepas dari pola pikir yang memahami peradilan hanya berkait dengan soal kalah dan menang. Termasuk para hakim, katanya, juga pola pikirnya kebanyakan seperti itu. Pembatasan di MK bisa jadi cukup logis karena mempertimbangkan antara jumlah putusan dengan batas waktu penanganannya yang hanya 45 hari. Tujuannya untuk menjamin keseriusan dan kualitas putusan yang dihasilkan.

Bagi Jimly, harus ada pemahaman bahwa fungsi peradilan adalah sebagai kanal atau sarana penyelesaian masalah (conflict resolution). Bagi dia, negara harus hadir dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah, bukan justru membatasi. Kalau itu diteruskan, hal tersebut tidak sehat untuk negara demokratis yang menjunjung keadilan sosial seperti di Indonesia.

“Saya katakan seperti ini bukan karena DKPP kebanjiran perkara. Kami senang saja, karena ini kesempatan untuk mengabdi pada negara,” tambah Ketua MK periode 2003-2008 ini. (ran)

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca