Items filtered by date: Maret 2017
Jumat, 24 Maret 2017 15:02

Andi Narogong Tersangka

JAKARTA-Desakan publik agar mega korupsi e-KTP diusut tuntas mendapat respon positif dari KPK. Komisi antirasuah itu kemarin (23/3) menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka baru dugaan korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun tersebut.
“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi tersangka AA (Andi Agustinus, Red) dari kalangan swasta,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, kemarin. Penetapan tersebut sudah diprediksi sebelumnya. Itu menyusul, peran Andi Narogong dalam proyek e-KTP sangat sentral. Yakni, diduga turut serta merencanakan pelaksanaan proyek hingga pembagian fee ke sejumlah pihak terkait.
Di surat dakwaan, direktur utama PT Murakabi Sejahtera itu disebut-sebut terlibat dalam sejumlah pertemuan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto serta pejabat Kemendagri lain, seperti Diah Anggraeni (mantan Sekjen Kemendagri). Bukan hanya itu, Andi Narogong juga kerap menemui sejumlah anggota DPR saat pembahasan e-KTP mulai bergulir tahun 2009.
Alex menerangkan, Andi bersama-sama dua terdakwa memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta korporasi yang merugikan keuangan negara. Unsur itu tercantum dalam pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “AA diduga memiliki peran aktif dalam proses penganggaran dan pelaksanaan (proyek e-KTP),” kata Alex. (tyo)

Published in NEWS UPDATE

PALEMBANG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel menyatakan berkas kasus Direktur PT Dinar Perkasa, Syaiful Bahri sudah lengkap atau P-21. Kemarin (23/3) sekitar pukul 15.40 WIB, Syaiful dan barang bukti langsung diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.
Direktur Reskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Irawan David Syah menyatakan, selama ini Polda Sumsel tidak melakukan penahanan pada tersangka karena kooperatif. “Karena berkas sudah lengkap, tersangka kami serahkan ke jaksa penuntut umum untuk proses selanjutnya,” kata Irawan.
Menurut dia, kasus ini berawal ketika pelapor Masayu Rahmah Faradila melaporkan terlapor Syaiful Bahri ke Polda Sumsel, pada 18 Agustus 2016. “Kejadiannya pada 12 Juni 2014. TKP-nya Perumahan Sapphire Residence Jakabaring,” lanjut Irawan.
Modusnya, lanjut Irawan, terlapor menjual satu kavling tanah kosong seharga Rp318 juta dengan janji sertifikat akan diserahkan paling lambat dua tahun setelah lunas. Namun, terlapor diduga melanggar janjinya yang membuat pelapor melaporkannya ke Polda Sumsel. “Terlapor melanggar pasal 62 ayat (1) ,(2) jo pasal 8 ayat (1) Jo pasal 16 huruf b UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” tukasnya.
Penyerahan Syaiful Bahri ke Kejati juga dibenarkan Kasubdit I Indagsi Ditreksimsus Polda Sumsel AKBP Ferry Harahap. Kata Ferry, saat ini ada satu lagi Laporan Pengaduan (LP) dari masyarakat dengan terlapor Syaiful Bahri. “Kalau melihat perkaranya, bakal ada lagi laporan lain dengan modus yang sama terhadap tersangka,” tukas Ferry. “Saat ini, Syaiful Bahri sudah ditahan di Kejati,” tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, tersangka Syaiful Bahri ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Palembang. Syaiful ditahan di Rutan Klas I Palembang selama 20 hari, sembari menunggu pelimpahan di Pengadilan Negeri (PN) Klas I Palembang. (vis/way/ce2)

Published in NEWS UPDATE
Jumat, 24 Maret 2017 14:38

Usai Dicabuli, Diberi Uang Rp5 Ribu

TEBING TINGGI - Perbuatan cabul anak dibawah umur kembali terjadi di Kabupaten Empat Lawang. Kali ini korbannya berusia sekitar sepuluh tahun berinisial HK, warga Desa Puntang, Kecamatan Ulu Musi. Pelakunya warga yang sama yakni Sinarsih (45) yang bekerja sebagai petani.

Informasi yang berhasil dihimpun, kejadian pencabulan itu terjadi Minggu (19/3) lalu dan baru dilaporkan ke pihak kepolisian Rabu (22/3). Saat itu, korban baru pulang dari sekolahnya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Desa Puntang Kecamtan Ulu Musi. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba korban dipanggil oleh pelaku untuk diajak ke rumahnya dengan berjalan kaki. Sampai di rumah pelaku, korban dipaksa melepas celana dan baju. Lalu korban dicabuli dengan memasukkan alat vital terduga ke kelamin korban secara berulang-ulang.

Akibat perbuatan tersebut membuat korban menangis. Setelah pelaku melakukan perbuatan bejatnya, korban diberi uang sebanyak Rp5 ribu oleh pelaku dan disuruh pulang ke rumah serta disuruh tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun. Namun perbuatan pencabulan tersebut, diketahui oleh orang tua korban setelah korban menceritakannya kepada orang tuanya.

Selanjutnya, orang tua korban mendatangi Polsek Ulu Musi, guna melaporkan kejadian yang menimpa anaknya itu. (eno)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Sabtu (25/3). 

Published in NEWS UPDATE
Jumat, 24 Maret 2017 14:20

Pilgub Butuh Rp441 M

PALEMBANG - Pada 2018 Sumsel akan menggelar pesta demokrasi. Ada pemilihan gubernur (pilgub) dan 9 pemilihan wali kota (pilwako) dan pemilihan bupati (pilbup). Namun, untuk penyelenggaraan pilgub ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel mengajukan anggaran Rp441 miliar. Dana itu di luar untuk pilwako/pilbup, serta dana pengamanan pemilu serta banwaslu.
Ketua KPU Sumsel Sumsel, Aspahani mengatakan, pada rapat kemarin (23/3) membahas persiapan pilgub, pilwako, dan pilbup. Namun memang fokusnya pilgub 2018 mendatang. Untuk kabupaten/kota baru akan dibahas pada 5 April. ”Ya, hari ini (kemarin, red) fokus pilgub. Pada rapat ini dibahas mengenai kemungkinan adanya pos yang bisa dilakukan efisiensi. Seperti kami menawarkan konsep sosialisasi dengan launching yang lokasinya di Plaza BKB. Tapi Pak Sekda melihat, barangkali ada penghematan dengan memindahkan ke PSCC,” katanya, usai rapat.
Menurutnya, opsi penggunaan PSCC karena pemprov memiliki akses menggunakan lokasi tersebut dengan biaya murah. Jadi diupayakan memenuhi kualitas pilkada yang tetap berkualitas, tapi dengan alternatif biaya yang dihemat. “Untuk efisiensi, bisa dilihat dana-dana yang bersifat sosialisasi,” katanya.
Aspahani merincikan, total anggaran yang diajukan Rp441 miliar. Anggaran tersebut diajukan selama dana itu dijadikan dua tahun (2017 dan 2018). Pada tahun ini diajukan Rp80 miliar namun disetujui Rp40 miliar. Sisanya (Rp40 miliar) akan diajukan pada 2018 mendatang dari total anggaran tetap Rp441 miliar pada 2018. ”Pada tahun ini disetujui Rp40 miliar. Sisanya akan dilanjutkan pada 2018 dari total anggaran Rp441 miliar,” sebutnya.
Dana Rp441 miliar untuk logistik, honor PPK dan PPS. Untuk gaji PPK dan PPS saja mencapai 30 persen atau Rp130 miliar. Anggaran tersebut belum termasuk pengamanan dan banwaslu. Namun akan ada pembahasan dan pengajuan dari kepolisian dan banwaslu. ”Besarannya tergantung dari hitungan dan pengajuan dari kedua instansi tersebut,” ungkapnya.
Masih kata dia, pada 2017 anggarannya untuk pembentukan PPK dan PPS pada Oktober. Jadi, pada September dan Oktober sudah mulai persiapan pilkada serentak. Tapi memang untuk PPK dan PPS bisa dilakukan efisiensi dengan menggeser pembentukan PPK dan PPS pada 2018. ”Tang jelas tahapan pilkada sudah mulai pada September,” tegasnya.
Kemudian, kata dia, pada 2018 ada 9 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada. Untuk pilkada serentak dapat dilakukan efisiensi sekitar Rp150 miliar. Karena masing-masing 17 kabupaten/kota harus di-cover. Estimasinya satu kabupaten/kota sekitar Rp40-50 miliar. ”Kalau 9 kabupaten/kota yang pilkada serentak, berarti dikalikan saja. Itu di luar banwaslu dan pengamanan,” bebernya.
Sementara itu, jumlah mata pilih 6 jutaan dibandingkan sebelumnya 5,8 juta daftar pemilih tetap (DPT) atau naik sekitar 4 persen. Penetapan mata pilih nanti setelah dilakukan pemutakhiran DPT pada Desember 2017. ”Sedangkan waktu pencoblosan belum dipastikan waktunya, tapi sekitar Juni 2018,” sebutnya. (yun/ce2)

Published in NEWS UPDATE
Jumat, 24 Maret 2017 14:04

Miryam Ngaku Diancam Penyidik KPK

JAKARTA - Drama menggelikan tersaji dalam sidang lanjutan dugaan kasus mega korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kemarin (23/3). Itu setelah saksi dari kalangan legislatif Miryam S. Hariyani tiba-tiba mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) John Halasan Butar-Butar.
Miryam mengatakan, hampir semua keterangannya yang terangkum dalam ratusan lembar BAP itu tidak benar. Semua informasi yang membeberkan aliran uang korupsi e-KTP ke sejumlah anggota dewan pada 2011 tersebut hanya untuk menyenangkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya stres, akhirnya ngomong asal saja (saat diperiksa penyidik),” ucapnya.
Sambil merengek, Miryam mengaku diancam saat menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Mantan anggota Komisi II yang kini duduk di Komisi V DPR itu diperiksa sebagai saksi pada 1 dan 7 Desember 2016 serta pertengahan Januari lalu. “(Penyidik) ngomong ibu pada 2010 mestinya sudah saya tangkap. Saya mau dipanggil juga,” imbuhnya menceritakan ancaman yang dimaksud.
Pernyataan Miryam yang terkesan membolak-balikan fakta itu membuat 4 anggota majelis hakim geregetan. Hakim Franki Tambuwun, misalnya, meragukan pernyataan Miryam yang menyebut bila keterangan di BAP hanya untuk menyenangkan penyidik. Menurut Anwar, keterangan Miryam di BAP sangat runtut dan terstruktur, sehingga mustahil bila disampaikan secara asal.
“Kalau begitu saudara pintar mengarang? Mungkin dulu waktu di sekolah disuruh mengarang nilainya 10 ya?” sindir hakim tipikor senior itu. “Drama” Miryam itu memaksa jaksa KPK menghadirkan para penyidik di sidang selanjutnya. Penasehat hukum (PH) terdakwa Irman dan Sugiharto juga bakal menghadirkan saksi yang menguatkan bila Miryam terlibat dalam distribusi uang panas e-KTP ke sejumlah anggota dewan.
Kepada dua mantan wakil ketua Komisi II DPR Taufik Effendi dan Teguh Juwarno, hakim menanyakan perihal kawal anggaran e-KTP. Sebab, selain terlibat dalam pembahasan anggaran di Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Taufik dan Teguh juga disebut-sebut memiliki peran memastikan ketersediaan anggaran e-KTP di badan anggaran (banggar) komisi.
Namun, keduanya membantah menikmati aliran uang haram e-KTP. Taufik dan Teguh kompak menjawab tidak tahu saat jaksa KPK menanyakan adanya pihak yang mengirimkan sejumlah uang kepada mereka saat proyek e-KTP sudah disepakati dilaksanakan pada tahun anggaran 2011-2012. “Tidak pernah (menerima uang),” kilah Taufik dan Teguh bergantian.
Di sisi lain, staf biro perencanaan Kemendagri Wisnu Wibowo yang kemarin juga dimintai kesaksian di pengadilan membenarkan adanya aliran dana e-KTP ke sejumlah pejabat Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Jadi pada saat itu saya dipanggil Pak Sugiharto (terdakwa II e-KTP) ke ruang beliau. Kata Pak Sugiharto, ini (uang) sekadar ucapan terimakasih,” ungkapnya.
Selain Wisnu, jaksa KPK kemarin juga menghadirkan pejabat Kemendagri lain. Yakni Suparmanto dan Rasyid Saleh. Satu saksi Dian Hasanah yang juga diundang tidak hadir dalam sidang kemarin.
Secara terpisah, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo tidak habis pikir dengan keterangan Miryam S. Hariyani yang menyamakan situasi saat dirinya diperiksa dalam kasus simulator SIM. Bambang yang ketika itu berstatus anggota Komisi III diperiksa penyidik KPK bersama koleganya Aziz Syamsudin yang ketika itu menjabat wakil ketua Komisi III. “Tidak benar saya merasa tertekan, apalagi sampai mencret-mencret seperti yang disampaikan Miryam,” kata Bambang di gedung DPR.
Bambang tegas membantah pernyataan Miryam di sidang tipikor KPK itu. Menurut dia, saat itu para penyidik KPK sangat ramah dan sopan. Para anggota Komisi III saat diperiksa juga kooperatif. Setelah semua dimintai keterangan, dikonfirmasi, bahkan dikronfrontir, semua berjalan normal-normal saja. “Semua sesuai dengan prosedur dan hukum tata beracara,” kata Bambang.
Dia menyatakan, keterangannya kepada penyidik KPK disampaikan dengan jujur, terkait apa yang dia dengar, lihat, dan alami. Keterangan itu tidak dilebihkan, atau dikurangi. Bambang juga menegaskan tidak ada paksaan atau ancaman yang disampaikan oleh penyidik. “Semua terekam CCTV. Jadi saya agak ragu kalau kemudian Miryam mengatakan dirinya diancam dan ditekan penyidik KPK,” tandasnya. (tyo/bay/oki)

Published in NEWS UPDATE
Jumat, 24 Maret 2017 14:01

KPK Resmi Tahan Andi Narogong

JAKARTA - Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (24/3).

Penahanan pada hari Jumat ini pun mengingatkan pada istilah Jumat Keramat yang dikenal di KPK, yakni ketika tersangka korupsi ditahan pada hari Jumat.

Politikus seperti Angelina Sondakh (kasus Wisma Atlet) dan Anas Urbaningrum (Hambalang) pernah merasakan magis Jumat Keramat KPK ini.

"Resmi tanggal 24 Maret, KPK melakukan penahanan terhadap tersangka AA dalam kasus e-KTP," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jumat (24/3).

Menurut Basaria, penahanan Andi dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Tidak hanya karena Andi memegang banyak barang bukti, tapi juga KPK memang harus memeriksa yang bersangkutan.

"Beliau banyak tahu tentang ini (kasus e-KTP), selain tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Yang paling penting yang bersangkutan diperlukan pemeriksaan secara intensif," kata pensiunan Polri berpangkat inspektur jenderal itu.

Hanya saja, Basaria enggan membeberkan di mana Andi ditahan. Sebab, kata dia, saat ini Andi masih menjalani pemeriksaan. Usai diperiksa akan langsung dijebloskan ke tahanan. "Nanti lihat saja," tegas perempuan pertama yang menjadi komisioner KPK itu.

Dia mengatakan, dari pemeriksaan Andi Narogong nanti diharapkan KPK bisa melakukan pengembangan lebih lanjut. "Jadi nanti ikuti perkembangannya," ujar Basaria.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan satu tersangka yang namanya disebut bersama-sama terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto melakukan perbuatan melawan hukum korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, jaksa KPK menyatakan keduanya bersama-sama Andi, Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya dan Ketua Pengadaan Barang/Jasa Ditjen Dukcapil Drajat Wisnu Setiawan melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. (boy/jpnn)

Published in HEADNEWS
Jumat, 24 Maret 2017 13:43

Kroscek Data Guru Honorer

PALEMBANG - Gaji guru honorer tingkat SMA/SMK hingga kini belum juga dibayarkan. Penundaan ini lantaran data guru membengkak pasca pengalihan dari kabupaten kota ke provinsi. ‘’Data tak sesuai aturan yang berlaku, banyak guru honor yang memiliki SK dari kepala sekolah,’’ ujar Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel Yohanes H Toruan.

Dikatakan, awal peralihan terdata 700 guru honorer, tapi kini membengkak hingga 2.000 orang. ‘’Untuk itulah kita akan melakukan kroscek terlebih dahulu terkait data jumlah guru honorer tingkat SMA/K se-Sumsel tersebut untuk mengetahui kebenaran datanya,’’ katanya.

Terkait masalah ini, Pemprov Sumsel belum bisa mencairkan gaji guru honorer tingkat SMA/SMK yang sempat tertunda sejak Januari lalu. ”Kami harus hati-hati mengeluarkan dana,” tukasnya.


Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel mengirimkan petugas ke Bali untuk mempelajari pola pembayaran gaji honorer. ‘’Karena Bali sudah melakukan pembayaran terhadap guru honorer, kita ingin konsultasi sekaligus mendapatkan informasi terbaik termasuk pola pembayaran agar dana dapat segera dibayarkan,’’ ujar Kadisdik Sumsel, Drs Widodo,M.Pd saat ditemui di OPI Convention Centre, kemarin (23/3).

Untuk itulah Widodo meminta waktu sekaligus berharap guru honorer yang namanya tercatat pada DIPA Disdik Sumsel sebanyak 705 orang bersabar. ‘’Sepulang staf kita dari Bali akan dilakukan rapat dengan Gubernur Sumsel. Kita pelajari pola pembayaran guru honorer agar tak menyalahi aturan,’’ jelasnya.

Soal membengkaknya jumlah guru honorer , Widodo mengingatkan yang dibayar adalah mereka yang memiliki SK bupati/walikota. ‘’Diluar itu bakal dieliminasi, karenanya kami akan melakukan verifikasi untuk memastikan jumlah guru honorer yang diambil alih ke provinsi sebanyak 705 orang,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Disdik Lubuklinggau, Tamri mengatakan terdapat 627 guru non PNS di Lubuklinggau. Jumlah itu tersebar, 7 guru non PNS TK, 469 guru non PNS SD, 14 guru non PNS SLB, 137 non PNS SMP. ‘’Guru yang dibiayai oleh komite," kata Tamri.

Mengenai pembengkakan tenaga guru honorer, itu bukan pembengkakan. "Selama ini mereka tercatat di Linggau kan tidak tercatat di provinsi. Karena pengalihan akhirnya kan ngumpul ke provinsi," bebernya. (yun/kms/wek)

Published in NEWS UPDATE
Jumat, 24 Maret 2017 13:24

Siswa Antusias, Penuh Semangat

PALEMBANG – Roadshow pemilihan guru favorit dan coaching clinic jurnalistik tingkat SMP se-Kota Palembang terus berlanjut. Memasuki hari ke-13, tim Sumatera Ekspres menyambangi SMPN 2 Palembang.

Event yang diusung Harian Pagi Sumatera Ekspres kerja sama Pemkot Palembang ini berlangsung meriah. Sebanyak 250 siswa antusias mengikuti acara yang berlangsung di aula kelas IX (1-4), Kamis (23/3).

Dalam sambutannya, Wakil Kepala SMPN 2, H Ahmad Sangkut, meminta siswa memilih guru favorit berdasarkan hati nurani. ‘’Kita menyambut baik adanya kegiatan pengenalan jurnalis ke para siswa. Tentunya hal ini diharapkan bisa mengembangkan minat menulis siswa," tutur Sangkut.

Sementara itu, Drs Hamsir, kasi kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang, meminta siswa memilih guru favorit secara profesional. ‘’Kriterianya guru menguasai pelajaran, cara penyampaian yang membuat betah siswa. Lalu, menguasai kemampuan pedagogik, memiliki kompetensi sosial, dan kepribadian. Empat kompetensi itulah yang harus dimiliki guru profesional,’’ ujarnya yang menambahkan, keterampilan anak menulis bisa menjadi sumber penghasilan.

Saat penyampaian coaching clinic jurnalis, peserta terlihat semangat. Rian Saputra, redaktur Sumatera Ekspres mengatakan, unsur membuat berita berpedoman pada 5H+1W. Lalu, para siswa diuji membuat 2-3 paragraf berita dari tema roadshow. Acara ini juga diisi pengenalan rubrikasi Zetizen dan ilmu grafologi.
Suasana kembali meriah saat dua siswi, Isabela dan Yoke, mendapat tantangan berbicara menggunakan bahasa Inggris di depan seluruh peserta. (cj11/ce4)

Published in NEWS UPDATE

KIEV - Ukraina membara. Gudang senjata di Kota Balakliya, Kharkiv Oblast, Ukraina, terbakar dan meledak kemarin pagi (23/3). Tidak ada seorang pun yang terluka. Namun, 20 ribu penduduk yang tinggal di radius 10 kilometer dari lokasi kejadian diungsikan. Banyaknya amunisi mempersulit pemadam kebakaran. Mereka tidak bisa memadamkan api karena ledakan terus terjadi.
Ada 138 ribu ton amunisi, misil, dan artileri di gudang yang dijaga seribu prajurit itu. Persediaan tersebut dipakai untuk menyuplai tentara yang bertempur melawan pemberontak pro-Rusia di Luhansk dan Donetsk. Jarak gudang dengan medan tempur hanya 100 kilometer. Ukraina menduga bahwa insiden itu bukan disebabkan kelalaian manusia.
“Api yang muncul di gudang senjata Balakliya di mana misil dan amunisi disimpan merupakan hasil dari tindakan sabotase. Kebakaran itu mengakibatkan amunisi-amunisi tersebut meledak,” ujar Kepala Jaksa Militer Ukraina Anatoliy Matios.
Menteri Pertahanan Ukraina Stepan Poltorak mengungkapkan, serangan itu bakal berpengaruh pada kekuatan pasukan Ukraina. Mereka juga tengah mendalami kemungkinan adanya alat peledak yang dijatuhkan dari drone. Sebab, pada Desember 2015, ada pesawat tak berawak yang berusaha meledakkan gudang senjata tersebut, tapi gagal.
Rusia dan kelompok pemberontak tentu dituding sebagai dalang di balik ledakan itu. Namun, pemerintah Ukraina tidak mengungkap bukti-bukti yang memperkuat tudingan mereka. Rusia sejauh ini juga belum berkomentar apa pun.
Hingga sore, asap pekat di lokasi kejadian masih membubung ke udara. Suara ledakan yang bertubi-tubi terdengar hingga jarak 20 kilometer. Presiden Ukraina Petro Poroshenko langsung menginstruksikan agar keamanan di fasilitas militer ditingkatkan.
Sementara itu, pada hari yang sama, mantan legislator Rusia Denis Voronenkov ditembak mati di depan salah satu hotel di Kiev. Tahun lalu dia dan sang istri melarikan diri ke Ukraina. Voronenkov yang berseberangan dengan pemerintah Rusia menjadi saksi kunci penghianatan yang dilakukan mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich. Dia kerap mengkritik pengambilalihan Crimea dari Ukraina pada Maret 2014. Gara-gara tindakannya, Voronenkov masuk dalam daftar pencarian orang pemerintah Rusia.
Poroshenko mengungkapkan, ledakan gudang senjata dan pembunuhan Voronenkov bukanlah kebetulan. Hal senada disampaikan Jaksa Agung Ukraina Yuriy Lutsenko. “Itu adalah ciri-ciri pertunjukan eksekusi saksi oleh Kremlin,” tegasnya.
Konflik antara pemerintah dan pemberontak pro-Rusia di Ukraina mencuat sejak April 2014. Setidaknya, 10 ribu orang tewas dalam peperangan itu. Rusia yang bertetangga dengan Ukraina memberikan bantuan besar-besaran untuk pemberontak. Bahkan, Negeri Beruang Merah tersebut mengakuisisi Krimea. (Reuters/AFP/sha/c16/any)

Published in NEWS UPDATE
Jumat, 24 Maret 2017 12:37

Erdogan Ancam Eropa


KASTAMONU – Saat para pemimpin dunia bergantian menunjukkan solidaritas terhadap Inggris setelah teror di Westminster Palace alias House of Parliament (gedung parlemen), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan justru menebar ancaman. Di hadapan media, dia menyatakan bahwa Eropa tidak akan pernah aman jika tak mengubah sikap mereka terhadap Turki.
”Turki bukanlah negara yang bisa seenaknya kalian tarik ulur. Juga bukan negara yang para penduduknya bisa seenaknya kalian seret-seret,” ujar pemimpin 63 tahun tersebut kemarin (23/3). Pernyataan Erdogan itu menandai babak baru permusuhan Turki dengan negara-negara Eropa, khususnya Uni Eropa (UE). Bulan ini, Turki bersitegang dengan Jerman dan Belanda terkait referendum perubahan sistem pemerintahan.
Dalam pidato yang disiarkan langsung oleh stasiun-stasiun televisi Turki dan Eropa tersebut, Erdogan menegaskan bahwa sikap tak bersahabat negara-negara UE bakal membuat Eropa tidak aman. ”Jika Eropa terus bersikap seperti ini, tak akan ada seorang warga Eropa di belahan dunia mana pun yang bisa melangkah dengan aman di jalanan. Eropa akan hancur karena (sikap) seperti itu,” ucapnya.
Erdogan lantas menyerukan pada negara-negara Eropa untuk menghormati HAM serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dia menganggap Belanda terlalu kasar dalam memperlakukan sekelompok warga Turki yang berunjuk rasa di Kota Rotterdam beberapa waktu lalu. Kelompok pro-Erdogan yang menggelar aksi protes di dekat gedung konsulat Turki itu dibubarkan paksa oleh polisi antihuru-hara.
Pembubaran tersebut melibatkan meriam air, pasukan berkuda, dan sejumlah anjing. Padahal, menurut Ankara, kelompok pro-Erdogan yang berusaha menarik simpati warga demi kemenangan Yes dalam referendum 16 April mendatang itu menyampaikan aspirasi dengan baik-baik. Erdogan mengklaim unjuk rasa tersebut berlangsung damai.
Komentar Erdogan itu langsung ditanggapi Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier yang baru dilantik. ”Kami memandang Turki dengan penuh rasa cemas. Sebab, segala hal yang terjalin baik selama bertahun-tahun, bahkan berdekade-dekade, terancam rusak,” katanya. Khusus kepada Erdogan, dia mengimbau ketua Partai AKP tersebut berhenti mengaitkan negara-negara Eropa dengan Nazi.
Pada 16 April nanti, Turki menggelar referendum tentang sistem pemerintahan. Yakni, mengubah sistem demokrasi parlementer menjadi presidensial yang akan membuat Erdogan punya kekuatan mutlak atas pemerintahan. Jika kubu Erdogan alias Yes menang, konstitusi negara itu bakal berubah. Sebab, konstitusi yang sekarang berlaku membagi kekuasaan di tangan presiden dan parlemen.
Sebagai negara yang menampung diaspora Turki dalam jumlah besar, Jerman menjadi harapan Erdogan. Sebab, popularitasnya di mata warga Turki yang tinggal di mancanegara jauh lebih tinggi ketimbang di dalam negeri. Dia meyakini bahwa suara warga di luar Turki memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemenangan. Sayang, kampanye yang dilakukan lewat para menterinya dihadang Eropa.
Sebagian besar negara Eropa, khususnya UE, melarang menteri-menteri Erdogan berkampanye di wilayah mereka. Alasannya klasik, yaitu keamanan. Kebijakan negara-negara Eropa tersebut membuat Erdogan berang. Dia pun menyamakan Jerman dan Belanda yang menolak kehadiran tim suksesnya dengan Nazi. Kontroversi itu membuat UE memanggil duta besar Turki di organisasi tersebut kemarin. (AFP/Reuters/hep/c18/any)

Published in NEWS UPDATE
Halaman 1 dari 143

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca