Sembilan Daerah Calon Tunggal

13 Feb 2017
999 kali dibaca
BELUM DICABUT: Meslipun sudah memasuki masa tenang, 12-14 Februari, sebelum Pilkada Muba 2017 pada 15 Februari, sejumlah banner pasangan calon ternyata belum dicabut dan masih bertebaran di depan ruko dan jalanan Kabupaten Muba. Foto: Yudi/Sumatera Ekspres BELUM DICABUT: Meslipun sudah memasuki masa tenang, 12-14 Februari, sebelum Pilkada Muba 2017 pada 15 Februari, sejumlah banner pasangan calon ternyata belum dicabut dan masih bertebaran di depan ruko dan jalanan Kabupaten Muba. Foto: Yudi/Sumatera Ekspres

PEMILIHAN kepala daerah 15 Februari mendatang semestinya menjadi ajang kontestasi antar calon dalam merebut hati masyarakat. Namun ironisnya, aura tersebut tidak terjadi di 101 daerah. Pasalnya, ada 9 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.

Kesembilan daerah itu terdiri dari enam kabupaten, yakni Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pati, Buton, Landak, Maluku Tengah, dan Tambrauw. Serta tiga kotamadya, antara lain Kota Tebing Tinggi Kota Sorong, dan Kota Jayapura.

Angka tersebut, jauh lebih tinggi dibanding Pilkada sebelumnya, yakni 3 daerah, antara lain Tasikmalaya, Blitar dan Timor Tengah Utara. Padahal, daerah yang menggelar pilkada tahun lalu mencapai 269 daerah.

Secara umum pun demikian, di mana rata-rata jumlah paslon setiap daerahnya menurun. Jika Pilkada 2015 rata-rata tiga sampai empat paslon, pada pilkada kali ini hanya dua sampai tiga paslon saja.
Di Muba pun demikian, jumlah paslon Pilkada Muba 2017 turun dibanding Pilkada 2011 lalu.
Kali ini, hanya ada dua paslon yakni nomor 1 Dodi Reza-Beni Hernedi diusung 11 parpol dan nomor 2 paslon independen Amiri Aripin-Ahmad Toha. Di 2011, ada tiga paslon yakni Pahri Azhari-Beni Hernedi (pemenang), Dodi-Islan, dan Sulgani-Sujari.
Pengamat Politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi menilai, maraknya calon tunggal sebagai potret dari kegagalan partai mencetak kader yang berkualitas. Akibatnya, partai hanya ikut mendukung paslon yang ada.
"Itu salah satu kemungkinan, bahwa partai gagal membentuk kader yang kompetitif," ujarnya kepada Jawa Pos (induk Sumatera Ekspres), kemarin.

Pasalnya, lanjut Dodi, partai politik tampaknya mulai menyadari. Di mana mencalonkan dan memenangkan paslon bukanlah perkara yang mudah. Mengingat dibutuhkannya sumber daya ekonomi dan politik yang tidak sedikit.

"Kalau peluangnya kecil, mereka memilih untuk memberikan dukungan ke kandidat yg berpeluang menang," imbuhnya.

Dia tak membantah, jika masyarakat dirugikan dengan minimnya variasi calon. Namun di sisi lain, sulit untuk menekan partai mengusung jagoannya dalam kontestasi, mengingat rasionalitas politik menjadi hal yang alamiah. Lantas, apakah perlu pembatasan koalisi? Dodi menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan. Pasalnya, banyaknya paslon belum menjamin kualitasnya.

Sebaliknya, yang perlu didorong adalah upaya partai menghadirkan kader yang berkualitas. Sebab jika memiliki "jagoan", maka secara otomatis, partai akan berani mengusung calonnya masing-masing.
"Agar setiap kandidat memiliki pemahaman minimal tentang politik anggaran dan kemampuan untuk merumuskan kebijakan," terangnya.

KPU sebagai penyelenggara sudah berupaya agar Pilkada setidaknya bisa diikuti oleh dua pasangan calon. Mulai dari membuka pendaftaran tahap dua, hingga memperbolehkan bongkar ulang koalisi demi menambah peserta. Sayangnya, hal tersebut kurang mendapat respon.

Anggota Komisi II Achmad Baidowi menyatakan, munculnya calon tunggal untuk pilkada tahun ini tidak bisa dihindari. Bahkan, kata dia, jumlahnya meningkat tiga kali lipat dibanding pilkada serentak 2015 lalu. Menurut dia, pada 2015 jumlah calon tunggal hanya terjadi di tiga daerah. Sedangkan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 9 daerah.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP itu menyatakan, jika tidak ada langkah antisipatif, maka jumlah calon tunggal pada periode mendatang tidak menutup kemungkinan akan meningkat. "Kalau tahun ini tidak bisa dihindari lagi, kalau 2018 masih ada waktu untuk melakukan antisipasi agar hal itu tidak terjadi lagi," terang dia.

Caranya, kata dia, penyelenggara pemilu harus melakukan sosialiasi secara masif. Pemerintah daerah dan KPUD harus betul-betul mendekati masyarakat bawah dan juga masyarakat di perkotaan. Penyelenggara pemilu perlu menjelaskan pentingnya memilih kepala daerah. Partai politik juga harus menyiapkan kader terbaik atau tokoh lokal yang siap bertarung dalam pilkada.
Ada beberapa penyebab terjadinya calon tunggal. Yaitu, petahana yang maju kembali sebagai calon kepala daerah. Elektabilitasnya tinggi, sehingga membuat pesaingnya ciut nyali untuk bersaing. Ada pula modus borong suara parpol. Jadi, semua parpol mendukung satu calon, sehingga tidak ada calon lain.

Menurut legislator asal Dapil Jatim XI itu, munculnya calon tunggal menunjukkan bahwa tujuan demokratisasi belum terwujud. Sebab, proses demokrasi adalah memberi kesempatan kepada semua warga negara untuk tampil sebagai pemimpin.

Dari fenomena calon tunggal, lanjut dia, yang perlu diantisipasi juga ialah rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti pemilihan "Jika itu terjadi maka menjadi preseden buruk bagi demokrasi yang hakekatnya pelibatan masyarakat secara luas. Karena demokrasi itu dari, oleh dan untuk rakyat," papar pria asal Sumenep, Madura itu. (far/lum/fad)

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca