Anggaran AG Dipangkas, Cari Dana CSR

11 Mar 2017
161 kali dibaca

SUMSEL - Review Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) Asian Games (AG) 2018 yang semula Rp8,7 triliun dipangkas menjadi maksimal Rp4 triliun-Rp4,5 triliun diyakini tidak akan ber-impact, khususnya bagi pembangunan venues di Provinsi Sumsel.
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin meyakini anggaran pembangunan venues tidak ada masalah. “Saya juga optimistis bisa selesai sesuai target, sebelum Asian Games 2018 berlangsung. Bahkan kini kita percepat penyelesaiannya, tanpa kurangi kualitas bangunan,” terang Alex kepada Sumatera Ekspres, kemarin.
Sebab, lanjut Alex, dalam pembangunan venues ini pihaknya tak hanya mengandalkan APBN, tapi juga APBD dan dana CSR (corporate social responsibility) perusahaan. Contohnya, untuk pembangunan venue bowling yang dibiayai CSR Sinar Mas Group senilai Rp25 miliar. Dengan target pembangunan selesai akhir 2017.
Kemudian peningkatan fasilitas Lapangan Tenis JSC dari 8 line dibuat menjadi 16 line. Termasuk juga bangun baru convention hall untuk pertandingan soft tennis. “Itu PT Bukit Asam yang bangun senilai Rp146 miliar. Targetnya juga rampung tahun ini,” jelasnya.
Untuk venues menembak dan dayung, kata dia, dibiayai pemerintah pusat. Tapi itu anggarannya sudah pasti. Pengerjaan kedua venue ini sudah dilakukan sejak akhir 2016 dan ditarget selesai Desember 2017. “Venue dayung mendapat dana dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Pusat Rp155 miliar,” ujarnya. Rinciannya, Rp41 miliar 2016 dan Rp114 miliar 2017.
Dana itu digunakan untuk membangun tribun, rumah dayung, menara start, menara kontrol, menara finis, dan sejumlah bangunan penunjang lainnya. Sementara renovasi venue menembak Rp82 miliar. Venues lain, seperti voli pantai, sepak takraw, panjat tebing, dan tenis juga demikian. “Saat ini masih proses tender. Setelah selesai akan segera dikerjakan,” jelasnya.
Diakui Alex, pengerjaan venues ini tak akan begitu sulit karena tinggal menambah, serta meningkatkan fasilitas yang ada. “Apalagi semua venue juga sudah standar SEA Games, tinggal ditingkatkan saja fasilitasnya agar standar Asian Games,” ucap dia.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Ekowati Retnaningsih juga mengamini. “Kita tak hanya mengandalkan dana APBD dan APBD, juga CSR perusahaan. Memang untuk mendapatkan bantuan itu perlu komunikasi intens,” bebernya. Dalam pembangunan, kata dia, pihaknya tak menerima fresh money, tetapi hanya fisik. “Setelah selesai, kami hanya menerima kunci,” ucapnya.
Terpisah, juru bicara Panitia Penyelenggara Indonesia untuk Asian Games 2018 (INASGOC) Harry Warganegara, menyatakan pihaknya sudah menyusun rencana anggaran biaya AG 2018 itu bersama Dewan Olimpiade Asia (OCA). “Asian Games ini perhelatan tingkat benua Asia, dikuti 45 negara, dan nyaris sekelas olimpiade,” ujarnya. Pos biaya terbesar yakni teknologi informasi dan penyiaran Rp3 triliun. Kemudian pembukaan dan penutupan Asian Games Rp850 miliar. “Apa mau kita ubah jadi sekelas PON,” sesalnya.
Sesmenpora Gatot Dewa Broto mengakui, pada rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, selaku ketua Dewan Pengarah INASGOC, memang ada pembahasan efisiensi anggaran. Dan INASGOC hanya mendapat jatah Rp4,5 triliun. Karena itu, ada permintaan khusus dari INASGOC) 2018 untuk sukseskan promosi.
Mereka minta pajak promosi multievent antarnegara Asia ini di-zero-kan. Regulasi ini diharapkan bisa diterapkan terutama di beberapa daerah yang jadi penyelenggara AG 2018. “Ini menjadi bagian kontribusi daerah untuk sukseskan Asian Games,” terangnya di Media Center Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat.
Gatot menjelaskan, Kemenpora siap membantu permintaan INASGOC ini. Kemenpora punya kekuatan melakukan pendekatan goverment to goverment untuk muluskan rencana ini. Tapi, pihaknya menunggu surat resmi dari INASGOC jika ingin masuk ke pemda masing.
Gatot menjelaskan, AG 2018 juga butuh instruksi presiden (inpres) baru. Inpres ini untuk memperluas kewenangan Kemenpupera dalam menyiapkan venue-venue Asian Games. Sejauh ini dengan inpres sebelumnya, kewenangan Kemenpupera hanya diberi tugas merenovasi Kompleks GBK Senayan, Jakarta Pusat. Dengan Inpres baru, kewenangannya akan mencakup beberapa venue yang belum tersentuh.
Seperti venue jetski dan layar di Ancol. Sebagai tindak lanjut ratas 2 Maret lalu, rapat hari ini (kemarin) juga meminta INASGOC kirim surat ke Menpora menyangkut venue apa saja yang belum difasilitasi pembangunannya untuk kemudian diteruskan ke Presiden. Kemudian mohon kepada Presiden dibuatkan inpres baru,” ujar Gatot.
Kenapa baru sekarang mengurus venue yang belum tersentuh? “Selama ini fokus kami pada GBK dan Jakabaring. Kemudian bayar utang broadcast fee. Tapi kami anggap belum terlambat, apalagi venue ini nggak butuh effort yang luar biasa,” tandasnya.
Terpisah Menpora Imam Nahrawi mempersilakan aparat hukum menindak siapa pun yang tersangkut masalah dugaan penyalahgunaan dana sosialisasi Asian Games (AG) 2018. Dia berharap masalah ini tidak sampai mengkerdilkan persiapan Indonesia sukseskan hajatan antarnegara Asia empat tahunan tersebut.
“Silakan itu ranah hukum siapa pun yang bersalah aparat hukum harus menindak itu. Komitmen kita, pelaksanan Asian Games jangan berhenti dan gak fokus karena masalah hukum. Saya minta INASGOC (panpel Asian Gamesl) dipersiapkan dan direncanakan dengan baik karena ini masalah harga diri bangsa,” tegas Menpora Imam Nahrawi di Tangerang Jumat sore (10/3).
Diketahui, sebagaimana diketahui, dana sosialisasi Asian Games 2018 pada anggaran 2015 untuk kegiatan karnaval road to Asian Games akhir 2015 diduga dikorupsi. Total anggaran Rp61 miliar. Dana itu untuk membiayai acara di enam kota macam Medan, Makassar, Palembang, Banten, Surabaya serta Balikpapan selama tiga hari mulai 29 hingga 31 Desember 2015.
Sejauh ini, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Dody Iswandi, dan Bendahara Umum KOI Anjas Rivai dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya akan dikenakan pasal berlapis yakni Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.
Pendalaman kasus ini berlanjut hingga kamis kemarin (9/3), Komite Eksekutif KOI menjalani pemeriksaan. Delapan Komite Eksekutif yang jalani pemeriksaan tersebut adalah Dasril Anwar (Wakil Sekjen KOI), Krisna Bayu (Komisi Atlit), Bambang Rus Effendi (Komisi Sport For All), Harry Warganegara (Komisi Sport Development), Syahrir Nawier (Komisi Finance And Budgeting), Leane Suniar (Komisi Sport Medical), Hellen Sarita Delima (Komisi Sport And Law) dan Raja Parlindungan Pane (Komisi Sport Environment).
Pemeriksaan seputar klarifikasi Kerugian Negara oleh BPKP menyangkut sosialisasi Asian Games yang di enam kota. “Saya tidak ingin masalah hukum ini kemudian mengalahkan kegairahan masyarakat melihat Asian Games berlangsung dengan besar dan penuh sejarah,” ungkap Menpora. “Kita sudah minta BPKP dan Kejaksaan bantu kita. Saya ajak semua untuk optimistis,” tegasnya. (kmd/yun/fad/ce1)

 

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca